PANGKALPINANG, BERITACMM.COM – Pelaksanaan Fit and Proper Test (FPT) calon Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang hanya diikuti 12 dari 21 peserta undangan dipastikan tetap berjalan sesuai ketentuan.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pahlivi Syahrun, menegaskan bahwa pihaknya telah mengundang seluruh 21 peserta yang dinyatakan lolos untuk mengikuti tahapan FPT pada 14 November 2026. Namun, hanya 12 orang yang hadir memenuhi undangan tersebut.
Menurut Pahlivi, ketidakhadiran sembilan peserta lainnya bukan menjadi tanggung jawab DPRD. Sebab, secara prosedural, pihaknya telah melayangkan undangan kepada seluruh peserta yang berhak mengikuti tahapan tersebut.
"Tapi yang jelas, sesuai dengan regulasi kami sudah mengundang 21 orang tersebut tapi yang hadir 12 (proses FPT-red) tetap memenuhi syarat, tidak ada alasan bahwa karna yang hadir tidak 21 orang kemudian FPT itu batal, tidak. Artinya kita sudah mengundang orangnya tapi kemudian orang gak mau hadir itu persoalannya bukan di kami. Persoalannya kepada peserta yang diundang, jadi dari sisi ketentuan (aturan-red) kita sudah memanggil 21 orang tersebut," kata Pahlivi, Selasa (17/11/2026).
Selain persoalan jumlah peserta, tahapan administrasi calon KPID juga menjadi perhatian dalam proses seleksi kali ini. Pahlivi mengungkapkan, dokumen administrasi yang sebelumnya telah dilampirkan para peserta tetap dijadikan referensi dalam pelaksanaan FPT.
Kebijakan tersebut, jelasnya, berkaitan dengan rekomendasi Ombudsman Babel yang meminta agar proses FPT dilaksanakan tidak melewati pertengahan November 2026. Dengan tenggat waktu tersebut, DPRD memutuskan untuk mendahulukan pelaksanaan FPT, sementara sejumlah kelengkapan administrasi akan diperbarui setelah tujuh calon terpilih ditetapkan.
Adapun dokumen yang nantinya perlu diperbarui mencakup Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) hingga hasil pemeriksaan kesehatan. Langkah ini juga dimaksudkan agar peserta tidak terbebani biaya administrasi tambahan sebelum dipastikan lolos seleksi.
"Karna kemarin proses FPT begitu cepat, dan rekomendasi dari Ombudsman harus segera, maka kita yang penting proses FPT-nya dulu baru nanti pemeriksaan kesehatannya dilakukan setelah ditetapkan siapa yang lulus. Tujuannya apa? artinya secara formal tetap dipenuhi walaupun secara formal yang pertama sudah ada tapi ini sebagai pelengkap untuk meng-update," jelasnya.
Pahlivi kembali menegaskan bahwa seluruh tahapan FPT calon KPID Babel telah dilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku, termasuk menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman Babel.
Setelah proses seleksi selesai, tahapan berikutnya berada pada pimpinan DPRD untuk mengumumkan hasil kepada publik dan menyampaikan surat kepada Gubernur Babel sebagai bagian dari proses pelantikan tujuh anggota KPID terpilih.
"Proses pelaksanaan FPT ini jelas sudah sangat sesuai dengan aturan yang berlaku dan ini kita laksanakan atas perintah Ombudsman, kemudian proses selanjutnya tinggal ketua DPRD mengumumkan ke publik dan menyampaikan surat kepada Gubernur untuk pelantikan, tinggal Gubernur mengatur jadwal pelantikan," tutur Pahlivi.
Di sisi lain, Pahlivi berharap seluruh peserta dapat menerima hasil seleksi dengan lapang dada. Ia menilai, dalam setiap proses kontestasi dengan jumlah peserta yang melebihi kebutuhan, tentu akan ada peserta yang terpilih dan tidak terpilih.
"Kita berharap, setiap proses kontestasi apapun namanya dengan jumlah yang ikut serta melebihi dari yang dipersyaratkan tetap ada kalah ada yang menang, tidak mungkin semua ditampung, yang menang yang memenuhi syarat," tegasnya.
(JK)