PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus mendalami adanya dugaan permasalahan tumpang tindih lahan HGU milik PT Rebinmas Jaya, penyaluran plasma inti yang tidak sesuai aturan yang ditetapkan sebanyak 20 persen, hingga adanya indikasi sejumlah lahan transmigrasi masuk dalam HGU perusahaan perkebunan sawit tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Babel, Dodi Kusdian menyebutkan, bahwa persoalan tumpang tindih hingga penyaluran plasma inti yang tidak sesuai ini memang kerap terjadi di Babel.
Bahkan tak sedikit ditemukan adanya sebuah lahan dengan kepemilikan lebih dari satu orang. Maka dari itu, lanjut Dodi, perlunya verifikasi ulang terkait data-data perusahaan sawit ini termasuk pula di PT Rebinmas Jaya, sehingga tidak merugikan daerah, masyarakat maupun perusahaan sawit itu sendiri.
"Tapi yang jelaskan clear & cleannya lahan itu (milik PT Rebinmas Jaya-red) bermasalah tadi ada tumpang tindih yang punya masyarakat di klaim punya perusahaan segala macem, karna kan dua hal yang berbeda ya antara hak kepemilikan lahan dan izin usaha," bebernya kepada Berita CMM, Senin (17/02/2025).
"Terkadang inilah, kita hari ini rezim ini terpusat semuanya (perizinan-red) urus di pusat tapi dia gak tau data di lapangan itu gimana, real gak seperti itu, konkrit gak seperti itu, jangan-jangan ini tumpang tindih lahankan, banyak kasus ini kan kepemilikan lahan tumpang tindih kadang ada surat dua-tiga dengan lahan yang sama," sambung Politisi PKS ini.
Saat ini, lanjut Dodi, pihaknya juga masih mengumpulkan sebuah data. Dalam waktu dekat pula, pihaknya akan memanggil sejumlah perusahaan sawit guna memastikan sejumlah perusahaan sawit mematuhi dan memberikan hak-hak yang sepantasnya diterima oleh masyarakat.
"Akan kita panggil di komisi dua ini, lagi kita sepakati waktunya, untuk tadi kita memiliki data ini dan mengclearkan ini," bebernya.
Komisi II DPRD Babel, kata Dodi, juga akan bekerja sesuai tupoksi sehingga nantinya dapat memberikan dampak, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat melalui lahan-lahan plasma yang diberikan oleh pihak perusahaan perkebunan sawit.
"Komisi dua ini kan bagaimana ini bisa meningkatkan kesejahteraan dengan lahan-laha mereka (masyarakat-red) bisa berkebun seperti itu kan, dan perusahaan pun bisa berinvestasi dengan nyaman itu fungsi komisi dua kan," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Beredarnya kabar polemik antara masyarakat dan PT Rebinmas Jaya terkait dugaan adanya tumpang tindih lahan, penyaluran plasma inti tidak sesuai dengan aturan hingga adanya indikasi HGU perusahaan sawit tersebut yang mencaplok lahan transmigrasi, akhirnya mencuat ke publik.
Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima oleh Media Berita CMM, terindikasi ada ratusan hektar lahan transmigrasi yang masuk dalam HGU PT Rebinmas Jaya.
Tak hanya itu, PT Rebinmas Jaya juga diduga tidak menyediakan lahan plasma inti kepada masyarakat seperti yang ditetapkan aturan sebanyak 20 persen. Padahal, setiap perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan (IUP) atau izin usaha perkebunan budidaya (IUPB) wajib membangun plasma.
Sebagaimana berdasarkan data perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tahun 2024, PT Rebinmas Jaya memiliki luas IUP 14.422,43 Hektare yang tersebar di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Namun lahan yang memiliki HGU/HGB hanya 1.235,30 Hektare, begitu pula dengan luasan plasma yang diberikan kepada masyarakat yang hanya 514,6 hektare saja.
Dalam hal ini, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Dodi Kusdian turut membenarkan adanya laporan mengenai polemik antara masyarakat dan PT Rebinmas Jaya yang saat ini masih bergulir.
Namun, kata Dodi, persoalan dimaksud harus dipetakan lebih jauh, baik itu mengenai pokok-pokok permasalahan yang sesungguhnya sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan masyarakat tetap bisa menerima hak-haknya.
"Pertama, kita petakan dulu duduk permasalahannya kan terkait clean & clearnya lahan, lahan itu sebenarnya punya siapa ini kan yang harus kita clear-kan, jangan sampai itu lahan memang punya masyarakat kemudian di klaim oleh perusahaan," kepada Dodi kepada Berita CMM, Senin (17/02/2025).
"Karna terkait dengan izin usahanya seperti itu, karna kan semua perizinan usaha semua diurus di pusat tanpa melihat gimana kondisi reel di lapangan, apakah masyarakat sudah punya sertifikat? apakah masyarakat sudah punya luas lahan sebelum adanya perizinan? itukan perlu di cek data itu, perlu di validasi, nah itu yang pertama perlu kita dudukan masalahnya sehingga kami komisi dua coba mendalami ini," beber Politisi Partai PKS ini.
Terkait berapa luasan lahan masyarakat yang diduga diambil oleh pihak perusahaan, lanjut Dodi, juga perlu di cek kembali. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan malah menzolimi masyarakat di kemudian hari.
Begitu pula mengenai plasma inti yang wajib diberikan pihak perusahaan kepada masyarakat sebanyak 20 persen, dijelaskan Dodi, data hal terkait juga perlu di validasi ulang sehingga dapat membuka tabir permasalahan yang sesungguhnya.
"Sekarang kami sedang mem-validasikan data itu, kami lagi minta data itu, kita clear-kan dulu perusahaan ini berapa luas lahannya misalnya ada 100 ribu hektar nah berapa plasma yang harus diberikan masyarakat ini jangan sampai tidak sesuai, ini yang kemudian sampai hari ini data-nya belum clear," ungkap dia.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan pihak PT Rebinmas Jaya masih diupayakan untuk dilakukan konfirmasi.
(JK)