PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Rangkaian kegiatan kunjungan kerja Komisi XI DPR RI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) resmi dimulai setelah rombongan tiba di Bandara Depati Amir Pangkalpinang, Jumat (12/12/2025).
Kunjungan yang berlangsung hingga Minggu (14/12/2025) ini akan diisi dengan sejumlah agenda padat bersama kementerian, lembaga pengawasan keuangan, hingga mitra strategis nasional.
Setibanya di Apron VIP Bandara Depati Amir sekitar pukul 11.15 WIB, para anggota Komisi XI disambut oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Babel, Fery Afriyanto, mewakili Gubernur Babel. Setelah beristirahat sejenak di ruang VIP, rombongan langsung bersiap menjalani agenda kunjungan yang telah dijadwalkan.
Diketahui, selama berada di Bangka Belitung, Komisi XI dijadwalkan melaksanakan serangkaian pertemuan penting, antara lain dengan Kementerian Keuangan RI, BPK RI, BPKP, dan Bappenas.
Agenda konsinyering juga digelar bersama sejumlah mitra strategis seperti Bank Indonesia, Bank Negara Indonesia, PT Bank Syariah Indonesia, Badan Supervisi OJK, dan PT Jamkrindo. Pertemuan-pertemuan tersebut difokuskan pada sinkronisasi kebijakan keuangan pusatdaerah serta evaluasi program yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik.
Selain rapat koordinasi, Komisi XI juga akan melakukan kunjungan lapangan ke PT Timah Tbk. Agenda ini menjadi bagian penting untuk meninjau langsung pengelolaan sumber daya alam di Babel, khususnya terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Kunjungan kerja ini diarahkan untuk memonitor pelaksanaan empat pilar utama UU HKPD, meliputi penguatan local taxing power, pengurangan ketimpangan vertikal dan horizontal, peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi belanja pemerintah pusat dan daerah.
Seluruh rangkaian kegiatan dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi tata kelola keuangan dan sumber daya alam di daerah tujuan.
Dengan agenda kunjungan yang komprehensif, Komisi XI DPR RI diharapkan memperoleh data, masukan, dan evaluasi langsung dari lapangan sehingga mampu memperkuat perumusan kebijakan nasional yang berdampak bagi pembangunan dan pengelolaan keuangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
(JK)
Berita
Post
Komisi XI DPR RI Jalani Rangkaian Kunjungan Kerja Padat di Bangka Belitung