PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Proyek pembangunan Gedung dan Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang dikerjakan oleh PT Elaine Karya Abadi dengan pagu senilai Rp 15.832.699.000 bersumber dari APBN ini, terus menjadi sorotan publik.
Pasalnya, proyek pembangunan tersebut telah melewati batas waktu pengerjaan yang ditetapkan pada kontrak yakni dari 11 September 2024 hingga 28 Desember 2024, namun bangunan dimaksud belum selesai 100 persen.
Selaku Konsultan Pengawas, Gusti mengungkapkan, bahwa memang ada berbagai penyebab yang membuat pembangunan gedung itu menjadi terhambat, salah satunya dikarenakan adanya perubahan terhadap struktur bangunan.
"Terlambat ini terjadi akibat ada kesalahan pondasi struktur pada bangunan yang mana untuk struktur itu kita alihkan langsung ke konsultan perencanaannya. Karna kita posisikan sebagai pengawas, apa yang sudah ada di RAB kita awasi sesuai spek yang sudah ditentukan oleh kementerian balai bahasa," tutur Gusti, Jumat (03/01/2025).
Diketahui, dalam perencanaan pembangunan Gedung dan Kantor Bahasa Provinsi Kep Babel ini perusahaan asal Jogjakarta bernama PT Pola Data Consultant ditetapkan sebagai konsultan perencana, namun belum diketahui secara jelas berapa anggaran yang ditetapkan.
Lanjut Gusti, dengan adanya perubahan struktur khususnya pada pondasi struktur bawah, mau tidak mau pihak penyedia jasa harus menunggu desain baru, dimana dalam proses menunggu tersebut memakan waktu kurang lebih hingga 15 hari kerja.
"Struktur bawah itu kita harus mengalih dari titik tanah sedalam 3,6 meter kalo tidak salah, itu semua. Jadi dalam bangunan semuanya di gali. Kemudian setelah 15 hari kita menunggu dari 11 september 2024 penyedia itu berkontrak, jadi ada 15 hari penyedia itu tidak bisa melaksanakan pekerjaan karna ada perubahan desain," jelasnya.
Selain itu, dikatakan Gusti, faktor cuaca juga tak lepas sebagai salah satu penyebab terhambatnya pembangunan dimaksud, pasalnya hasil tanah galian yang semula dapat digunakan ternyata sudah tidak layak lagi digunakan.
"Artinya kita instruksikan kepada penyedia untuk mendatangkan tanah baru yang memang layak untuk bangunan, karna ini sifatnya bangunan dua lantai, (jika-red) lempung takutnya ada penurunan kembali," ungkapnya lagi.
Tak sampai disitu, lanjut Gusti, setelah persoalan pondasi struktur bawah selesai, ternyata kembali ada perubahan terhadap struktur bagian atas sehingga kembali diusulkan perubahan desain kepada konsultan perencana.
"Karna ini bentangannya besar 8x8 setiap kolom, jadi kita beri masukan ke perencana itu menggunakan slup tambahan, kenapa kita berikan slup tambahan? Karna posisi nanti didalam bangunan ini ada pekerjaan lantai bangunan, dikhawatirkan takut nanti ada penurunan lagi dan keretakan pada keramik maka slup itu didesain ulang, jadi berkas itu kami kembalikan lagi ke perencanaan dan mereka mendesain ulang," beber Gusti.
Pada saat itu, dijelaskan Gusti, sebenarnya seluruh material sudah disiapkan di lokasi namun tidak bisa melakukan pekerjaan terhadap bangunan karna harus menunggu hasil revisi, yang menelan waktu kurang lebih hingga 10 hari kerja.
"Jadi ada 15+10 waktu hari yang hilang artinya kalo kontrak kita 3 bulan (109 hari) ada lebih kurang 25 hari yang hilang, nah bobot itu kalo dikalkulasikan dari awal itu lebih kurang 15-18 persen hilang, itukan lumayan," jelasnya.
Mengenai hal tersebut, kata Gusti, pihaknya juga sudah memberikan surat peringatan tertulis kepada penyedia jasa dengan tebusan langsung ke PPK. Setelah berakhirnya kontrak kerja pada 28 Desember 2024, lanjut dia, barulah disepakati bersama pihak-pihak terkait untuk diberikan perpanjangan waktu pengerjaan kepada pihak penyedia selama 90 hari kalender kerja, atau terhitung tanggal 29 Desember 2024 - 28 Maret 2025.
Gusti menegaskan, pihak penyedia jasa juga telah diberikan denda atas keterlambatan proses pengerjaan bangunan, sejak terhitung pada 29 Desember 2024 kemarin.
"Kami tetap berikan denda terhitung tanggal 29 itu kita kenakan denda perhari, perharinya itu lebih kurang Rp 6 juta lebih, kenapa segitu? Karna di klausul kontrak bahwasannya pengenaan denda kepada penyedia bukan terhitung dari kontrak seluruh, akan tetapi dari kontrak, bobot terkahirnya berapa, nah itu sisanya. Jadi kalo (bobot terakhirnya-red) 58,45 persen masih ada 41,55 persen itu yang kenakan denda kepada penyedia dan penyedia sudah menyetujui itu," jelas Gusti.
Dengan adanya penambahan waktu pekerjaan ini, Gusti berharap, pihak penyedia dapat mengoptimalkan dengan baik waktu yang diberikan, sehingga pekerjaan pembangunan tersebut dapat selesai sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.
"Kami harap dari penyedia eksiennya lebih mantep, karna posisi kita kalo masalah hujan kita sudah tidak hujan lagi, kemudian pada posisi bawah bangunan sudah lebih kurang sudah layer, tinggal kita fokus bagian lantai atas, harapan kami penyedia bisa mengoptimalkan waktu sebaik mungkin jangan sampai 90 hari kalender syukur-syukur kita doakan, kami tetap kawal terus dengan maksimal," pungkasnya.
(JK)