PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Media Sosial (medsos) kembali diriuhkan mengenai persoalan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang diduga oplosan, usai tujuh orang dirungkus Kejagung terkait dugaan korupsi pembelian Ron 92 (Pertamax) di PT Pertamina (Persero) yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp 193,7 Triliun.
Tak hanya di medsos, persoalan ini ternyata juga mendapat perhatian serius dari sejumlah tokoh publik, salah satunya dari Ketua Forum Presidium Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sekaligus Anggota DPRD Babel, Muhtar Motong.
Kata Muhtar, terungkapnya kasus dugaan korupsi di tubuh Pertamina merupakan fakta yang begitu mengerikan bagi masyarakat. Bahkan, dirinya menilai, kejadian tersebut begitu sistematis, terstruktur dan masif, sehingga tak hanya negara yang dirugikan namun masyarakat juga merasakan hal yang sama.
"Kok begitu teganya negara, ini kok bisa terjadi penipuan besar terhadap rakyat, kan penipuan besar terhadap rakyat, rakyat betul-betul di tipu oleh negara," tegas Muhtar dengan nada kesal, Rabu (26/02).
Lantas, dia juga menyoroti peran pengawasan dari eksekutif maupun legislatif selama ini yang dinilai begitu lemah, sehingga menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat.
"Kenapa ini bisa terjadi? kemana fungsi pengawasan dari pemerintah sendiri, DPR sendiri, kemana salama ini? Ini pertanyaan serius sehingga saya menganggap kita dirugikan, bukan hanya negara dirugikan tapi rakyat pun dirugikan oleh negara, dirugikan oleh Pertamina," beber Ketua Forum Presedium Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.
Maka dari itu dalam persoalan dimaksud, lanjut Muhtar, masyarakat memiliki hak untuk menggugat jikalau memang benar BBM yang dibeli oleh masyarakat tidak sesuai dengan kandungan aslinya.
"Rakyat memiliki hak menggugat ini karna rakyat sudah ditipu, oleh negara loh kita ditipu ini melalui Pertamina, karna kita diminta beli minyak yang namanya Pertamax sedangkan Pertamax itu diduga oplosan, ini yang menjadi persoalan serius," tegasnya lagi.
Selain itu, Muhtar juga meminta pihak Kejagung RI agar tidak menganggap persoalan kasus korupsi ditubuh Pertamina hanya persoalan angka saja. Menurutnya, hal tersebut merupakan kejahatan terstruktur untuk rakyat sehingga para oknum tersangka haruslah di miskinkan.
"Luar biasa ini, BUMN yang tugasnya sebenarnya memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ini kita ditipu. Ini kejahatan besar makanya sanksi hukumnya harus diberi berat, jadi Jaksa Agung dalam hal ini mengambil keputusan hukum nantinya tuntutan yang berat, kita minta di miskinkan sekalian, sudah terlalu panjang rakyat di bohongi," pungkasnya.
Pertamina Tegaskan Kualitas Pertamax Sesuai Spesifikasi
Menanggapi isu yang berkembang di masyarakat dan beberapa media, Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menegaskan tidak ada pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax. Kualitas Pertamax dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah yakni RON 92.
ΓÇ£Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92. Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah,ΓÇ¥ ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, Selasa (25/2/2025).
Heppy melanjutkan, treatment yang dilakukan di terminal utama BBM adalah proses injeksi warna (dyes) sebagai pembeda produk agar mudah dikenali masyarakat. Selain itu juga ada injeksi additive yang berfungsi untuk meningkatkan performance produk Pertamax.
"Jadi bukan pengoplosan atau mengubah RON. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas Pertamax," jelas Heppy.
Pertamina Patra Niaga melakukan prosedur dan pengawasan yang ketat dalam melaksanakan kegiatan Quality Control (QC). Distribusi BBM Pertamina juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
"Kami menaati prosedur untuk memastikan kualitas dan dalam distribusinya juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Migas,ΓÇ¥ tutur Heppy.
Heppy melanjutkan, Pertamina berkomitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) untuk penyediaan produk yang dibutuhkan konsumen.
Sebelumnya, Kejagung telah meringkus tujuh orang terkait dugaan korupsi di PT Pertamina (Persero), mereka yakni empat pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta.
Para tersangka itu Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Kemudian, SDS selaku Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, AP selaku VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina International.
Sementara itu, pihak swasta mencakup MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, ΓüáDW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan ΓüáYRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.
"Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian untuk Ron 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di storage/depo untuk menjadi Ron 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar .
(Jek)