BANGKABARAT,BERITACMM.COM — Kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mulai diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Salah satu fokusnya adalah memastikan anggaran daerah tidak hanya menopang jalannya pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memastikan pembahasan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah melalui seluruh tahapan bersama DPRD, termasuk rapat paripurna.
Kesepakatan KUA-PPAS tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan arah kebijakan anggaran daerah, baik untuk tahun anggaran 2026 maupun 2027.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat, Badri Syamsu, mengatakan seluruh usulan anggaran yang dibahas merupakan bagian dari upaya mendukung roda pemerintahan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Untuk KUA-PPAS tahun 2027, nilai anggaran yang disepakati berada di kisaran lebih dari Rp1 triliun. Anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas daerah, baik dalam pembangunan maupun penguatan sektor pelayanan publik," kata Badri, saat diwawancarai seusai rapat paripurna, Kamis (14/08).

Sementara itu, untuk KUA-PPAS tahun 2026, terdapat penambahan anggaran yang salah satunya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur.
Peningkatan dan perbaikan jalan di sejumlah wilayah menjadi salah satu perhatian utama karena infrastruktur tersebut dinilai memiliki kaitan erat dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
"Infrastruktur jalan menjadi perhatian penting karena memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi jalan yang baik diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta meningkatkan aktivitas perekonomian di Kabupaten Bangka Barat," ungkap Badri.

Badri berharap seluruh kesepakatan yang telah dibahas bersama DPRD dan Pemerintah Daerah dapat berjalan sesuai rencana serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, kebijakan anggaran yang telah disusun tidak semata-mata untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan arah kebijakan tersebut, anggaran daerah diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka Barat.
(JP)