PANGKALPINANG,BERITACMM.COM — Persoalan kelebihan kapasitas atau overcrowding menjadi salah satu perhatian Wakil Ketua Komite I DPD RI Bahar Buasan saat mengunjungi Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Kamis (3/9/2026).
Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi Pemasyarakatan sekaligus menyerap berbagai persoalan yang dihadapi Lapas di daerah.
Bahar Buasan bersama staf Sekretariat Komite I DPD RI diterima Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang Mufakhom bersama jajaran pejabat manajerial dan nonmanajerial.
Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili Kepala Bidang Pembimbing Kemasyarakatan Roni Darmawan selaku Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah.
Dalam pertemuan tersebut, Mufakhom memaparkan kondisi terkini Lapas Narkotika Pangkalpinang, mulai dari jumlah warga binaan, ketersediaan pegawai, pelaksanaan tugas dan fungsi, hingga kebutuhan dan tantangan dalam pelayanan serta pembinaan warga binaan.
Mufakhom mengapresiasi kunjungan tersebut karena menjadi kesempatan bagi jajaran Lapas menyampaikan kondisi aktual di lapangan kepada DPD RI.
“Kami mengapresiasi kunjungan kerja Komite I DPD RI ke Lapas Narkotika Pangkalpinang. Kesempatan ini menjadi ruang bagi kami untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi, sehingga dapat menjadi bahan masukan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan pembinaan warga binaan,” ujar Mufakhom.
Sementara itu, Roni Darmawan menyampaikan gambaran umum kondisi Pemasyarakatan di Kepulauan Bangka Belitung. Paparan tersebut mencakup jumlah UPT Pemasyarakatan, daya tampung hingga kondisi penghuni di masing-masing UPT.
Ia juga menjelaskan perkembangan pembangunan UPT Pemasyarakatan baru di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi persoalan kelebihan kapasitas yang terjadi di wilayah tersebut.
Bahar Buasan mengatakan kunjungannya bukan sekadar agenda formal. DPD RI ingin mendapatkan gambaran langsung mengenai persoalan Pemasyarakatan untuk kemudian menjadi bahan advokasi dan masukan dalam kebijakan.
“Kami ingin melihat langsung kondisi di lapangan dan mendengar apa saja persoalan yang dihadapi. Ini bukan sekadar kunjungan formal, tetapi bagian dari fungsi advokasi kami untuk memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi dan persoalan yang ada dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan,” ungkap Bahar Buasan.
Menurut Bahar, persoalan overcrowding tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ruang hunian. Kondisi tersebut juga dapat berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, sanitasi, pembinaan, pelayanan hingga keamanan dan ketertiban.
Sejumlah persoalan turut dibahas dalam kunjungan tersebut, di antaranya kebutuhan petugas, pelayanan kesehatan, sanitasi, kebutuhan dasar warga binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, efektivitas rehabilitasi bagi warga binaan kasus narkotika, pelaksanaan P4GN hingga program reintegrasi sosial.
Bahar juga memberikan apresiasi kepada jajaran Pemasyarakatan yang tetap menjalankan tugas secara maksimal di tengah berbagai keterbatasan.
Usai berdiskusi, rombongan meninjau sejumlah fasilitas Lapas Narkotika Pangkalpinang. Di antaranya PTSP RUSIP, ruang kunjungan warga binaan, Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE), Wartelsuspas, Klinik Pratama, ruang bimbingan kerja produktif serta sejumlah fasilitas pendukung lainnya.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan publik, pembinaan, kegiatan produktif, komunikasi warga binaan serta pelayanan kesehatan.
Berbagai temuan dari kunjungan tersebut selanjutnya diharapkan menjadi bahan bagi Komite I DPD RI dalam menjalankan fungsi advokasi dan menyampaikan aspirasi daerah.
Terutama terkait penanganan overcrowding, kebutuhan petugas, penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas pelayanan serta penguatan program pembinaan dan reintegrasi sosial.
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi ruang kolaborasi antara DPD RI dan jajaran Pemasyarakatan untuk mendorong pelayanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan warga binaan serta tantangan pelaksanaan tugas di daerah.
(JK)