BANGKASELATAN,BERITACMM.COM ΓÇö Dugaan alih fungsi lahan pertanian kembali mencuat di Kabupaten Bangka Selatan. Lahan cetak sawah yang berada di Dusun Linmus, Desa Serdang, diduga telah dibuka dan ditanami kelapa sawit, meski kawasan tersebut masuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang seharusnya dilindungi.
Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, aktivitas pembukaan lahan diperkirakan telah berlangsung sejak sekitar enam bulan terakhir. Tanaman sawit yang kini tumbuh di lokasi disebut telah berusia antara enam bulan hingga satu tahun, mengindikasikan proses alih fungsi dilakukan secara bertahap.
Seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, terdapat dua hamparan lahan sawah yang telah berubah fungsi dengan total luas sekitar 20 hektare.
Lokasi pertama diperkirakan mencapai 17 hektare, sementara hamparan lainnya sekitar 4 hektare.
"Lahan itu dulunya sawah cetak sejak 2012, kawasan pengamanan pangan. Statusnya lahan sawah milik kabupaten dan masuk LP2B," ujar dia, yang meminta identitasnya disamarkan karena khawatir menimbulkan persoalan, Jumat (30/1).
Menurut penuturan warga, keberadaan kebun sawit di kawasan tersebut jelas bertentangan dengan fungsi awal lahan yang diperuntukkan bagi produksi pangan. Bahkan, masyarakat mengaku telah menyampaikan larangan secara lisan sejak awal pembukaan lahan.
"Warga sudah mengingatkan bahwa itu tidak boleh ditanami sawit," katanya.
Ironisnya, hingga kini warga mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa pihak yang membuka dan menguasai lahan tersebut, baik perorangan maupun perusahaan.
"Kami tidak tahu milik siapa (pihak yang buka, punya, pemilik atau perusahaan-red). Kami sebelumnya sudah memberitahu dilarang ditanami sawit. Itu dibuka bertahap, dan ada yang sekaligus, hanya beda waktu," ujarnya.
Dampak alih fungsi lahan ini mulai dirasakan masyarakat. Dusun Linmus selama ini dikenal sebagai sentra produksi padi, dengan mayoritas warganya menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
Meski belum memicu konflik terbuka, keresahan di kalangan petani terus meningkat seiring berkurangnya lahan garapan.
"Belum ada konflik, tapi intinya kami kekurangan lahan untuk menanam padi," katanya.
"Disini itu kawasan pangan, mayoritas itu petani padi. Masyarakat mau bagaimana. Sekarang masyarakat sudah enggak ada lahan (garap sawah-red) kalau dijadikan kebun sawit," lanjut dia.
"Memang jangka pendeknya belum, tapi jangka panjangnya mungkin. Itu bisa dijelaskan langsung kelompok tani lebih detailnya," kata dia.
Ia menambahkan, warga memang belum menyampaikan keberatan secara tertulis kepada pemerintah desa. Namun, persoalan tersebut telah dilaporkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) ke Dinas Pertanian Bangka Selatan.
"Dinas sudah turun ke lapangan. Mereka membenarkan bahwa lahan itu merupakan lahan cetak sawah," ujarnya.
Warga berharap pemerintah daerah tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas, mulai dari penelusuran status lahan, penegakan aturan LP2B, hingga penghentian aktivitas yang berpotensi merusak fungsi lahan pangan.
"Kami tidak tahu perangkat desa itu ntah tahu atau tidak. Kami pun tidak mengetahui siapa pemiliknya. Kami belum menyampaikan secara tertulis (keberatan ke perangkat desa). Tapi, Gapoktan sudah melaporkan ke dinas pertanian. Mereka sudah survey. Itu dibenarkan mereka ini lahan cetak sawah, dipastikan masuk area cetak sawah," ungkap dia.
Sementara itu, hingga Rabu siang (4/2/2026), Kepala Dinas Pertanian Bangka Selatan, Risvandika, belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi terkait dugaan alih fungsi lahan cetak sawah menjadi kebun sawit di Dusun Linmus.
Sorotan juga datang dari DPRD Provinsi Bangka Belitung. Anggota DPRD Babel, Rina, menegaskan bahwa dugaan alih fungsi lahan sawah menjadi kebun kelapa sawit bukan persoalan sepele, terlebih jika benar berada di kawasan LP2B.
"LP2B itu dilindungi undang-undang. Kalau sawah yang statusnya jelas untuk pangan justru ditanami sawit, ini bukan sekadar pelanggaran teknis, tapi menyangkut masa depan petani dan ketahanan pangan Bangka Belitung,ΓÇ¥ kata Rina, menanggapi laporan warga Linmus.
Menurutnya, Bangka Belitung, khususnya Bangka Selatan, tidak bisa terus mengorbankan lahan pangan demi ekspansi komoditas perkebunan. Ia menilai alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian harus dihentikan secara serius.
Rina juga mendesak pemerintah daerah segera turun tangan untuk memastikan status hukum lahan, menelusuri pihak yang bertanggung jawab, serta mengevaluasi dugaan lemahnya pengawasan di tingkat desa maupun kabupaten.
"Harus jelas siapa pelakunya, atas dasar apa lahan itu dibuka, dan apakah ada pembiaran. Kalau masuk LP2B, aktivitasnya wajib dihentikan," ujarnya.
(JK)
Berita
Post
Lahan Sawah Cetak di Dusun Linmus Diduga Beralih Jadi Kebun Sawit, Petani Resah