Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Lapas Narkotika Pangkalpinang Dukung Penuh Persidangan Elektronik, Perkuat Sinergi APH di Babel

PANGKALPINANG,BERITACMM.COM – Komitmen memperkuat kolaborasi antar Aparat Penegak Hukum (APH) sekaligus mendorong modernisasi sistem peradilan terus diperkuat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satunya melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pelaksanaan persidangan secara elektronik yang dihadiri Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Senin (20/7).

‎Kegiatan yang berlangsung di Aston Emidary Bangka Hotel & Conference Center tersebut mempertemukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung dalam satu komitmen untuk menghadirkan proses peradilan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi.

‎Acara dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung Ade Agustina, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, para Pejabat Administrator Kanwil Ditjenpas Babel, Kepala UPT Pemasyarakatan se-Pulau Bangka, Kepala Kejaksaan Negeri se-Pulau Bangka beserta jajaran, serta Ketua Pengadilan Negeri se-Pulau Bangka beserta jajaran.

‎‎Kehadiran Lapas Narkotika Pangkalpinang menjadi bentuk dukungan nyata terhadap implementasi persidangan elektronik sebagai bagian dari transformasi layanan pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana yang lebih modern.

‎‎Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Novriadi, menegaskan pihaknya siap mendukung penuh pelaksanaan persidangan elektronik melalui penyediaan sarana, prasarana, dan dukungan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

‎"Pelaksanaan persidangan secara elektronik merupakan bagian dari transformasi layanan peradilan yang semakin modern. Lapas Narkotika Pangkalpinang berkomitmen menyiapkan seluruh sarana pendukung agar proses persidangan dapat berjalan lancar, sekaligus memastikan hak-hak tahanan dan warga binaan tetap terpenuhi selama mengikuti proses persidangan," ujar Novriadi.

‎Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan bahwa Perjanjian Kerja Sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam menyelaraskan pelaksanaan persidangan elektronik agar berlangsung tertib, efektif, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum.

‎‎"Kerja sama ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem peradilan yang lebih terintegrasi. Kami berharap implementasinya dapat segera dijalankan secara optimal oleh seluruh instansi terkait sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, efektif, dan memberikan kepastian hukum," ungkapnya.

‎Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi lintas instansi dalam mendukung transformasi peradilan berbasis teknologi.

‎"Persidangan secara elektronik merupakan bagian dari transformasi peradilan modern. Dengan sinergi yang kuat antara pengadilan, kejaksaan, dan pemasyarakatan, proses peradilan akan berjalan lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan maupun kepastian hukum," jelasnya.

‎Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung, Ade Agustina, menginstruksikan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan agar memastikan kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan persidangan elektronik.

‎‎"Saya menginstruksikan seluruh UPT Pemasyarakatan untuk memastikan kesiapan fasilitas persidangan elektronik yang aman, representatif, dan sesuai standar. Selain itu, hak-hak tahanan dan warga binaan selama mengikuti persidangan harus tetap menjadi prioritas, sehingga transformasi layanan peradilan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat," tegas Ade.

‎Rangkaian kegiatan ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan plakat sebagai simbol penguatan komitmen dan kolaborasi antar Aparat Penegak Hukum dalam mendukung penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang terpadu.

‎Melalui keikutsertaan dalam kegiatan tersebut, Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung transformasi layanan pemasyarakatan yang profesional, modern, dan akuntabel. Sinergi yang semakin kuat antar Aparat Penegak Hukum diharapkan mampu mewujudkan proses peradilan yang lebih cepat, transparan, efektif, serta memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

‎

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.