PANGKALPINANG, BERITACMM.COM – Pemberian hak kepada warga binaan tidak dilakukan secara otomatis. Perkembangan pembinaan dan perilaku menjadi bagian penting yang harus dievaluasi sebelum setiap usulan mendapatkan rekomendasi.
Hal itu menjadi fokus Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang saat menggelar Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Rabu (9/9).
Sidang yang berlangsung di Ruang Bimker Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Mufakhom, dan diikuti anggota TPP.
Kegiatan turut menghadirkan perwakilan dari Bapas Kelas I Pangkalpinang serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam sidang tersebut, sejumlah usulan terkait hak dan pembinaan warga binaan dibahas. Di antaranya Program Integrasi bagi 44 warga binaan, pengangkatan Tamping bagi 11 warga binaan, serta pengajuan Remisi Susulan Agustus bagi 14 warga binaan.
Sebelum pembahasan dimulai, Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Rangga Yuliansyah selaku Sekretaris TPP, membuka kegiatan. Selanjutnya, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Hendra Purnama Cipta selaku Ketua TPP, memberikan sambutan sekaligus membuka sidang.
Kalapas Mufakhom kemudian memberikan arahan kepada seluruh peserta sidang. Ia menegaskan, setiap usulan harus dinilai secara cermat dengan mempertimbangkan perkembangan pembinaan, penilaian perilaku, serta ketentuan yang berlaku.
“Setiap usulan yang dibahas dalam Sidang TPP harus melalui proses penilaian yang objektif dan sesuai dengan ketentuan. Perkembangan pembinaan dan perilaku warga binaan menjadi bagian penting yang harus kita perhatikan sebelum memberikan rekomendasi,” ujar Mufakhom.
Pembahasan dilakukan bersama oleh anggota TPP dengan melibatkan perwakilan Bapas Kelas I Pangkalpinang dan Kantor Wilayah Ditjenpas Babel. Keterlibatan lintas pihak ini menjadi bagian penting dalam memberikan pertimbangan terhadap setiap usulan berdasarkan hasil pembinaan dan kondisi masing-masing warga binaan.
Menurut Mufakhom, Sidang TPP tidak hanya menjadi tahapan administratif, tetapi juga menjadi ruang untuk menyamakan persepsi dalam menentukan rekomendasi yang tepat.
“Sidang TPP menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi dan memberikan pertimbangan terhadap proses pembinaan warga binaan. Kita ingin setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung proses pembinaan sesuai aturan,” lanjutnya.
Melalui Sidang TPP, Lapas Narkotika Pangkalpinang terus mendorong proses pembinaan yang terukur dan berorientasi pada perubahan perilaku. Hasil pembahasan selanjutnya menjadi bahan rekomendasi dan tindak lanjut sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku.
Selain mengevaluasi perkembangan warga binaan, pelaksanaan sidang tersebut juga memperkuat sinergi antara Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Bapas Kelas I Pangkalpinang, dan Kantor Wilayah Ditjenpas Babel.
Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, khususnya dalam pembinaan, pemenuhan hak, serta persiapan reintegrasi sosial warga binaan.