Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Lapas Narkotika Pangkalpinang Gandeng LBH PDKP Babel, Warga Binaan Kurang Mampu Dapat Pendampingan Hukum Gratis

PANGKALPINANG, BERITACMM.COM – Keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk memperoleh keadilan. Komitmen itulah yang diwujudkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang melalui kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung dalam menghadirkan pendampingan hukum gratis bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kurang mampu, Rabu (18/11/2026).

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Kurang Mampu. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Mufakhom, bersama Ketua Umum LBH PDKP Babel, John Ganesha Siahaan.

Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam memastikan setiap warga binaan tetap mendapatkan hak atas keadilan tanpa dibatasi kondisi ekonomi. Melalui sinergi tersebut, Lapas Narkotika Pangkalpinang berupaya menghadirkan pelayanan pemasyarakatan yang tidak hanya berorientasi pada pembinaan, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak hukum warga binaan.

“Setiap Warga Binaan memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan pendampingan hukum yang layak. Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan tidak ada lagi WBP yang merasa sendiri menghadapi persoalan hukumnya,” ujar Kalapas Mufakhom.

Sebagai tindak lanjut dari kerja sama tersebut, layanan bantuan hukum akan dipusatkan di Ruang Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang.

Melalui fasilitas ini, tim bantuan hukum LBH PDKP Babel akan memberikan berbagai layanan, mulai dari konsultasi hukum, penyuluhan hukum, hingga pendampingan hukum secara langsung bagi warga binaan yang membutuhkan dan memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan hukum.

Pelaksanaan layanan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjadi landasan pemenuhan hak masyarakat kurang mampu untuk memperoleh akses terhadap keadilan.

Ketua Umum LBH PDKP Babel, John Ganesha Siahaan, menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan pelayanan secara aktif dan profesional kepada warga binaan yang memenuhi persyaratan.

“LBH PDKP Babel didedikasikan khusus bagi masyarakat tidak mampu. Kami hadir sebagai pelaksana amanat UU Nomor 16 Tahun 2011. Prinsip kami jelas, kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law adalah hak mutlak setiap warga negara, termasuk Warga Binaan. Kami siap memberikan pendampingan secara cuma-cuma bagi yang memenuhi syarat,” tegas John Ganesha.

Tidak hanya berfokus pada penyelesaian persoalan hukum, LBH PDKP Babel juga akan memberikan edukasi hukum kepada warga binaan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, sekaligus membangun kesadaran hukum sebagai bekal ketika kembali ke tengah masyarakat.

Mufakhom berharap kerja sama tersebut tidak berhenti sebatas penandatanganan perjanjian, melainkan diwujudkan melalui pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga binaan.

“Ini bukan sekadar PKS di atas kertas. Ini adalah bentuk kehadiran negara untuk melindungi hak-hak WBP. Pendampingan hukum yang humanis adalah bagian dari pembinaan itu sendiri. Ketika WBP merasa dihargai dan didampingi, mereka akan lebih termotivasi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik,” tambahnya.

Melalui kolaborasi ini, Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang optimistis pelayanan Posbakum semakin optimal dan profesional. Lebih dari itu, keberadaan layanan bantuan hukum diharapkan menjadi jembatan bagi warga binaan kurang mampu untuk memperoleh perlindungan hukum dan merasakan keadilan secara setara.

Penandatanganan PKS berlangsung khidmat, tertib, dan lancar. Kerja sama ini sekaligus menjadi awal penguatan sinergi berkelanjutan antara Lapas Narkotika Pangkalpinang dan LBH PDKP Babel dalam mewujudkan Pemasyarakatan yang PASTI dan Berdampak.

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.