Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Ekonomi Bisnis Post

Limbah Pabrik Cemari Sungai, PT PSM Dinilai Tak Pantas Sekedar Terima Sanksi Administratif


PANGKALPINANG,BERITACMM.COM -- Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dikabarkan telah menjatuhkan sanksi administrasi kepada PT Perlang Sawitindo Mas (PSM) atas pencemaran Sungai Kayu Ara 5 di Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar.

Sanksi diberikan lantaran PT PSM dinilai lalai dalam mengelola limbah hingga mengakibatkan kawasan sungai tercemar. Hal ini sebagaimana dilansir dari laman media Asatu Online pada Senin (06/04/2026).

ΓÇ£Memang terjadi pencemaran air limbah pada badan air permukaan oleh PT Perlang Sawitindo Mas di Sungai Kayu Ara 5 yang disebabkan kelalaian dari pihak perusahaan,ΓÇ¥ demikian isi jawaban resmi Pemkab Bangka Tengah.

Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah disebut telah melakukan verifikasi lapangan dan memerintahkan perusahaan untuk menanggulangi pencemaran tersebut.

Guna memverifikasi informasi tersebut, laman Media Berita CMM juga telah melakukan upaya konfirmasi kepada sejumlah pihak yang disebutkan, antara lain Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah hingga pihak PT Perlang Sawitindo Mas (PSM).

Namun hingga berita ini diterbitkan, laman media Berita CMM belum mendapatkan jawaban apapun. Media Berita CMM juga memastikan akan membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik  Jurnalistik (KEJ).

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bangka Belitung (Babel), Pahlivi Syahrun, menilai pemberian sanksi administratif kepada PT PSM tidak pantas diberikan lantaran limbah pabrik CPO tersebut telah mencemari sungai.

"Sebenarnya jelas jangan hanya sanksi administratif, karna pencemaran itu sudah masuk ke badan sungai kecuali mereka tidak melengkapi izinnya," ungkap Pahlivi kepada media ini.

Menurutnya, harus ada sanksi yang lebih layak diberikan kepada PT PSM, apalagi sudah menyebabkan kerugian besar kepada masyarakat atas tercemarnya Sungai Kayu Ara 5 di Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar tersebut.

"Tapi kalo sudah mencemari badan sungai merugikan masyarakat harus ada ganti rugi, ganti rugi atas apa? yakni kompensasi atas kerugian ekonomi masyarakat itu yang pertama," tegas Pahlivi.

"Kemudian kerugian untuk mengelola lingkungan itu kembali pada kondisi awal karna cemaran itu tidak boleh masuk ke badan sungai bila baku mutu pencemaran itu tidak ssuai dengan ambang batas yang ditetapkan, jadi bukan hanya sanksi administratif ya," pungkas Politisi Dapil Bangka Tengah ini.

Senada, Wartawan senior Suherman Saleh, secara tegas menyoroti adanya dugaan perlakuan khusus pemerintah daerah terhadap PT PSM, meskipun pencemaran limbah ke sungai telah diakui secara resmi dalam surat jawaban konfirmasi kepada Asatu Online.

ΓÇ£Ini menjadi pertanyaan serius. Pencemaran sungai sudah diakui, limbah mengalir ke badan air, tapi hanya dikenakan sanksi administrasi. Seharusnya aktivitas perusahaan dihentikan sementara sampai persoalan limbah benar-benar tuntas,ΓÇ¥ tegas Suherman.

Menurutnya, pembuangan limbah dari pabrik CPO bukan persoalan ringan, karena sudah diatur secara ketat dalam regulasi lingkungan hidup dan memiliki konsekuensi pidana jika terbukti mencemari lingkungan.

Ia menegaskan, limbah sawit tidak boleh langsung dialirkan ke sungai tanpa melalui proses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan memenuhi baku mutu lingkungan.

ΓÇ£Jika limbah sawit dialirkan langsung ke sungai tanpa pengolahan atau melebihi baku mutu, maka itu pelanggaran hukum lingkungan. Bahkan bisa masuk kategori tindak pidana,ΓÇ¥ kata Suherman.

Secara regulasi, pengelolaan limbah industri telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 22 Tahun 2021, serta Permen LH No. 5 Tahun 2014.

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa limbah cair sawit wajib diolah melalui IPAL, memenuhi parameter baku mutu seperti BOD, COD, pH, TSS, minyak dan lemak, serta memiliki izin pembuangan limbah ke badan air. Jika tidak memenuhi standar, limbah dilarang keras dialirkan ke sungai.

Bahkan dalam UU 32 Tahun 2009, pelaku pencemaran lingkungan dapat dipidana hingga 10 tahun penjara dan denda miliaran rupiah jika terbukti menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

ΓÇ£Kalau sudah ada pipa limbah mengalir ke sungai dan pemerintah mengakui terjadi pencemaran, maka ini bukan sekadar pelanggaran administrasi. Ini bisa masuk ranah pidana lingkungan,ΓÇ¥ tegasnya lagi.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.