Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Maryam Dukung Tuntutan 8 Desa ke PT GML, Bongkar Dugaan Praktik Tak Wajar Rekrutmen Tenaga Kerja


PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) daerah pemilihan Kabupaten Bangka, Maryam, menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh tuntutan masyarakat dari delapan desa kepada PT Gunung Maras Lestari (GML).

Dukungan itu disampaikan Maryam dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama perwakilan masyarakat delapan desa di Kabupaten Bangka, Rabu (20/05/2026). Dimana salah satu poin yang menjadi sorotan yakni kewajiban plasma perusahaan yang hingga kini dinilai belum direalisasikan kepada masyarakat.

Maryam menegaskan, apabila kewajiban tersebut terus diabaikan, maka perusahaan berpotensi menghadapi sanksi berat hingga kemungkinan pencabutan izin Hak Guna Usaha (HGU).

"Sebenarnya penghinaan itu bukan kepada masyarakat saja tapi kepada seluruh pemerintah di Kepulauan Bangka Belitung ini, berarti kita ini tidak dianggap, Pemerintah Bangka Belitung tidak dianggap oleh perusahaan tersebut," tegas Maryam.

"Itu saja, saya mendukung semua poin yang disampaikan masyarakat," tambahnya.

Tak hanya soal plasma, politisi Partai Demokrat itu juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan di tubuh PT GML. Ia menilai terdapat praktik yang tidak wajar dalam sistem perekrutan tenaga kerja di perusahaan tersebut.

"Terkait tenaga kerja, kami melihat ada praktek yang tidak wajar dalam mereka merekrut tenaga kerja disana dimulai dari tidak dimuatkannya perjanjian tenaga kerja kemudian K3 tidak dijalankan," ungkap Srikandi Partai Demokrat ini.

Maryam juga menyinggung adanya rencana pengalihan pekerja ke sistem outsourcing yang dinilai menimbulkan keresahan di kalangan tenaga kerja.

"Terakhir juga terdapat permasalahan yang baru-baru ini didepan mata, akan mengalihkan para pekerja kepada outsourcing dengan memberikan gambaran yang sangat mengkhawatirkan kepada tenaga kerja," sambungnya.

Atas persoalan itu, Maryam menyebut Komisi IV DPRD Babel berencana memanggil pihak perusahaan untuk meminta penjelasan terkait kebijakan tersebut.

"Kesimpulannya bapak/ibu semua, saya salah satu anggota DPRD Babel dapil Kabupaten Bangka sangat mendukung perjuangan bapak/ibu semua, jika perpanjangan HGU ini terjadi sebelum hak ini diberikan maka ini sebuah pelanggaran berat terhadap undang-undang perkebunan, baik tahun yang lama ataupun tahun yang baru," pungkasnya.

Dalam RDP tersebut, masyarakat dari delapan desa diketahui menyampaikan sejumlah tuntutan yang dinilai belum dipenuhi PT GML. Warga bahkan mendesak pemerintah agar tidak memperpanjang HGU perusahaan apabila tuntutan masyarakat terus diabaikan.

Adapun tuntutan yang disampaikan masyarakat meliputi:
1. Meminta PT GML mewujudkan plasma 20 persen dari kebun inti;
2. Meminta PT GML untuk segera membayar NOP;
3. Meminta PT GML agar hasil TBS kelapa sawit masyarakat sekitar dapat dibeli;
4. Meminta agar tenaga kerja di PT GML memprioritaskan masyarakat sekitar;
5. Meminta program KKSL tidak masuk dalam plasma dan berdiri sendiri.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.