Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Maryam Endus Dugaan Adanya 'Program Siluman' di Pengelolaan APBD Pemprov Babel 2025

PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Kemendagri memberikan analisis kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang APBD TA 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Kepulauan Bangka Belitung tentang penjabaran APBD TA 2025 dengan RKPD serta KUA dan PPAS.

Dalam lampiran evaluasi dari Kemendagri tersebut, terkuak beberapa kegiatan yang terdapat dalam Raperda Provinsi Kep Babel tentang APBD TA 2025 tetapi tidak terdapat dalam RKPD, KUA, ataupun PPAS.

Misalnya, di SMKN 1 Parit Tiga, dimana ada beberapa kegiatan pengelolaan pendidikan SMK tapi tidak terdapat dalam RKPD, antara lain tercantum pada :

1. Sub kegiatan pengadaan perlengkapan peserta didik Rp 80 Juta,

2. Sub kegiatan penyelenggaraan proses belajar peserta didik Rp 365.840.000

Sama halnya di SMKN 1 Selat Nasik, dimana ada beberapa kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah kejuruan yang juga tak terdapat dalam RKPD, antara lain : 

1. Sub kegiatan penyelenggaraan proses belajar peserta didik Rp 100.000.000.

Selain itu, terkuak pula adanya kegiatan/ Sub kegiatan yang terdapat dalam Ranperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang APBD Tahun Anggaran 2025, tetapi tidak terdapat dalam RKPD, KUA Serta PPAS, antara lain tercantum pada:

1. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman : 

Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan Rp4.704.561.600,00;

2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan : Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi, yang antara lain tercantum pada :

a) Sub Kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi Rp189.198.850,00; dan 

b) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Rp12.230.000,00.

3. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi, yang tercantum pada:

a) Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Rp80.894.750,00;

b) Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Rp25.225.000o,00; dan

c) Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Rp442.406.000,00.

4 Sekretariat Daerah :

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rpl.127.605.000,00. 

"Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 belum sepenuhnya berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS," tulis keterangan di evaluasi Kemendagri tersebut.

Sontak hal ini memunculkan adanya indikasi 'program siluman' dalam APBD Provinsi Kepulauan Babel Tahun Anggaran 2025.

Pasalnya, pengelolaan APBD 2025 haruslah berdasarkan KUA dan RKPD. Perlu diketahui, KUA dan PPAS merupakan dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekertaris Daerah dan disampaikan kepada Kepala Daerah. KUA dan PPAS digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.

Kabar adanya beberapa kegiatan yang di APBD 2025 namun tidak tercantum dalam RKPD turut dibenarkan oleh satu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kep Babel, Maryam.

Bahkan, kata Maryam, dari evaluasi Kemendagri itu banyak program yang diberikan saran oleh Kemendagri yang hampir menyentuh 70 persen dari total keseluruhan program.

Demikian hal ini disampaikan oleh Maryam, usai menggelar rapat evaluasi Kemendagri terkait APBD TA 2025 bersama Tim TAPD Pemprov Babel, Senin (06/01/2025).

"Di beberapa SMKN tadi sebagai salah satu contoh program yang tidak tercantum di RKPD, KUA ataupun PPAS, kemendagri menyampaikan lewat koreknya tidak boleh dianggarkan. Yang jadi pertanyaan bagaimana sampai muncul program itu. Lalu siapa yg mengusulkan kalau tidak ada di RKPD, KUA, atau PPAS?," tegas Maryam.

Pada kesempatan itu, dirinya juga mengaku keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Tim TAPD yang merasa semuanya 'baik-baik saja' padahal banyak program yang dievaluasi oleh Kemendagri.

Maryam pun sangat berharap agar pembahasan tim Banggar DPRD bersama Tim TAPD Pemprov Babel dapat  membahas secara detail semua yang dievaluasi oleh Kemendagri terjadi APBD Babel 2025, sehingga publik bisa mengetahui secara terang kegunaan anggaran yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

"Agar penganggaran untuk Kebutuhan 2025 sesuai aturan, lebih mengkedepankan skala prioritas untuk menata semua hal di Babel yang menjadi Visi Misi Babel, menjadikan Babel ini sejahtera," pintanya.

Dirinya juga meminta para tim penyusun anggaran bisa menindaklanjuti apa yang sudah di evaluasi oleh Kemendagri, karna Kemendagri merupakan sebuah lembaga negara.

"Kalau ada yang menyampaikan ini bukan program siluman lalu siapa yang memunculkannya? disitu padahal evaluasi kemendagri mengatakan tidak ada di RKPD KUA PPAS," tegas Srikandi Partai Demokrat ini lagi.

"Ini sebuah kelalaian yang tidak main-main. Angka itu pun kita butuh perhitungan matang untuk dapat dianggarkan. Namun target capaian dari itu pun tidak dimasukkan dalam lampiran yang sebelumnya tahun 2025 ini yaitu di beberapa bulan sebelum berakhir 2024 sudah disampaikan panduan atau tatacara penyusunan RAPBD 2025 ini," pungkas dia.

(Jek)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.