Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Maryam 'Geram' Usulan Pembentukan Pansus Tata Kelola Pertimahan Terkesan Lamban di Proses

PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Kondisi perekonomian Bangka Belitung (Babel) benar-benar membuat panik banyak kalangan pasca diterpa pusaran kasus timah 271 T.

Meski nampak aktivitas ekonomi berjalan normal, namun dibeberapa sektor tertentu penurunan akibat kasus tersebut nampak begitu terasa, bahkan tak sedikit yang untuk memutuskan untuk menghentikan kegiatannya.

Harus diakui, terkuaknya kasus 271 T ini secara langsung memang telah membuka tabir kelam terkait semrawut-nya tata kelola pertimahan di Bangka Belitung. Bahkan, kasus 271 T dapat menjadi cerita kelam bagi Bangka Belitung, dan harapan sektor pertambangan untuk menjadi penompang perekonomian di khawatirkan takkan pernah terwujud. 

Ditambah lagi, ramainya pemberitaan penangkapan hingga upaya penyelundup timah ilegal yang hendak dibawa keluar Bangka Belitung semakin memperjelas carut-marutnya tata niaga dan tata kelolaan pertambangan timah yang ada di Negeri Serumpun Sebalai ini.

Dari persoalan ini, tak ayal banyak menimbulkan berbagai komentar masyarakat dan pemerhati ekonomi terhadap kondisi  Bangka Belitung saat ini. Bahkan tak sedikit menyuarakan agar lembaga perwakilan rakyat di daerah yakni DPRD Provinsi Babel ikut bergerak menelusuri keadaan yang sedang tidak baik baik saja ini.

Hal ini pula yang mendorong salah satu Anggota Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa DPRD Babel Maryam, untuk terus menyuarakan terbentuknya Pansus Tata Niaga dan Tata kelola Timah.

Karna menurutnya, pansus begitu diperlukan sebagai jalan DPRD melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi legal drafting-nya saat akan merevisi peraturan daerah (perda) terkait pertimahan di Babel, yang saat ini diketahui sudah tidak update lagi.

Disamping itu, lembaga DPRD merupakan representasi masyarakat Bangka Belitung yang terwakilkan dari partai politik. Sehingga, aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat haruslah ditampung dan ditindaklanjuti. 

"Mereka sudah mengamanahkan kepada para wakil rakyat untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. seharusnya tanpa desakan untuk segera membentuk pansus ini pun DPRD memang sudah harus melakukan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan masyarakat di daerah, apalagi sudah ada desakan sehingga dua kekuatan ini bisa menjadi titik balik tata kelola timah di Babel menjadi lebih baik, serta dapat memberikan dampak kepada daerah, baik itu melalui PAD secara langsung ataupun sebagai pembagian secara sah dari Pusat ke daerah berupa Royalti," jelas Maryam.

Kendati demikian, diakui Maryam, dalam proses pembentukan Pansus Tata Niaga dan Tata Kelola Pertimahan dapat dibilang begitu lamban.

Dirinya juga mengaku heran kenapa aspirasi yang telah disuarakan masyarakat ini terkesan lamban ditindaklanjuti. Padahal  Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa dan beberapa fraksi lainnya telah menyatakan dukungan untuk segera membentuk pansus, bahkan surat usulan pembentukan pansus tersebut telah disampaikan pada akhir bulan yakni 31 Januari 2025 lalu.

"Kemarin sudah masuk di Banmus untuk segera dijadwalkan namun tidak kourum karna sebagian besar anggota Banmus yang hadir pada Banmus ini informasinya tidak hadir. Kita juga berharap beberapa fraksi yang telah menyatakan dukungannya terhadap pembentukan pansus tidak menarik diri, dan memang sampai saat ini tidak ada terdengar fraksi yang memberikan usulan pembentukan pansus tersebut menyatakan menarik usulan pembentukan pansus tersebut," ungkap dia.

"Sehingga penjadwalan paripurna pembentukan pansus tersebut masih akan berpatokan pada usulan dari fraksi-fraksi tersebut,dan ini harapan kami harus masuk di Banmus penyusunan kegiatan DPRD Provinsi bulan Maret, tinggal kita mendorong Banmus yang merupakan Alat kelengkapan Dewan ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik ,dan perlu dipahami selama surat usulan itu tidak ditarik berati fraksi tetap menyuarakan hal yang sama ," tambah Maryam.

Lebih lanjut, Srikandi Partai Demokrat ini berharap terbentuknya Pansus Tata Niaga dan Tata Kelola Pertimahan dapat menjadi titik pejuangan aspirasi masyarakat Bangka Belitung (Babel) secara keseluruhan. 

Disamping itu, agar daerah juga mengetahui kewenangannya, Sehingga tidak ada tuduhan-tuduhan negatif dari masyarakat kepada pemerintahan daerah maupun kepada pemerintah pusat.

"Kalo kami maunya segera dibentuk pansus ini, aspirasi masyarakat ini tidak bisa kita abaikan yang seharusnya tanpa didesak masyarakat pun kami di DPRD sudah harus mempunyai inisiatif, agar masyarakat tidak berfikir buruk terhadap DPRD. Ini adalah momentum dalam perbaikan tata kelola pertimahan, kejadian seperti 271 T merupakan citra buruk lemahnya pengawasan pertambangan di Bangka Belitung, diharapkan pula nantinya dapat menjadi titik balik untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat kita," tegas Maryam.

(Jek)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.