PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dengan tidak memasukan rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola dan Tata Niaga Pertimahan dalam agenda paripurna, nampaknya telah menimbulkan kekecewaan bagi sejumlah fraksi.
Kabar ini pun turut dibenarkan oleh salah satu anggota Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa sekaligus Anggota Bapemperda DPRD Babel, Maryam, ketika dikonfirmasi media ini Jumat (31/01/2025).
Dikatakan Maryam, ada beberapa hal yang perlu diluruskan terkait penyampaian dari fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa khususnya dalam mengusulkan terbentuknya Pansus Tata Niaga dan Tata Kelola Pertimahan, karna berdasarkan informasi yang mereka terima usulan tersebut tak dijadwalan dan justru dialihkan ke Bapemperda.
"Namun kabar yang kami dengar menyampaikan Usulan Fraksi terkait pembentukan pansus Tata Niaga dan Tata Kelola Pertimahan di Babel sesuai prosedur nya dikirmkan kepada Pimpinan ( Ketua) DPRD untuk kemudian jika sudah memenuhi Jumlah Fraksi yang mengusulkan untuk dijadwalkan pembentukan pansus itu lewat Banmus kemudian baru Banmus mengatur tanggal,waktu Pelaksanaan Paripurna pembentukan pansus tersebut.namun sangat disayangkan ternyata setelah kami menerima jadwal yang sudah disusun oleh Badan Musyawarah ( Banmus-red) ternyata tidak ada. Setelah saya konfirmasi jawaban nya pelaksanaan ini diserahkan ke Bapemperda jadi bukan membentuk pansus tapi mereka menyerahkan ke Bapemperda untuk berkonsultasi ke Kemendagri. Ini yang harus saya luruskan Bapemperda dan Pansus dua hal yang berbeda dan fungsi dan kewenangannya pun berbeda," kata Maryam, dengan nada kesal.
"Pansus yang diusulkan kawan-kawan fraksi itu adalah hak politik partai masing-masing lewat fraksi masing-masing, jika fraksi mengusulkan pansus maka nomenklatur-nya pansus, tapi Bapemperda sebuah AKD yang melekat, yang fungsinya sudah diatur sesuai dengan perundang-undangan dan dituangkan dalam tatib"
sambung Srikandi Partai Demokrat ini.
Menurut Maryam, penugasan di Bapemperda untuk konsultasi ke Kemendagri sebenarnya sudah direncanakan jauh-jauh hari, hal ini mengenai perubahan /revisi Perda yang tidak update lagi secara yuridis-nya, payung hukum sudah sudah berubah karna munculnya peraturan yang baru, seperti Perda Nomor 7 tahun 2014 dan Perda Nomor 1 tahun 2019.
Maka dari itu, lanjut dia, menjadi sedikit berbeda ketika fraksi mengusulkan untuk pembentukan pansus Tata Niaga dan Tata Kelola Pertimahan namun tidak segera dibentuk. Padahal, syarat-syarat sudah mencukupi.
Maryam juga menekankan kembali, bahwa pihaknya di Bapemperda akan tetap berkonsultasi ke Kemendagri berkenan dengan peraturan yang dimaksud, namun pansus juga harus tetap dibentuk karena antara tugas yang didelegasikan kepada Bapemperda terkait perubahan Perda/ revisi dan isi surat dari Fraksi Fraksi berbeda. sehingga sekali pun ada penugasan kepada Bapemperda itu pansus tetap harus dibentuk karena jumlah Fraksi yang mengusulkan sudah terpenuhi, sehingga sudah semestinya anggota Banmus menjadwalkan paripurnanya.
"Jangan sampai mengambil keputusan atau menyusun sebuah kegiatan di dalam DPRD ini tidak berpedoman dengan tatib ataupun diatas Tatib yang mengatur yang berlaku di DPRD ini tidak laksanakan. Hasil rapat Banmus merupakan keputusan nomor dua tertinggi setelah paripurna, sehingga harus dicermati dengan hati hati agar tidak terjadi kekeliruan.Banmus harus mengikuti pedoman dan tata cara supaya fraksi ini tidak merasa terkebiri hak-ya karna ini hak politik masing-masing partai untuk menyampaikannya dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat," tegasnya lagi.
Telaah lebih dulu surat usulan dari fraksi, sehingga kekeliruan ini tidak terjadi. Kalau. Harus melakukan perdebatan terus berulang ulang padahal kekeliruan penjadwalan di agenda agenda sebelum nya sudah terjadi rasanya kesal juga mengahadapi nya.
"Kita berharap ada sebuah mekanisme yang tidak melanggar ketentuan, saya yang ditugaskan di Bapemperda juga sebagai Anggota fraksi yang mengusulkan pembentukan pansus itu kadang merasa heran, mengapa harus didebatkan terus,padahal saya yakin yang ditugaskan di Banmus paham akan ketentuannya. hargai hak fraksi yang ada di DPRD ini,kecuali tidak memenuhi persyaratan,tentu tidak bisa dijadwalkan. kita ada aturannya, Pansus ya Pansus, Bapemperda ya Bapemperda, tugasnya berbeda, Pansus dibentuk karena keperluan khusus, entah itu hasil akhirnya sebuah rekomendasi atau hasilnya sebuah ketetapan saya terpaksa menyampaikan disini karena ada kejenuhan harus bertebat terus,padahal masing-masing sudah paham dan sudah pegang panduannya,"tegas Maryam.
Sebelumnya diketahui pula, Forum Bangka Belitung Menggugat (BBM) kembali mendorong pihak DPRD Babel untuk segera membentuk Pansus Tata Niaga dan Tata Kelola Pertimahan di Babel.
Hal ini disampaikan oleh perwakilan BBM, Edy kepada awak media, usai menggelar audiensi dengan anggota DPRD Babel, berlangsung di ruang Banggar DPRD Babel, Jumat (31/01/2025).
"Kami kembali mendorong untuk membentuk pansus, pansus lebih luas untuk akses dorongan yang berkaitan tata niaga dan tata kelola niaga pertimahan," kata Edy.
Dengan hadirnya Pansus Tata Niaga dan Tata Kelola Pertimahan nanti, pihaknya juga berharap akan betul-betul dapat memperbaiki carut marut kondisi tata kelola pertimahan di Babel dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas.
"Makanya inisiatif pansus ini akan luas spectrumnya akan membantu, dan tidak ada lagi kita melihat mafia-mafia timah. Jadi semuanya untuk kepentingan masyarakat Babel," tukasnya.
(Jek)