PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Maryam meminta Biro Hukum Pemprov Babel, gerak cepat menindaklanjuti permohonan pencabutan izin pinjam pakai yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
Jangan sampai kita di Pemprov ini, lanjut Maryam, dianggap menjadi penghambat terhadap program di kabupaten/kota. Jika terdapat kekurangan atau perlu perbaikan dikomunikasikan kepada pihak pemerintah kabupaten yang mengusulkan supaya ada kejelasan, akan tetapi jika didiamkan usulan tersebut tentu pihak provinsi lah yang dianggap tidak profesional dalam bekerja.
"Di Biro Hukum Provinsi Babel sudah berbulan-bulan, tidak kunjung kelar. Mereka harap ada perbaikan untuk dievaluasi, karena Bupati merasa dirugikan dikarenakan pembangunan di Kabupaten merasa dihambat," ujar Maryam yang juga anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Sabtu (01/02/2025).
Diketahui sebelumnya, Pemkab Bateng sudah mengirimkan surat nomor 620/45/Bupati Bateng/2023 pada 28 Agustus 2023 lalu.
Hal ini pun sehubungan dengan telah diusulkannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) pada Jalan Sungai Selan - Tanjung Pura, Kecamatan Sungai Selan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Pihak Pemkab Bateng pun diketahui telah melakukan permohonan kepada Gubernur Kepulaan Bangka Belitung, untuk mencabut Keputusan Gubenur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/ 1105/DISHUT/2018 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk fasilitas umum berupa pembangunan jalan umum Sungai Selan - Tanjung Pura seluas ┬▒ 4,8 Hektar atas nama Bupati Bangka Tengah pada kawasan hutan produksi sungai sembulan terletak di Kecamatan Sungai Selan.
"Hal ini dilakukan, agar tidak terjadi tumpang tindih perizinan pada kawasan hutan. Lalu Bupati Bateng mengatakan mereka sudah mengirim surat pencabutan HGU yang ditujukan kepada DLH, lalu diteruskan kepada Biro Hukum. Setelah dikonfirmasi ke DLH, menurut mereka sudah lama di Biro Hukum dan sayangnya sampai hari ini tidak ada tinda lanjut sama sekali," jelasnya.
Sementara itu saat dikonfirmasi, Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman membenarkan pihaknya telah berulang kali mengirimkan surat namun belum ditindaklanjuti oleh Pemprov Bangka Belitung.
"Surat ini kami sampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup, hanya jawaban mereka itu sudah di Biro Hukum. Jadi Biro Hukum yang belum mau, padahal itu lama sekali suratnya. Saya sudah telpon Pj Sekda, tapi juga belum ada tanggapan," tutur Algafry Rahman.
Sementara itu, kini pihaknya pun berharap Bapemperda DPRD Provinsi Bangka Belitung ikut mendorong tindaklanjuti permohonan yang diajukan oleh Pemkab Bateng.
"Dorongan dari Bapemperda untuk bisa komunikasi, khususnya dengan Biro Hukum Pemprov Babel," ungkapnya.
(Ril/**)