Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Maryam Minta Kinerja Biro Hukum Setda Pemprov Babel Dievaluasi, Berikut Alasannya!

PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Kinerja Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kembali menuai sorotan. Pasalnya, tidak ada satupun produk hukum yang dilahirkan Pemprov Babel yang diharmonisasikan bersama Kanwil Kemenkumham Babel dalam beberapa tahun terakhir ini.

Demikian hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Babel Maryam, menindaklanjuti Forum Group Discussion (FGD) bersama Kantor Wilayah Kemenkumham, Biro Hukum dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Bangka Belitung.

"Mulai dari Perda hingga Pergub sebagai payung hukum, melakukan kegiatan dan aktivitas otonomi daerah. Kanwil juga menyampaikan sebaiknya daerah mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan perundang-undangan untuk menghindari persoalan, jikalau produk hukum yang dilahirkan itu menimbulkan dampak atau akibat terlebih bertentangan dengan hukum," ujar Maryam, Minggu (26/1/2025).

Maryam menegaskan, setiap kegiatan atau setiap Perda yang dikeluarkan untuk mengatur otonomi daerah harus diharmonisasikan, hal itu agar tidak terjadi gesekan dan rentan untuk mendapatkan sanggahan dari pihak lain. 

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 58 di Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan.

"Sebenarnya kami melihat ada hal yang perlu dibenahi, kami juga mempertanyakan kinerja dari biro hukum Bangka Belitung," tutur Srikandi Fraksi Partai Demokrat ini. 

Tak hanya itu, pihaknya juga menyoroti dasar hukum aktivitas kedinasan DRPD dan seluruh jajaran Provinsi Bangka Belitung sampai tertanggal 24 Januari 2025, yang diketahui hanya berpedoman pada surat edaran yang menggunakan dasar peraturan gubernur tahun 2022. 

Dengan hanya berpegangan dengan dasar hukum dimaksud, Maryam menilai adanya potensi polemik, yang dapat menimbulkan masalah dikemudian hari. 

"Bahwa yang diamanatkan oleh MA pasca dicabutnya Perpres nomor 53 yang menyatakan kepada seluruh pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten /Kota untuk menyesuaikan peraturan Kepala Daerah yang memuat ketentuan lumpsum menjadi Eat Cost kembali," katanya.

"Ketika itu ada Peraturan Gubernur tahun 2023 yang memuat ketentuan Lumpsum menjalani isi Prespres 53 yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi, harusnya sesuai dengan isi keputusan MA mencabut Perpres 53, agar pihak Pemerintah Provinsi merevisi Peraturan Gubernur 2023 kembali," jelasnya lagi.

Terlebih lagi, lanjut Maryam, ketika diminta untuk merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) itu justru pihak Biro Hukum menekankan untuk menggunakan Pergub 2022 kembali. Padahal, tak ada satupun ditemukannya aturan yang dikeluarkan Kemendagri ataupun surat edaran dari Pemerintah Pusat untuk Pemda mengambil kebijakan untuk membuat surat edaran dimaksud.

"Yang ada justru menekan agar perjalanan dinas dan pertanggungjawaban perjalanan dinas diatur dalam Perkada, ini tertuang dalam tata cara pedoman dan pelaksanaan APBD Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Kemendagri, penyesuaian yang dilakukan oleh Kepala Daerah memang diatur terkait penetapan besar harga satuan, namun isi kandung Peraturan Gubernur yang dikeluarkan Tahun 2023 tidak dilakukan penyesuaian atau tidak direvisi, malah justru mengeluarkan surat edaran mengunakan Peraturan Gubernur 2022," ungkap Maryam.

"Apalagi ini sudah tahun 2025 ada banyak Peraturan perundang-undangan lain yang lahir sebagaimana dasar yuridis yang harus jadi pedoman peraturan di daerah," sambung dia.

Ditegaskan Maryam, bahwa hal ini sekali lagi perlu disampaikan sehingga tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan menjadi masalah dikemudian hari.

"Mengapa ini kita perlu menyampaikan, karena pada dasarnya DPRD pun tidak mau melanggar ketentuan yang sudah ada, namun ranah dari penerbitan peraturan ini di tingkat daerah berada di ranah eksekutif berpedoman kepada peraturan yang ada dan tidak bertentangan dengan peraturan lain yang menjadi dasar penyusunan produk hukum di daerah, baik Perda maupun Perkada," pungkasnya.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.