PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Anggota DPRD Bangka Belitung (Babel), Maryam merasa keheranan dengan komposisi APBD Babel. Indikasinya, ada penggunaan anggaran tanpa pertanggungjawaban. Nilai pun tidak sedikit, yakni mencapai Rp78 miliar.
Hal ini pula yang mendorong Maryam mempertanyakan pembiayaan dalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) saat pembahasan anggaran di rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel.
Sebab dalam rincian APBD ini, beber Maryam, tertera penggunaannya untuk pembayaran cicilan pinjaman Pemprov Babel ke PT Sarana Multi infrastruktur (SMI). Padahal sejatinya, menurut politisi Partai Demokrat ini, pinjaman tersebut sudah dibayar menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU), seperti edaran keputusan kementerian keuangan.
"Makanya kita bingung, kok bisa ada pembayaran cicilan SMI di sini, kita tanya mereka (eksekutif) mereka menjawab hanya pencatatan saja,Namun jika hanya pencatatan saja mengapa mengurangi angka silpa pemprov tahun 2023 sebelumnya, Jadi indikasinya ada Rp 78 Miliar lebih yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," sebut Maryam.
Ia juga menuturkan, dengan adanya pembiayaan tersebut menyebabkan berkurangnya alokasi Silpa yang sejatinya penggunaannya untuk di tahun selanjutnya.
"Jadi Silpa ini sisa anggaran tahun sebelumnya(2023 ),dimasukan di tahun (2024)salah satunya untuk mengatasi defisit. Lalu di dalamnya ada pengeluaran sebesar
Rp 78.897.854.125,-., namun pertanggungjawabannya tidak ada. Ini yang saya pertanyakan, karena kita di pemerintahan ini kan bekerja dengan pertanggungjawaban," tegasnya.
Ia memberi contoh dari rincian Penerimaan Pembiayaan di APBD 2024 yang melampirkan Silpa dari anggaran 2023 sebesar Rp288.315.930.818 yang menyusut karena pembiayaan defisit Rp74.232.610.731. Namun sisa penerimaan pembiayaan menjadi Rp135.185.465.990.setelah diteliti,muncul pengeluaran dengan angka Rp78.897.854.125,- tertera di Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2024 untuk pembiayaan cicilan SMI.
"Itu untuk apa, apa pertanggungjawabannya sehingga angka Silpa berkurang tinggal 135 miliar itu. Untuk cicilan SMI? kan pembayaran menggunakan dana DAU sesuai aturan Kemenkeu,dan juga hasil komunikasi dengan pihak Bakuda pemprov Babel juga mengatakan cicilan Hutang dibayar dengan Dana DAU, "kata Maryam
Munculnya pengurangan ini, diakui Maryam, telah terjadi sejak 2022 dan diduga berpotensi berlanjut di APBD 2025. Ia pun khawatir, jika tidak ada kejelian dan ketegasan mempertanyakan hal tersebut. Tak menutup kemungkinan akan muncul juga di APBD 2026 dengan alasan yang sama, bayar cicilan PT SMI.
"Karena memang cicilan tersebut belum selesai sampai tahun depan. Makanya, akan kita kawal ini jangan sampai ada lagi subtansi penggunaan anggaran tak jelas terulang lagi di APBD 2026," pungkasnya.***