PANGKALPINANG, BERITACMM.COM ΓÇö Komitmen perbaikan tata kelola pertimahan kembali dipertanyakan. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memanggil manajemen PT Timah dalam audiensi guna menindaklanjuti aspirasi penambang terkait Nilai Usaha Jasa Pertambangan (NIUJP) di wilayah IUP perusahaan tersebut, Jumat (20/02/2026).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, didampingi Wakil Ketua I Edi Iskandar dan Anggota Komisi III Yogi Maulana. Hadir pula Wakil Direktur PT Timah, Harry Budi Sidharta, serta perwakilan masyarakat penambang dari Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, dan Bangka Tengah.
Dalam forum tersebut, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menegaskan ada sejumlah tuntutan masyarakat yang harus segera dijawab, mulai dari harga beli timah di tingkat bawah hingga lamanya proses pembayaran.
"Saya minta tolong Bapak Dirut, tolong harga di tingkat bawah di para penambang yang bermitra tolong dinaikan, jika memang alasannya mitra yang bandel beri sanksi kepada mitranya. itu kan simpel," kata Didit.
Sorotan lebih tajam datang dari Anggota Komisi III DPRD Babel, Yogi Maulana. Ia menilai janji perusahaan untuk menaikkan harga beli di tingkat bawah justru berujung kekecewaan luas di kalangan masyarakat.
"Mengenai harga pak, semua masyarakat yang ada di Bangka Belitung ini kecewa, Bapak jangan urus koperasi dan lain-lain pak, Bapak urus tata kelola bapak dulu," tegas Yogi Maulana.
Tak hanya soal harga, Yogi juga menyinggung hasil rapat sebelumnya bersama jajaran direksi PT Timah di ruang Ketua DPRD Babel. Dalam pertemuan itu, kata dia, sempat disampaikan komitmen pembayaran selesai dalam empat hari. Namun realisasinya disebut jauh dari harapan.
"Ketika kami rapat dengan Dirut, Dirut Keuangan diruangan Ketua DPRD itu, mereka membuat hoaks. Mereka menyatakan 4 hari pembayaran selesai, nyatanya hasil SN (kadar Timah-red) tidak keluar Pak, jangankan pembayaran," jelas Politisi Partai Gerindra ini.
Selain itu pula, ia menilai hasil pengecekan kadar SN oleh PT Timah selalu mengalami penurunan.
"Hasilnya (cek SN) saya pastikan turun, kalo hasilnya tidak turun saya mengundurkan diri jadi Anggota Dewan, itu faktanya Pak dan tidak ada pembayaran dari PT Timah yang 4 hari itu," tegasnya.
Di sisi lain, Yogi mengapresiasi langkah satuan tugas yang telah memberantas penyelundupan timah dan dinilai memberi manfaat besar bagi PT Timah.
Namun ia menegaskan, perbaikan tata kelola pertimahan tidak cukup hanya ditunjukkan oleh Satgas. Ia meminta keseriusan manajemen perusahaan untuk turun langsung melihat kondisi di lapangan.
"Kami mohon, kami meminta kepada bapak tolong benahi apa yang kami katakan tadi. Jdi pak wadir jangan percaya dengan anak buah bapak jika tidak turun lapangan," pungkasnya.
Audiensi ini menjadi penegasan bahwa persoalan harga beli dan mekanisme pembayaran timah masih menjadi pekerjaan rumah besar di tengah harapan masyarakat terhadap tata kelola pertimahan yang lebih adil dan transparan.
Sementara itu, Wakil Direktur PT Timah, Harry Budi Sidharta akan segera menindaklanjuti hasil audiensi ini. Pihaknya juga akan melakukan langkah evaluasi kepada mitra, untuk memastikan kebijakan dapat berjalan dengan baik hingga ke masyarakat.
"Memang selama ini, kami berhubungan dengan mitra. Pengawasan kita memang sampai ke mitra, untuk kebawah lagi itu jadi evaluasi kami bentuk intervensi PT. Timah seperti apa," ungkapnya.
(JK)
Berita
Post
Menagih Janji PT Timah Tbk!