Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Mencuat Dugaan KKN Ditubuh RSUD Depati Hamzah, DPRD Cium Aroma Konflik Kepentingan 

PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Kota Pangkalpinang kembali diterpa kabar kurang menyenangkan terkait adanya dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan suami Direktur RSUD Depati Hamzah Dr. Bayu, serta alasan keberangkatan para dokter spesialis ke Cina.

Kabar ini diketahui setelah DPRD Kota Pangkalpinang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah OPD Kota Pangkalpinang, berlangsung di ruang rapat paripurna, Selasa (31/12/2024) kemarin.

Bahkan dalam rapat itu, selaku pimpinan rapat, Bangun Jaya sempat menyentil kabar pengangkatan Dr. Bayu yang syarat akan adanya konflik kepentingan.

Menyikapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, dr. Tri Wahyuni, mengungkapkan bahwa Dr.Bayu memang dikontrak secara resmi. Kendati begitu, dirinya mengklaim tidak ada pembayaran honorarium yang diberikan kepada suami dari Direktur RSUD Depati Hamzah tersebut.

"Dokter Bayu dikontrak tanpa bayaran," ungkap Tri, dalam forum tersebut.

Tri juga menjelaskan alasan penggunaan nama Dr. Bayu. Menurutnya, langkah tersebut diambil untuk memenuhi persyaratan administratif pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp17 miliar untuk pengadaan alat Cath Lab buatan Jerman. 

Dijelaskan dia, pada saat itu RSUD Depati Hamzah membutuhkan dua dokter spesialis, namun anggaran untuk menggaji dokter tidak tersedia.

"Dokter Della, istri dokter Bayu, meminta suaminya membantu dengan dikontrak secara resmi tanpa pembayaran. Sementara surat dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengenai pengembalian dokter Riska ke RSUD Depati Hamzah pada Oktober 2023 dan baru kami terima pada November, sedangkan pengajuan DAK dilakukan pada Februari 2023," terang Tri.

Klaim yang menyebutkan tidak adanya pembayaran honorarium bagi Dr. Bayu itu pun mendapat respon dari Ketua Komisi 1 DPRD Kota Pangkalpinang, Dio Febrian. 

Ia menegaskan agar pihak terkait dapat menyiapkan bukti-bukti jikalau memang benar Dr. Bayu tidak menerima honorarium dari penggunaan namanya itu. Karna lanjut Dio, berdasarkan informasi yang ia terima justru suami dari Direktur RSUD Depati Hamzah tersebut mendapatkan lebih dari jumlah honorarium yang telah ditetapkan.

"Kami meminta pembuktian dari Dinas Kesehatan dan RSUD bahwa benar dokter Bayu tidak menerima honorarium," tegas Dio.

Ditempat yang sama, Anggota DPRD, Rocky Husada juga menyarankan agar seluruh perwakilan Dinas Kesehatan dan pihak RSUD hadir dalam rapat lanjutan mendatang.

"Pembahasan ini tak akan tuntas jika semua pihak terkait tidak dihadirkan," tutur Rocky.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.