PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola dan Tata Niaga Pertimahan akan segera dibentuk melalui paripurna DPRD Provinsi Bangka Belitung.
Pembentukan Pansus ini sendiri merupakan desakan dari sebagian besar elemen masyarakat yang menginginkan agar tata kelola pertimahan di Bangka Belitung (Babel) dapat diperbaiki.
Sementara dari informasi yang diterima media Berita CMM, Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola dan Tata Niaga Pertimahan akan segera dibentuk pada Senin (17/03/2025) nanti.
Kabar akan dibentuknya Pansus Tata kelola dan Tata Niaga Pertimahan ini juga turut dibenarkan oleh Anggota Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa DPRD Babel yakni Maryam.
Dikatakan Srikandi Partai Demokrat, bahwa dirinya menyambut baik adanya Pansus tersebut. Dirinya berharap Pansus yang dibentuk nanti dapat bekerja maksimal demi menghasilkan rumusan-rumusan terbaik untuk menata keadaan pertimahan di Bangka Belitung dan berharap pembentukan Pansus tidak ditunda lagi.
"Kita menyambut baik atas jadwal yang telah disusun oleh Banmus dan atas rencana pembentukan pansus tersebut, semoga tidak meleset dari jadwal yang sudah direncanakan tersebut.
"Sehingga, Pansus yang dibentuk nanti bisa kerja maksimal, bisa melahirkan rumusan-rumusan terbaik untuk menata keadaan pertimahan di Babel, juga mencari solusi dan berkoordinasi untuk memperbaiki tata kelola pertimahan di Babel," sambung dia.
Untuk diketahui, Pembentukan Pansus Tata Niaga dan Tata Kelola Pertimahan ini sebelumnya memang telah diusulkan oleh sejumlah fraksi kepada Pimpinan DPRD, setelah dinyatakan kourum berdasarkan persentase jumlah Fraksi, maka Badan Musyawarah (Banmus) langsung menjadwalkan Rapat Paripurna untuk pembentukan Pansus Tata kelola dan Tata Niaga Pertimahan tersebut secara resmi.
Lebih lanjut, Maryam juga mengakui, bahwa terbentuknya Pansus Tata Niaga dan Tata Kelola Pertimahan ini tak terlepas dari banyakanya desakan dari masyarakat,yang sudah cukup lama
Maka dari itu, ia pun berharap, Pansus ini nanti bisa maksimal untuk menggali informasi dan mengupas regulasi terkait pertimahan ini, khususnya mengenai sejumlah informasi terkait regulasi yang mengatur sektor pertimahan.
Selain itu, Pansus dapat membangun komunikasi dan diskusi yang baik kepada intansi pemerintah, Kementrian ESDM, maupun dengan mirta pemerintah daerah terhadap subtansi yang selama ini menjadi permasalahan. Sehingga apa yang diharapkan dari kehadiran pansus itu dapat benar-benar terwujud.
"Terbentuknya Pansus ini merupakan desakan masyarakat, fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Babel sekalian merupakan support. Maka itu, kita berharap Pansus dapat bekerja maksimal dan melahirkan rekomendasi yang bisa menjawab tantangan Pertimahan di Bangka Belitung," pungkas Maryam.
(Jek)