Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Mobil Usaha Diderek Saat Angkut Kelapa, Debitur di Bangka Tempuh Jalur Hukum


BANGKA,BERITACMM.COM Sengketa penarikan kendaraan kembali mencuat di Bangka. Seorang debitur bernama Afrizal melaporkan dugaan penarikan mobil yang dinilai tidak prosedural ke Polda Kepulauan Bangka Belitung, setelah kendaraan yang digunakannya untuk usaha ditarik saat masih beroperasi.

Peristiwa ini tak hanya menghentikan aktivitas usaha pelapor, tetapi juga menimbulkan kerugian karena muatan kelapa milik konsumen ikut terbawa saat kendaraan diderek.

Afrizal mengaku kendaraannya diambil secara paksa oleh pihak yang diduga berinisial R bersama sejumlah orang lainnya yang mengatasnamakan perusahaan pembiayaan.

Ia juga menjelaskan, kejadian bermula saat pelapor tengah menjalankan distribusi kelapa kepada pelanggan. Dalam proses tersebut, muncul dugaan bahwa pihak kolektor lebih dulu menghubungi pelapor dengan berpura-pura sebagai calon pembeli untuk mengetahui posisi kendaraan.

Setelah lokasi diketahui, pelapor telah menyatakan keberatan karena kendaraan masih digunakan untuk kepentingan usaha. Namun, penarikan tetap dilakukan dengan menghadirkan kendaraan derek.

Akibatnya, kendaraan beserta muatan kelapa yang masih berada di dalamnya ikut dibawa. Kondisi ini membuat pelapor tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pelanggan dan berdampak langsung pada keberlangsungan usahanya.

Kuasa hukum pelapor, Yogi Apriansyah, S.H., M.H., menilai tindakan tersebut patut diduga sebagai perbuatan melawan hukum.

''Penarikan objek jaminan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Ada mekanisme hukum yang wajib dipatuhi, terlebih ketika debitur tidak menyerahkan secara sukarela,'' tegas Yogi.

Ia menambahkan bahwa ketentuan tersebut telah dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang mengatur bahwa eksekusi jaminan fidusia harus melalui persetujuan debitur atau mekanisme pengadilan apabila terdapat sengketa.

Kuasa hukum Afrizal dari DOPERIUM & PARTNERSHIP, Yogi Apriansyah, S.H., M.H (kanan di foto) dan rekan

Selain itu, pihak kuasa hukum juga menilai bahwa tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian nyata, baik dari sisi ekonomi maupun keberlangsungan usaha pelapor.

''Klien kami kehilangan alat kerja sekaligus tidak dapat memenuhi kewajiban kepada konsumennya. Dampaknya jelas, tidak hanya secara materiil tetapi juga terhadap kepercayaan dalam hubungan usaha,'' ungkapnya.

Senada dengan itu, rekan pada Kantor Hukum DOPERIUM & PARTNERSHIP menegaskan bahwa penarikan kendaraan tersebut diduga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ΓÇ£Perkap Polri Nomor 8 Tahun 2011 mengatur bahwa eksekusi jaminan fidusia harus melalui prosedur sah, termasuk permohonan pengamanan kepada kepolisian dan kelengkapan dokumen hukum. Selain itu, POJK Nomor 22 Tahun 2023 menegaskan bahwa penagihan wajib dilakukan secara beretika, dimana debt collector harus bersertifikat serta dilarang melakukan kekerasan, ancaman, atau intimidasi,ΓÇ¥ tegasnya.

Saat ini, laporan tersebut telah terdaftar di Polda Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor: LP/B/62/IV/2026/SPKT/POLDA Babel. Pihak pelapor menduga adanya unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pelapor berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan ini secara profesional serta memberikan kepastian hukum atas dugaan tindakan yang merugikan tersebut.

Kasus ini kembali menjadi sorotan publik, mengingat praktik penarikan kendaraan oleh pihak pembiayaan yang tidak sesuai prosedur masih kerap terjadi, meski aturan hukum telah secara tegas mengatur mekanisme dan batasannya.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.