PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Keinginan untuk melihat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dapat sejahtera melalui sumber daya alam yang dimiliki memang tak bisa disembunyikan.
Tidak berlebihan rasanya jika seluruh masyarakat Bangka Belitung bermimpi agar tanah kelahirannya 'Negeri Serumpun Sebalai' dapat maju jikalau melihat potensi yang dimiliki.
Hal ini pula yang turut dirasakan oleh Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Babel sekaligus Ketua Forum Presedium Pembentukan Provinsi Babel, Muhtar Motong.
Menurut dia, seluruh pemangku kepentingan haruslah saling bergandengan tangan dalam memperbaiki tata kelola pertimahan yang ada di Bangka Belitung, termasuk pula PT Timah dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yang telah menjalin kerjasama perihal Pengamanan Pembangunan Strategis Proyek/Kegiatan Strategis Penambangan Laut didalam IUP PT Timah Tbk.
Dirinya mengaku mendukung kerjasama itu selama memberikan dampak baik terhadap daerah. Namun, dirinya menyarankan kerjasama tersebut tidak hanya bicara soal produksi, tetapi juga soal pengawasan terkait dampak lingkungan pasca tambang.
"Karna kita ketahui salah satu penyebab munculnya hitungan Rp 271 Triliun dalam korupsi timah itu adalah kondisi lingkungan pasca tambang," kata Muhtar kepada media ini, Kamis (17/04/2025).
"Maka hal ini harus menjadi perhatian, jangan sampai sibuk menambang timah setelah itu lingkungannya dibiarkan begitu saja, harus ada reklamasi. Karna sejauh PT Timah menambang belum ada satupun contoh daerah yang dilakukan eksisting oleh PT Timah yang berhasil," tegasnya.
Masih terkait persoalan pasca tambang, lanjut Muhtar, PT Timah juga seharusnya dapat duduk bersama Eksekutif dan Legislatif di Babel untuk mencari solusi dalam menyelesaikan persoalan lingkungan ini.
Jangan sampai, PT Timah terkesan hanya sebagai perusahaan 'menimbang timah' lantaran tidak peduli akan dampak lingkungan pasca tambang tersebut.
"Mereka memang memiliki IUP, tapi bukan berarti semena-mena dong, kerusakan lingkungan ini yang betul-betul terdampak adalah kita, anak cucu kita nanti. Lalu apa yang sudah dilakukan pihak PT Timah untuk menjaga kelestarian lingkungan kita? Belum ada yang berhasilkan? rusak semua," tegas Politisi PKB ini.
Maka dari itu, ia berharap, kasus 271 Triliun yang telah menggoyahkan perekonomian Bangka Belitung dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pihak, sehingga kedepannya hal-hal serupa tidak terulang kembali, dan masyarakat khususnya Bangka Belitung dapat merasakan kesejahteran dari sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah ini.
"Inilah pentingnya tata kelola dan tata niaga pertimahan kita ini, tujuannya bagaimana kita bisa memanfaatkan SDA tanpa mengambaikan kerusakan lingkungannya, bila perlu secepatnya di Hilirisasi, timah tidak boleh keluar Babel lagi, jadi jika tata kelola ini sudah baik maka masyarakat kita juga diharapkan dapat sejahtera dengan kekayaan yang dimiliki daerah kita ini," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) memberikan Persetujuan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) kepada PT Timah Tbk.
Persetujuan ini diserahkan langsung oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LLM kepada Direktur Utama PT Timah Ahmad Dani Virsal dalam kegiatan ΓÇÿPenandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama (NKB) Antara PT Timah Tbk dengan BUMDEs/Koperasi dan Rapat Pendahuluan (Entry Meeting) serta Penandatangan Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis Proyek/Kegiatan Strategis Penambangan Laut didalam IUP PT Timah TbkΓÇÿ yang berlangsung di Graha Timah Pangkalpinang, Kamis (20/3/2025).
Dalam kesempatan ini Plt Direktur IV Kejaksaan Agung RI, Irene Putrie, S.H., M. Hum juga menyerahkan Surat Perintah Pengamanan Pembangunan Strategis kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung M. Teguh Darmawan.
Adapun tiga kegiatan strategis PT Timah yang akan mendapatkan pengamanan dari Kejaksaan Agung yakni Proyek Penambangan Laut di Dalam IUP PT Timah Tbk di Laut Olivier Belitung, Proyek Penambangan Laut di dalam IUP PT TIMAH Tbk di Laut Beriga, Bangka Tengah dan Proyek Revitalisasi Pilot Plan Existing Mineral Logam Tanah Jarang di Tanjung Ular.
Selain itu, Kejaksaan Agung juga melakukan pendampingan terhadap program kemitraan penambangan PT Timah Tbk dengan BUMDEs/Koperasi. Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LLM menyaksikan langsung penandatangan Naskah Kesepakatan Bersama (NKB) Antara PT Timah Tbk dengan BUMDEs/Koperasi.
Reda Manthovani mengatakan, Kejaksaan Agung khusunya bidang intelijen sangat mendorong pembenahan tata kelola timah melalui kegiatan pengamanan strategis. Hal ini tentunya harus didukung oleh semua pihak agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
ΓÇ£Dalam melakukan kegiatan pengamanan pembangunan strategis ini, pada tahun 2024 lalu kuta sudah memetakan, potensi, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat menggagalkan pembenahan tata kelola,ΓÇ¥ ujarnya.
Untuk itu, dalam rangka membenahi tata kelola pertimahan kejaksaan agung melalui Direktorat IV berperan aktif melakukan koordinasi mendorong tersedianya regulasi dalam tata kelola termasuk juga dalam memberikan kesempatan masyarakat dalam mengelola pertambangan.
(JK)