PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Narulita Sari, menyesalkan sikap Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan KB (DP3ACSKB) Babel yang dinilai tidak responsif terhadap laporan masyarakat terkait kasus pelecehan terhadap anak di Kabupaten Bangka.
Narulita mengungkapkan hal tersebut kepada media ini Rabu (12/11/2025), usai menerima langsung pengaduan dari keluarga korban.
Ia menilai, meskipun kewenangan penanganan berada di tingkat kabupaten, pemerintah provinsi tetap wajib berkoordinasi dan melakukan pengawasan.
ΓÇ£Masyarakat tidak paham soal pembagian wewenang, tapi di mana pun mereka mengadu, kita harus tetap merespons dan menindaklanjuti,ΓÇ¥ tegas Srikandi dari Partai Gerindra ini.
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antar instansi. Apalagi, kata Narulita, anggaran yang didapati DP3ACSKB Babel sebagai besar terserap untuk pegawai.
Maka dari itu, jika para pegawai enggan menindaklanjuti hal tersebut, lebih baik anggarannya dihibahkan saja.
ΓÇ£Kalau tidak mau menindaklanjuti laporan masyarakat, lalu apa yang dikerjakan? lebih baik hibahkan saja ke kabupaten,ΓÇ¥ ujarnya.
Sebagai solusi, Narulita mendorong pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Provinsi Babel agar masyarakat memiliki wadah khusus untuk melapor dan mendapatkan perlindungan.
Selain itu, ia juga meminta aparat hukum menindak tegas pelaku pelecehan dan kekerasan anak, serta memastikan pemerintah membantu pemulihan psikologis korban.
ΓÇ£Anak korban harus dijaga privasinya dan dibantu agar tidak trauma,ΓÇ¥ pungkasnya.
Berita
Post
Narulita Sentil DP3ACSKB Babel, Desak Pembentukan KPAI Daerah Usai Mencuatnya Kasus Pelecehan Anak