Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Nelayan Minta Batu Betumpang Rias Jadi Zona Zero Tambang, Paripurna RZWP3K Babel Ditunda

PANGKALPINANG, BERITACMM.COM – Rapat Paripurna Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang dijadwalkan berlangsung Senin (9/11/2026), resmi ditunda.

Penundaan tersebut menyusul adanya permintaan sejumlah anggota DPRD Babel agar aspirasi nelayan Bangka Selatan, khususnya masyarakat di kawasan Batu Betumpang Rias, dapat diakomodasi dalam perubahan perda tersebut.

Aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan penetapan wilayah tangkap nelayan sebagai zona zero tambang laut. Permintaan itu mencuat setelah masyarakat melakukan gerakan penyampaian aspirasi, bahkan disebut sampai menginap untuk memperjuangkan tuntutannya.

Wakil Ketua DPRD Babel, Beliadi, mengatakan bahwa pembahasan finalisasi sebelumnya telah dilakukan. Namun, usulan terkait wilayah tangkap nelayan Bangka Selatan belum sempat diakomodasi karena keterbatasan waktu.

"RZWP3K ditunda, sebenarnya rapat finalisasi terakhir sudah ada usulan, namun dari beberapa anggota dewan untuk mengakomodir keinginan nelayan Bangka Selatan yang juga ingin mengusulkan agar wilayah tangkap nelayannya menjadi zero tambang, tapi karna waktu itu mepet kita belum bisa mengakomodir namun masyarakat melakukan gerakan dan kita harus menghormati itu dan mereka sampai menginap, berarti kan kesungguhannya luar biasa," ungkap Beliadi, Senin (09/11/2026).

Dengan penundaan tersebut, DPRD Babel akan kembali melakukan pembahasan untuk memasukkan usulan penetapan wilayah tangkap nelayan Bangka Selatan sebagai zona zero tambang laut dalam perubahan Perda RZWP3K.

"Jadi hari ini Perda RZWP3K kita tunda dan kita akan melakukan pembahasan kembali dengan memasukkan Bangka Selatan wilayah tangkap nelayannya menjadi zero tambang laut," tegas Beliadi.

Beliadi mengungkapkan, usulan penetapan zonasi wilayah sebenarnya telah dilakukan sejak 2017. Namun, menurutnya, komunikasi antara pemerintah kabupaten dan masyarakat saat itu belum berjalan secara komprehensif sehingga sejumlah aspirasi nelayan belum terakomodasi.

Ia menilai persoalan usulan zonasi yang belum terakomodasi pada masa sebelumnya perlu diselesaikan dalam pembahasan saat ini.

"Karna usulan wilayah-wikayah ini kan memang dari kab/kota sebenarnya, mungkin pada waktu mengusulkan itu terselip atau tertinggal, memang karna kesalahan masalalu harus kita selesaikan dimasa sekarang," pungkasnya.

Penundaan paripurna ini membuka ruang bagi pembahasan kembali aspirasi nelayan Bangka Selatan dalam penyusunan perubahan Perda RZWP3K Babel, khususnya terkait pengaturan wilayah tangkap dan aktivitas pertambangan laut.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.