Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Nelayan Minta Pemda Bateng Segera Merubah Zona Kawasan Laut Batu Beriga : Tolak Tambang Laut!

BERIGA,BERITACMM.COM

Semangat penolakan aktivitas pertambangan laut di kawasan Laut Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), hingga saat ini ternyata belum redup dan semakin bergema.

Hal itu terlihat ketika ratusan masyarakat Desa Batu Beriga yang berprofesi sebagai nelayan, kembali mendeklarasikan penolakan atas adanya rencana aktivitas pertambangan di wilayah mereka, pada Kamis (27/02/2025).

"Yang jelas kami tidak banyak tuntutan, intinya supaya tidak ada aktivitas tambang di Batu Beriga sejenis apapun, tidak ada aktivitas tambang di Batu Beriga dari siapapun termasuk dari PT Timah, yang sekarang menginginkan PT Timah katanya kan? mau di atasnamakan Bumdes. Tambang lautnya yang kami tolak," ungkap Darius, Ketua Pokmaswas Laut Batu Beriga.

Menurut dia, hadirnya aktivitas pertambangan laut merupakan ancaman nyata bagi para masyarakat batu beriga khususnya nelayan, lantaran sebagian besar masyarakat selama ini telah menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan laut pula untuk menghidupi keluarga.

"Mau dikemanakan nelayan ini? Tambang laut itu bukan profesi masyarakat disini kan. Tapi masyarakat tidak diindahkan, orasi-orasi kami bukan (hanya-red) sekarang ini, bahkan kami sudah datang ke DPRD Babel, Alhamdulillah DPRD Babel tanggap mensupport kami sama-sama ingin menolak tambang laut di Desa Batu Beriga dan kami menghargai itu," tuturnya.

"Dan juga kami pernah datang ke Gubernur Babel dan beliau menyurati PT Timah supaya jangan menambang tanpa persetujuan masyarakat," sambung Darius.

Kendati begitu, Darius mengakui bahwa PT Timah memang telah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Namun, jika di telaah pada pasal 10 dalam PKKPRL yang dimiliki PT Timah maka jelas disebutkan bahwa pertambangan boleh dilakukan tanpa adanya konflik sosial di masyarakat.

Maka atas dasar itu pula, pihaknya menilai, PT Timah dianggap tidak layak melakukan aktivitas pertambangan di wilayah Laut Batu Beriga, lantaran hingga saat ini masih terjadi konflik sosial dengan masyarakat.

"Yang jelas selama ini kan konfliknya berkepanjangan kan? Tidak selesai-selesai, masyarakat di teror terus," kata Darius, dengan nada kesal.

Yang lebih membuat geram masyarakat Batu Beriga, lanjut dia, bahwa adanya kabar pihak PT Timah akan melakukan aktivitas pertambangan di Laut Batu Beriga dalam waktu dekat ini. Hal itu dipertegas dengan adanya pembangunan posko-posko bagi para penambang di wilayah Melingai.

Kehadiran posko-posko tersebut, kata Darius, merupakan ancaman bagi masyarakat Batu Beriga. Pihaknya juga menegaskan kepada PT Timah untuk tidak mengganggu kesejahteran sebagian besar masyarakat, yang selama ini telah diperoleh dari hasil laut.

"Maka itu kesejahteran kami jangan di ganggu lagi, kami sudah cukup sejahtera walaupun pepatah kami hanya mendapat beras satu kilo sehari, tapi kami sejahtera aman, tidak terancam, tidak diteror," terang Ketua Pokmaswas Laut Batu Beriga ini.

Pihaknya juga kembali menegaskan, bahwa sampai kapan pun tidak akan ada ruang bagi aktivasi pertambangan di Laut Batu Beriga. Serta, meminta pemerintah untuk dapat  merubah kawasan Laut Batu Beriga menjadi kawasan zona tangkap nelayan, yang saat ini masih masuk dalam zona pertambangan.

"Sudah 20 tahun Pak kami memperjuangkan laut kami supaya jangan ada penambangan di laut kami, sekecil apapun, sebesar apapun kami menolak," tegas Darius, disambut seruan penolakan dari para nelayan lainnya.

Senada, Ketua Kelompok Nelayan Batu Beriga, Berku juga menyampaikan penolakam terhadap adanya aktivitas pertambangan di Laut Batu Beriga. Disamping itu, hadirnya pertambangan laut juga dikhawatirkan akan menanggung mata pencaharian bagi para nelayan sekitar.

"Maka dari itulah, kami nelayan batu beriga kuat mempertahankan laut kami, jangan sampai laut kami dirusak karna masyarakat kami itu mayoritas nelayan, jadi masyarakat kami cuma kerja di laut bukan kerja ditambang," tegas Berku.

Berku menjelaskan, kehadiran pertambangan di Laut Batu Beriga otomatis juga akan mengancam kesejahteran bagi para nelayan sekitar, bahkan tidak menutup kemungkinan akan membuat anak-anak putus sekolah lantaran keluarganya tidak mampu lagi membiayai kebutuhan sekolah dan sehari-hari akibat rusaknya laut sebagai tempat untuk mengais rezeki.

"Bukan hanya kami sebagai masyarakat yang terancam tapi anak-anak kami pun terancam, istri kami terancam, bagaimana orang itu (anak-anak) mau masuk sekolah sampai S1 dan S2 karna pencarian masyarakat disini gak ada lagi," ungkapnya, dengan nada kesal.

"Setelah itu walaupun kami selaku masyarakat disini masih punya pekerjaan tapi tidak segampang itu untuk mencari uang, jadi akhirnya anak kami bisa putus sekolah, istri kami menjerit, karna tidak sesuai lagi dengan hasil tangkapan sejauh ini," sambung Ketua Kelompok Nelayan Batu Beriga ini.

Oleh karna itu pula, pihaknya menegaskan akan tetap mempertahankan Laut Batu Beriga dari seluruh aktivitas pertambangan laut, meskipun 'jeritan' masyarakat ini dianggap tidak pernah di dengarkan oleh pemerintah daerah.

"Kami masyarakat Desa Batu Beriga sebenarnya bukan baru sekarang menolak (pertambangan laut-red), tapi sudah hampir 20 tahun kami menolak cuma kami tidak pernah didengar oleh pemerintah daerah, kami tidak pernah ditanggapi, jadi penolakan kami seakan sia-sia, jadi selama ini kami akan tetap mempertahankan (laut batu beriga-red) apapun yang terjadi," pungkas Berku.

Sementara itu, pihak Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah hingga saat ini masih diupayakan untuk konfirmasi.

(**)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.