BELITUNGTIMUR,BERITACMM.COM – Laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir Olivier, Belitung Timur, kini menyimpan berbagai persoalan. Nelayan menghadapi mahalnya biaya operasional, ketergantungan kepada tengkulak, ancaman perampasan hasil tangkapan, hingga aktivitas tambang yang mereka sebut ilegal di kawasan pesisir dan sekitar hutan bakau.
Di tengah tekanan tersebut, persoalan yang dihadapi nelayan tidak lagi sebatas berkurangnya pendapatan. Rasa aman saat melaut, akses terhadap bantuan, hingga keberlanjutan mata pencaharian mulai menjadi kekhawatiran masyarakat pesisir. Bahkan, keluarga nelayan turut merasakan dampaknya.
Pak Raden, salah seorang nelayan yang menggantungkan hidup dari perairan Olivier, menggambarkan beratnya biaya yang harus dikeluarkan setiap kali melaut. Penghasilan yang diperoleh tidak selalu sebanding dengan modal operasional.
"Ongkos melaut kini semakin mahal. Sekali melaut butuh 20-40 liter untuk BBM, jika dekat 20 liter cukup, jadi hitungannya 300 ribu modal sekali melaut, hasilnya saat rezeki bagus dapat bersih Rp 150-200 ribu," ujar Pak Raden.
Beban ekonomi tersebut semakin terasa karena akses bantuan peralatan melaut dinilai belum merata. Menurut Raden, sebagian nelayan masih harus bergantung kepada sesama nelayan maupun tengkulak untuk memenuhi kebutuhan operasional.
"Tidak semua nelayan dapat bantuan, dulu ada bantuan mesin dan fiber, tapi tidak semua dapat, yang tidak dapat hanya terdiam. Jika mau pinjam sesama nelayan, hasil melautnya dipotong 10%," kata Pak Raden.
Persoalan nelayan Olivier juga menyangkut keamanan saat berada di laut. Raden menuturkan adanya orang-orang bersenjata tajam yang diduga melakukan perampasan barang milik nelayan di perairan sekitar Burung Mandi, Olivier, hingga Gantung.
"Terkadang ada preman di tengah laut itu, mereka bawa senjata tajam dan mengambil semua hasil tangkapan dan yang ada di perahu, bahkan mesin juga diambil," ungkap Pak Raden.
Menurut penuturannya, para pelaku tidak menutupi wajah dan menghindari daratan Belitung Timur karena khawatir dikenali masyarakat.
"Jadi jika mereka naik ke darat Belitung Timur pasti dihakimi nelayan dan warga," ujarnya.
Kesaksian tersebut menunjukkan adanya persoalan keamanan yang membutuhkan perhatian serius. Perlindungan terhadap nelayan dan penegakan hukum menjadi penting agar ancaman perampasan tidak berkembang menjadi konflik antara warga dan pihak yang diduga sebagai pelaku.
Aktivitas tambang ilegal dan kekhawatiran terhadap masa depan pesisir
Selain persoalan keamanan, aktivitas pertambangan di kawasan pesisir turut menjadi perhatian nelayan. Raden menyebut aktivitas yang diduga sebagai tambang ilegal berlangsung pada malam hari. Peralatan tambang, menurutnya, dibongkar dan disimpan pada siang hari sebelum kembali digunakan ketika malam tiba.
"Tambang ilegal itu hanya bekerja malam hari saja, bahkan tengah malam. Lihat saja di pinggir pantai itu ada susunan kayu dan dudukan mesin tambang yang disimpan dan dibongkar oleh penambang untuk bekerja," terang Pak Raden.
Keluhan serupa disampaikan Hairul Fatah, nelayan lainnya. Ia mengaku memperoleh penghasilan bersih sekitar Rp100 ribu hingga Rp150 ribu sehari. Ketika musim buruk, pendapatannya turun menjadi Rp50 ribu hingga Rp75 ribu.
Untuk melaut, Hairul membutuhkan sekitar 10–30 liter BBM per hari dengan biaya yang dapat mencapai Rp300 ribu. Di sisi lain, ia merasakan semakin sulitnya menemukan udang dan ikan yang dahulu banyak dijumpai di sekitar pantai.
"Ikan-ikan tidak ada lagi dipinggir karena mereka juga takut dengan tambang ilegal yang sering ada malam hari," ujarnya.
Pengalaman para nelayan tersebut memperlihatkan perubahan kondisi perairan yang mereka rasakan. Namun, hubungan antara aktivitas pertambangan, kualitas air, dan perubahan hasil tangkapan tetap membutuhkan pemeriksaan lingkungan agar penyebabnya dapat diketahui secara objektif.
Minsawi, nelayan Desa Kurnia Jaya yang pernah bekerja di PT Timah pada 1981–1994, menceritakan luasnya wilayah perairan yang selama ini menjadi ruang aktivitas nelayan. Dalam kondisi cuaca memungkinkan, nelayan dapat menjangkau sekitar delapan mil ke arah Pekuk Limau hingga 36 mil menuju wilayah Belidang dan Pulau Sukun.
Ia juga mengenang Olivier sebagai kawasan pelabuhan pada masa Belanda. Namun, kondisi cuaca yang tidak bersahabat membuat sebagian nelayan harus mencari alternatif pekerjaan, termasuk menambang timah.
"Sekarang angin kencang jadi nelayan tidak ada yang kelaut. Di Kampung Baru itu nelayan banyak ikut menambang timah, PETI rajuk dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Di ujung Kampung Baru dekat hutan bakau itu banyak PETI rajuk, padahal sungai-sungai itu dekat Pantai Serdang, di sini juga ada Pantai Cemara, Pantai Olivier dan Pantai Samak," ujarnya.
Keluarga nelayan ikut menanggung dampak
Tekanan ekonomi yang dialami nelayan tidak berhenti ketika mereka kembali ke rumah. Keluarga menjadi pihak yang ikut merasakan ketidakpastian penghasilan, terutama ketika cuaca buruk membuat aktivitas melaut terhenti.
Satuniyah, istri nelayan keturunan Bugis, mengatakan hasil tangkapan suaminya selama ini dijual kepada tengkulak. Sebagian hasil hanya disisihkan untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Ketika tidak bisa melaut, pekerjaan serabutan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ia juga mengkhawatirkan semakin sedikitnya generasi muda yang tertarik meneruskan pekerjaan sebagai nelayan.
"Anak cucu kami orang Bugis campuran. Hasil tangkapan suami itu dijual ke tengkulak, kecuali ada sisa untuk makan. Jika angin kencang tidak melaut, kerja serabutan dan Anak kami tidak jadi nelayan. Tidak ada anak muda di desa ini yang pergi melaut," terang Satuniyah
Keterbatasan ekonomi tersebut juga beriringan dengan belum berkembangnya usaha pengolahan hasil laut di tingkat keluarga. Suga, istri nelayan lainnya, mengaku belum memiliki kemampuan dan tenaga untuk mengolah ikan menjadi produk bernilai tambah.
"Kami tidak ada kemampuan untuk mengolah ikan, berjualan keliling juga tidak ada tenaga lagi," tutupnya
Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan nelayan bukan hanya berkaitan dengan aktivitas menangkap ikan. Kemampuan mengolah hasil laut, akses pemasaran, dan alternatif sumber penghasilan juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga pesisir.
Ruang publik ikut terdampak kekhawatiran tambang
Keluhan masyarakat juga muncul di sekitar Embung Mempaya yang berada di ruas jalan Tanjung Pandan–Manggar. Embung yang dibangun pemerintah melalui Kementerian PUPR dengan anggaran miliaran rupiah tersebut ditujukan untuk mendukung ketersediaan air, konservasi, serta pemanfaatan ruang rekreasi.
Namun, Pandi, salah seorang warga yang melintas di kawasan tersebut, mengaku khawatir mendekati lokasi karena aktivitas tambang dan keberadaan orang-orang yang menurutnya melakukan pengawasan terhadap kawasan itu.
"Lihatlah pemandangannya yang bagus itu. Bukit, awan dan kolong terlihat menyatu, menbuat mata kita sejuk memandang itu. Tapi sekarang tidak ada lagi yang bisa duduk santai dekat situ karena ada aktifitas tambang, semua takut mendekat karena diawasi. Siapapun kesitu di curigai bahkan bisa mati," kata Pandi salah satu warga yang melintas di jalan tersebut.
Kesaksian Pandi menggambarkan kekhawatiran warga terhadap akses ruang publik yang sebelumnya dapat dinikmati untuk bersantai. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian, terutama terkait pengawasan aktivitas di sekitar kawasan embung dan jaminan keamanan bagi masyarakat.
Rangkaian persoalan yang disampaikan warga Olivier memperlihatkan bahwa perlindungan masyarakat pesisir tidak cukup hanya dilihat dari aspek ekonomi. Keamanan nelayan, keberlanjutan lingkungan, pemerataan bantuan, serta kepastian ruang tangkap menjadi persoalan yang saling berkaitan.
Penertiban aktivitas pertambangan tanpa izin perlu berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap nelayan dari ancaman perampasan, pemeriksaan dan pemulihan lingkungan pesisir, serta penguatan usaha keluarga nelayan. Warga yang terpaksa beralih pekerjaan ketika cuaca buruk juga membutuhkan alternatif penghidupan yang aman dan legal.
Bagi masyarakat Olivier, keberhasilan pembenahan akan terlihat dari hal-hal mendasar dalam kehidupan mereka: dapat melaut dengan aman, memperoleh hasil tangkapan yang layak, mengurangi ketergantungan pada utang, serta mewariskan kawasan pesisir yang tetap produktif kepada anak cucu.