Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

‎"No More Untouchables", Fraksi Gerindra DPRD Babel Apresiasi Penegakan Hukum Dua Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo

JAKARTA, BERITACMM.COM – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak 20 Oktober 2024 menjadi periode yang diwarnai sejumlah penanganan perkara besar di bidang hukum. Berbagai kasus yang menyentuh sektor energi, pertambangan, perbankan, peradilan, narkotika hingga pasar modal menjadi perhatian publik.

‎‎Slogan “No More Untouchables” atau tidak ada lagi pihak yang kebal hukum menjadi gambaran semangat penegakan hukum yang diharapkan masyarakat. Pesan utamanya, hukum harus berlaku bagi siapa pun tanpa memandang jabatan, kekuasaan, kekayaan, maupun kedekatan dengan lingkaran pemerintahan.

‎Berdasarkan rekap sejumlah perkara hingga 8 November 2026, terdapat berbagai kasus besar yang memasuki tahapan penyidikan, penetapan tersangka, penahanan, penuntutan, hingga penjatuhan sanksi dan putusan pengadilan.

‎Kasus Besar di Sektor Energi dan Pertambangan

‎Salah satu perkara yang menyita perhatian publik adalah dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina, termasuk pengadaan minyak melalui Petral serta dugaan tindak pidana pencucian uang.

‎Perkara tersebut berkembang melalui sejumlah proses penyidikan dan penetapan tersangka pada 2025 hingga 2026. Besarnya nilai transaksi yang dikaitkan dengan perkara ini turut memunculkan perhatian terhadap tata kelola sektor energi nasional.

‎Di sektor pertambangan, perkara korupsi tata niaga bijih timah juga menjadi sorotan. Sejumlah pihak telah diproses hukum terkait dugaan penyimpangan kerja sama pertambangan dengan PT Timah.

‎Salah satu terdakwa dalam perkara tersebut dijatuhi hukuman 14 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta uang pengganti sekitar Rp1,05 triliun sebagaimana tercantum dalam rekap perkara.

‎Penegakan Hukum Menjangkau Sektor Peradilan dan Perbankan

‎Perhatian publik juga tertuju pada perkara suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung.

‎Dalam kasus tersebut, terdapat putusan pidana berupa hukuman 18 tahun penjara dan perampasan aset untuk negara yang disebut mencapai Rp915 miliar serta emas seberat 51 kilogram. Penanganan perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut integritas lembaga peradilan.

‎Sementara itu, di sektor perbankan, perkara dugaan rekayasa laporan keuangan dan pencairan kredit pada tiga bank daerah juga memasuki proses pengadilan. Kerugian negara dalam perkara tersebut diperkirakan sekitar Rp1,3 triliun. Terdakwa dilaporkan telah dijatuhi vonis tingkat pertama 14 tahun penjara.

‎Kasus-kasus tersebut memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap tata kelola keuangan, baik pada lembaga negara maupun sektor perbankan daerah.

‎Dugaan Penyalahgunaan Wewenang di Lingkungan Aparat

‎Salah satu perkembangan yang menjadi perhatian pada November 2026 adalah penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

‎Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tersangka pada 3 November 2026 terkait dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

‎Kasus ini menarik perhatian karena menyangkut dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan keamanan komunikasi dan integritas penegakan hukum. Meski demikian, proses pembuktian harus tetap berjalan sesuai ketentuan hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

‎Pasar Modal dan Penindakan terhadap Manipulasi Saham

‎Penegakan hukum juga menjangkau sektor pasar modal. Pada 16 Oktober 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan sanksi administratif terhadap sejumlah pihak terkait pelanggaran perdagangan saham dan proses penawaran umum perdana saham.

‎Dalam kasus perdagangan saham DSSA, OJK menjatuhkan denda Rp1,5 triliun kepada PT SMT dan membekukan izin Wakil Penjamin Emisi Efek berinisial R selama satu tahun.

‎Selain itu, OJK menjatuhkan denda Rp500 miliar terkait pelanggaran dalam penjatahan saham BREN dan Rp100 miliar terkait CUAN.

‎Langkah tersebut menjadi bagian dari pengawasan dan penegakan aturan pasar modal untuk menjaga transparansi perdagangan serta melindungi kepentingan investor.

‎Pemberantasan Narkotika dan Kejahatan Lintas Negara

‎Di luar perkara korupsi, pemberantasan narkotika juga menjadi bagian dari agenda penegakan hukum. Penangkapan seorang buronan berinisial DA di Kamboja pada 1 Desember 2025 terkait perkara penyelundupan sekitar dua ton sabu dengan estimasi nilai Rp5 triliun menjadi salah satu kasus yang tercantum dalam rekap tersebut.

‎Penanganan perkara lintas negara menunjukkan bahwa kerja sama antarlembaga dan antarnegara menjadi bagian penting dalam memutus jaringan kejahatan narkotika.

‎Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pahlivi, turut mengapresiasi langkah penegakan hukum yang berlangsung selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

‎Menurut Pahlivi, penanganan berbagai perkara besar tersebut patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dan berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya.

‎"Ini patut kita apresiasi. Hal ini turut menunjukkan ketegasan Presiden Prabowo dalam memberantas tindak pidana korupsi hingga perbuatan melawan hukum lainnya," kata Pahlivi.

‎Ia menegaskan, Fraksi Gerindra DPRD Babel mendukung kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

‎Menurutnya, penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

‎"Kami bersama Pak Presiden Prabowo!" tegasnya.

‎(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.