Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

OJK Terima Ratusan Pengaduan dari Masyarakat Babel, Persoalan Pinjol Ilegal Mendominasi 

PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bersama 15 Kementerian/ Lembaga lainnya dalam forum Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PASTI) terus meningkatkan koordinasi dalam penanganan investasi dan pinjaman online (pinjol) ilegal, termasuk dalam kegiatan pencegahan melalui kegiatan edukasi secara masif.

Per November 2024, di wilayah Sumbagsel (Sumatera bagian selatan) terdapat 2.703 layanan konsumen terkait aktivitas keuangan ilegal, didominasi keluhan terkait pinjol ilegal 95,26 persen, social enginering 2,63 persen, dan investasi ilegal 2,11 persen. 

Terkhusus untuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tercatat ada 286 layanan konsumen terkait aktivitas keuangan Ilegal yang diterima oleh OJK per November 2024 ini, dengan rincian 264 aduan terkait pinjol ilegal, 10 aduan terkait investasi ilegal, dan 12 aduan terkait social enginering.

Hal diatas diketahui berdasarkan siaran pers yang diterima media ini dari OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (24/12/2024).

"Untuk pinjol ilegal, pokok permasalahan yang mendominasi adalah Perilaku Petugas Penagihan (61,56 persen), sedangkan pada aktivitas investasi ilegal permasalahan yang mendominasi adalah Fraud Eksternal yang disebabkan penipuan, pembobolan rekening, skimming, atau cyber crime (54,17 persen)," kata Kepala OJK Sumsel dan Babel, Arifin Susanto, dalam siaran persnya.

"Adapun masyarakat yang paling banyak menyampaikan informasi terkait aktivitas pinjol ilegal adalah masyarakat Lampung, sedangkan informasi terkait investasi ilegal dan social engineering adalah masyarakat Sumatera Selatan," tambah dia.

Sementara untuk mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan, per November 2024 telah dilaksanakan 153 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 32.742 orang peserta, dengan sasaran peserta didominasi Pelajar/Mahasiswa, Masyarakat Umum, dan Komunitas. 

"Kegiatan ini bersinergi juga dengan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Jasa Keuangan, dan stakeholder lainnya melalui peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai forum koordinasi akselerasi perluasan akses keuangan untuk menunjang pemerataan literasi dan inklusi keuangan nasional," kata Kepala OJK Provinsi Kep Babel ini.

Lebih lanjut, Arifin mengatakan, untuk mendorong percepatan akses keuangan di daerah, selain kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Berwisata di Indonesia (Gernas BBI/BBWI) di Sumatera Selatan yang telah dilaksanakan pemanenannya pada bulan Mei lalu, terdapat beberapa program kerja kemitraan strategis yang telah direalisasikan pada semester II tahun 2024 ini di wilayah Sumbagsel 

"Antara lain, pengembangan ekosistem keuangan inklusif (EKI) di pedesaan, bussiness matching khususnya di sektor prioritas seperti Kopi, Sawit, Pisang, dan produk lainnya,  serta program akselerasi keuangan khususnya kepada disabilitas," pungkasnya.

(Jek)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.