Penulis : Okta renaldi
Bangka Belitung telah lama menjadi saksi bisu atas paradoks kekayaan alam yang luar biasa, dibawah tanah tersimpan anugrah tuhan berupa biji timah yang telah menjadi urat nadi sebagai sumber penghidupan masyarakat. Namun realita berkata lain, dengan nafasnya masyarakat justru hidup dalam bayang-bayang ketakutan dengan stigma kriminalisasi.
Tipu muslihat yang selalu digulir disetiap ajang 5 tahunan dengan narasi ΓÇ£pertambangan rakyatΓÇ¥ telah lumrah menjadi komoditas politik yang laris manis untuk dijajakan, pada kenyataannya semuanya akan menguap begitu kursi kekuasaan telah diduduki. Ditengah-tengah guncangan hebat terhadap tata kelola dan tata niaga timah yang mengungkap borok korupsi yang sistemik dengan mengakibatkan kemiskinan struktural nyata.
Izin Pertambangan Rakyat (IPR) seharusnya mampu menjadi ΓÇ£juru selamatΓÇ¥ bagi masyarakat lokal yang telah menunggu lama akan kepastian dan perlindungan status hukum bagi para pelaku pertambangan, namun hingga detik ini menjadi ΓÇ£barang gaibΓÇ¥ yang sebatas dibicarakan dalam forum-forum rapat tanpa diberitahu kepastian yang tak pernah muncul kepermukaan apalagi tampak wujudnya dilapangan. Sementara itu, ditempat yang berbeda masyarakat lokal dipaksa bertaruh nyawa dilobang-lobang camui, diatas ponton mengais rezeki sementara para wakil rakyat seolah asyik terjebak dengan labirin birokrasi dan retorika bahwa ΓÇ£akan kami dorong dan segerakanΓÇ¥ namun nyatanya tak kunjung berkesudahan.
Sikap pasif dan normatif dari DPRD dalam mengakselerasi IPR untuk disegerakan bukan sekedar masalah teknis, melainkan cermin dan lemahnya keberpihakan politik terhadap akar rumput, mengingat giat bagi korporasi besar terbentang karpet merah melalui Iup dengan ribuan hektare, sementara bagi masyarakat kelas bawah yang peruntukannya hanya mencari sesuap nasi selalu termarjinalkan dan seakan haknya dikebiri.
Carut marut pada wilayah tata kelola timah tanpa ada pembenahan secara administratif oleh pemangku kebijakan dan terkesan didiamkan agar tetap sengkraut merupakan sebuah bentuk pengkhianatan atas mandat rakyat, Jika DPRD terus-menerus membiarkan IPR menjadi sekadar mitos, maka mereka secara tidak langsung telah melanggengkan praktik tambang ilegal yang ditujukan merusak lingkungan sekaligus membiarkan rakyatnya sendiri diperas oleh para oknum yang bermain di area abu-abu.
Sejak Maret 2023 melalui putusan KemenESDM No 46.k/mb.01/mem.b/2023 telah ditetapkan WPR Prov. Kep. Bangka Belitung yang terdapat di 3 Kabupaten/kota Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung Timur yang terdiri dari 123 blok dengan hamparan seluas 8.568,35 hektare, pun demikian sampai hari ini tidak ada satu produk kebijakan yang dihasilkan oleh Pemprov maupun DPRD terhitung 3 tahun pasca putusan awal dalam mengejahwantahkan apa yang seharusnya disegerakan, sehingga kegagalan akan akselerasi WPR ke IPR menjadi barang gaib yang selalu dijanjikan.
Sudah saatnya kita membedah secara tajam, mengapa lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan dan legislasi ini tampak tak berdaya menghadapi kebuntuan IPR. Apakah mereka benar-benar tidak mampu, atau memang sengaja dibiarkan mandul demi menjaga zona nyaman kekuasaan?
Masyarakat babel tidak butuh sekedar ucapan prihatin saat terdapat musibah dilubang tambang, yang dibutuhkan ialah legalitas agar mampu berkerja dengan tenang tanpa dihantui oleh bayang-bayang kriminalisasi.
Sejarah akan mencatat, bahwa di tengah badai korupsi timah yang menghancurkan sendi ekonomi Babel, para wakil rakyatnya justru memilih menjadi penonton yang bisu. Rakyat tidak butuh retorika ΓÇ£akan kami dorongΓÇ¥, yang dibutuhkan ialah tanda tangan di atas secarik kertas bernama IPR.
Jika untuk kepentingan korporasi gedung dewan bisa bersuara lantang, mengapa untuk urusan perut rakyat mereka mendadak kehilangan suara? Jangan sampai mandat rakyat yang dititipkan melalui bilik suara, hanya berakhir menjadi pelumas bagi zona nyaman kekuasaan. Pilihannya hanya dua: Segerakan IPR, atau akui bahwa para elit politik memang tidak lagi mewakili rakyat, melainkan mewakili kepentingan gelap yang bersembunyi di balik nama tata niaga.
Berita
Post
Opini : IPR Barang Gaib, Peran DPRD Ikut Raib