Penulis : Manisha Bagiawani, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Bangka Belitung
PANGKALPINANG,BERITACMM.COM -- Keterbukaan informasi publik merupakan manifestasi dari prinsip good governance yang menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan negara hukum demokratis.
Dalam konteks peradilan, keterbukaan informasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana kontrol publik, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi terhadap proses dan putusan pengadilan. Namun demikian, perkembangan masyarakat digital telah menggeser lanskap keterbukaan tersebut ke dalam ruang yang lebih kompleks, di mana distribusi informasi berlangsung secara masif, cepat, dan sulit dikendalikan.
Dalam kerangka teoritik, keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi sejatinya merupakan dua rezim yang sama-sama berakar pada hak asasi manusia. Di satu sisi, hak atas informasi merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan hak untuk mengetahui
(right to know), sementara di sisi lain, hak atas privasi merupakan bentuk perlindungan terhadap integritas personal individu (right to be let alone).
Ketegangan antara kedua hak ini tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan dikotomis, melainkan harus melalui pendekatan harmonisasi yang menempatkan keduanya dalam relasi yang saling melengkapi.
Dalam praktik peradilan di Indonesia, problematika yang muncul menunjukkan bahwa harmonisasi tersebut belum sepenuhnya terwujud. Keterbukaan informasi kerap dipraktikkan dalam kerangka administratif yang prosedural, tanpa diiringi dengan sensitivitas terhadap risiko pelanggaran data pribadi. Publikasi informasi yang memuat data sensitif aparatur peradilan, seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor Induk Pegawai, hingga riwayat hidup, merupakan indikasi bahwa pendekatan perlindungan data belum terinternalisasi secara komprehensif dalam sistem pelayanan informasi pengadilan.
Jika ditelaah lebih dalam, kondisi ini mencerminkan adanya kekosongan paradigma dalam memahami batas-batas keterbukaan. Keterbukaan informasi masih cenderung dimaknai sebagai kewajiban normatif yang harus dipenuhi secara luas, tanpa mempertimbangkan prinsip proportionality dan necessity dalam pengungkapan informasi.
Padahal, dalam doktrin hukum modern, setiap pembatasan maupun pembukaan hak harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan yang lebih besar.
Lebih jauh, eksposur data pribadi aparatur peradilan tidak hanya menimbulkan persoalan privasi, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Independensi hakim bukan sekadar konsep abstrak, melainkan prasyarat fundamental bagi tegaknya rule of law.
Ketika hakim atau aparatur peradilan berada dalam posisi rentan akibat terbukanya data pribadi, maka potensi tekanan, intimidasi, maupun ancamanΓÇöbaik dalam bentuk fisik maupun digitalΓÇömenjadi semakin nyata.
Dalam konteks ini, keterbukaan yang tidak terkelola dengan baik justru berpotensi mereduksi independensi yang seharusnya dijaga secara ketat. Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa diperlukan rekonstruksi paradigma keterbukaan informasi di lingkungan peradilan melalui pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis risiko (risk-based approach). Keterbukaan tidak lagi dipahami sebagai prinsip absolut, melainkan sebagai prinsip yang bersyarat dan terukur.
Konsep smart openness menjadi relevan untuk diadopsi, yaitu suatu pendekatan yang menekankan selektivitas, klasifikasi informasi, serta penerapan teknologi perlindungan data dalam setiap proses publikasi informasi. Selain itu, penguatan tata kelola kelembagaan menjadi aspek yang tidak kalah penting.
Standarisasi nasional mengenai perlindungan data dalam pelayanan informasi peradilan perlu disusun secara lebih teknis dan operasional. Hal ini mencakup mekanisme anonimisasi yang baku, sistem pengawasan internal berbasis audit keamanan informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui literasi digital dan pemahaman terhadap rezim perlindungan data pribadi.
Pada akhirnya, keberhasilan keterbukaan informasi di pengadilan tidak semata diukur dari seberapa luas informasi dapat diakses oleh publik, tetapi sejauh mana keterbukaan tersebut mampu menjaga keseimbangan antara akuntabilitas, perlindungan hak individu, dan independensi kekuasaan kehakiman.
Tanpa keseimbangan tersebut, keterbukaan justru berpotensi menjadi kontraproduktif terhadap tujuan utama sistem peradilan, yaitu menegakkan
keadilan secara bebas, jujur, dan tidak memihak.