PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- Polemik dugaan pencemaran lingkungan oleh PT Perlang Sawitindo Mas (PSM) di Kabupaten Bangka Tengah kian memanas. Usai aksi protes nelayan yang menggeruduk perusahaan tersebut, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai membongkar sejumlah fakta terkait perizinan perusahaan Crude Palm Oil (CPO) itu.
Ketua Komisi I DPRD Babel, Pahlivi Syahrun, mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah melakukan pengecekan administrasi PT PSM dalam kunjungan kerja pada pertengahan Maret 2026 lalu.
Hasilnya, ditemukan sejumlah hal yang dinilai perlu diuji ulang oleh pihak berwenang, terutama menyangkut kesesuaian operasional perusahaan dengan regulasi yang berlaku.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah izin lingkungan, termasuk pengawasan terhadap emisi udara dari cerobong pabrik.
"Karna ada cerobongnya, apakah udara ambien-nya diukur gak 6 bulan sekali," ungkap Pahlivi, ketika diwawancarai media BeritaCMM.com , Selasa (31/03/2026).
Tak hanya itu, persoalan limbah cair juga ikut disorot. Pahlivi menyebut, meski pihak perusahaan mengklaim limbah dimanfaatkan masyarakat, namun izin terkait pemanfaatan hingga penjualan limbah tersebut hingga kini masih belum jelas.
"Waktu itu kami sampaikan udah ada belum izinnya, izin penggunaannya, izin pemanfaatan limbahnya. Katanya (PT PSM-red) ada sebagain limbah itu dijual, ada izin gak menjual itu? karna itu limbah. bukan karna dia berbahaya, tidak. Cuma menjual limbah harus ada izinnya," tutur Politisi Gerindra ini.
Pahlivi menjelaskan, pihaknya sempat menahan diri untuk tidak langsung merespons pernyataan PT PSM dan Dinas Pertanian Bangka Tengah saat kunjungan berlangsung, guna menghindari persepsi negatif di tengah momentum Ramadan.
"Mengapa kami tidak langsung menanggapi saat itu karna bulan puasa, kami tidak mau persepsi masyarakat kami ngecek kesana itu ada maunya, bukan. Karna ini sudah tertuang dalam agenda komisi dan disposisi dari Ketua DPRD, tindaklanjut RDP masyarakat dengan DPRD dan kami dapat disposisi untuk mengunjungi beberapa perusahaan sawit yang tidak terintegrasi dengan perkebunan," tegasnya.
Izin diduga tak sesuai kewenangan
Di sisi lain, legalitas operasional PT PSM justru menjadi titik krusial. Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Bangka Tengah, Dian Akbarini, menyatakan bahwa pabrik tetap legal meski tidak memiliki kebun inti karena bermitra dengan koperasi.
Namun, Pahlivi melihat kondisi tersebut justru mengindikasikan bahwa perusahaan masuk kategori industri besar berisiko menengah tinggi, sehingga perizinannya seharusnya berada di tingkat provinsi, bukan kabupaten. Sebagaimana yang telah diatur dalam Permenperin Nomor 9 Tahun 2021.
"Perusahaan ini investasinya berdasarkan OSS (Online Single Submission) yang kami baca Rp 167 Miliar, dan dia tidak mempunyai kebun inti, dia hanya bermitra, berarti perusahaan CPO ini industri murni dengan modal diatas Rp 10 miliar. KLBI-nya bisa di cek, jadi dia industri besar yang memiliki resiko sehingga perizinannya harus di Gubernur," ungkap Pahlivi.
Tak hanya itu, DPRD juga menemukan kejanggalan dalam dokumen izin yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Pasalnya, dokumen perizinan PT PSM itu tak tertera nama hingga tangan tangan Bupati.
"Nah sementara mereka izinnya dari Bupati, kita cek siapa kepala daerah yang menandatangani saja gak ada, hanya Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tidak tertera nama bupatinya saat itu siapa yang menandatangi perizinan itu yang kami minta di cek dan di uji," tegasnya.
"Karna yang mengeluarkan izin Bangka Tengah maka yang membuat tata kelola lingkungannya itu DLHD Bangka Tengah, kita minta diuji loh tata kelola lingkungan hidupnya, tata kelola limbahnya, kami sebenarnya tidak ingin mencampuri terlalu dalam kami ingin Pemkab Bangka Tengah melakukan uji," tambahnya.
Pahlivi mengingatkan lagi, bahwasanya dalam OSS telah tertera jelas bahwa Industri besar perizinannya haruslah di Gubernur. Berbeda halnya jika Pabrik CPO tersebut terintegrasi dengan perkebunan.
"Tapi ini kan gak ada kebun intinya, hanya mitra makanya kita minta diuji bener gak yang ngeluarkam izin itu harus Bupati. Kalau kemarin itu segera ditindaklanjuti apa yang kami sarankan maka protes masyarakat nelayan terkait pembuangan limbah ke laut itu gak akan terjadi," cecar Pahlivi.
"Kalau sampai masyarakat mencium bau busuk, ikan ada yang mati dan masyarakat merasa perairannya merasa dicemari, artinya pengawasan lingkungan hidupnya dimana? kalo Pemkab Bangka Tengah merasa OSS-nya benar lalu bagaimana pengawasan lingkungannya?," tegasnya lagi.
Pahlivi juga menegaskan, bahwa pihaknya mendukung setiap daerah untuk membuka ruang investasi karna akan meningkatkan PDRB, keterlibatan tenaga kerja, namun jangan sampai menyalahi aturan kemudian memberikan perlakuan khusus kepada pihak-pihak tertentu.
Pahlivi juga berharap, para pihak terkait termasuk PTSP Bangka Belitung hingga Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan (DLHK) turun meninjau langsung keluhan masyarakat atas dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT PSM.
"Bila keluhan masyarakat tidak di tindaklanjuti maka DPRD Provinsi Babel bersama pihak-pihak terkait mungkin lintas komisi akan melakukan sidak ke lapangan," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala DPKP Bangka Tengah, Dian Akbarini, tetap pada pendiriannya bahwa proses verifikasi terhadap PT PSM telah sesuai ketentuan.
"Verifikasi yang kami lakukan sesuai kewenangan dinas yang ada di permentan 21/2017. Hasil verifikasi telah memenuhi ketentuan peraturan tersebut, " klaim Dian, ketika dikonfirmasi BeritaCMM.com melalui aplikasi perpesanan, Selasa (31/03/2026).
Terkait polemik tidak adanya tanda tangan dan nama bupati dalam dokumen izin, Dian menyarankan agar konfirmasi dilakukan ke dinas teknis terkait.
"Untuk surat diatas konfirmasi ke DPMPTK, sesuai nomor suratnya. Semoga maklum," ucap Dian.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Penanaman Modal dan PT PSM masih dalam proses konfirmasi.
Penulis : Jek