PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Pahlivi Syahrun, melayangkan kritik tajam terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) oleh PT Thorcon Indonesia di Pulau Kelasa, Kabupaten Bangka Tengah.
Menurut Pahlivi, proyek tersebut berpotensi melanggar ketentuan karna Pulau Kelasa masuk dalam kawasan konservasi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Ia juga 'menyemprot' pemerintah daerah yang dinilai tidak konsisten menjaga kawasan konservasi tersebut.
"Jadi satu, Pemkab Bangka Tengah menurut saya inkonsistensi dalam membuat citra kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan dilindungi oleh peraturan daerah. Provinsi pun sama, Perda RZWP3K sudah menyatakan kawasan itu sebagai kawasan wisata dan konservasi," kata Pahlivi, dalam rapat dengar pendapat (RDP), yang berlangsung di DPRD Babel, Senin (10/11) kemarin.
"Artinya sebelum PT Thorchon berkeinginan bertemu dengan Pemkab Bangka Tengah harusnya di warning dulu ini gak bisa, kenapa?  karna pusat juga menetapkan kawasan dari Pulau Kelasa sampai Ketawai itu kawasan konservasi , ini kementerian malahan, ini diterbitkan kalo gak salah tahun 2023 atau 2024 oleh KKP (Kementerian Kelautan Perikanan), yang jelas KKP sudah menerbitkan itu. Kemudian di masuki oleh sebuah kegiatan yang sangat kontroversial, PLTN, kalo membangun lapangan sepak bola mungkin tidak masalah, ini PLTN," sesalnya.
Selain itu, Pahlivi turut mempertanyakan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk pembangunan PLTN tersebut. Ia menekankan, PT Thorcon seharusnya menyelesaikan AMDAL terlebih dahulu, bukan justru mengedepankan program Corporate Social Responsibility (CSR).
"Keberadaan PT Thorchon untuk melakukan peletakan tapak di Pulau Kelasa tadi sudah bertentangan dengan kawasan. Kedua, sebenarnya kami sebagai bagian dari regulator daerah pengen tau PT Thorchon itu sudah menyusun amdal belum?  jangan sampai artinya sudah sosialisasi, CSR sudah keluar, Amdalnya baru terbit, mau diterbitkan tapi masyarakat menolak, gak bisa," tegasnya.
"Karna ketika AMDAL ini dibuat ada sosialisasi kepada masyarakat, ada analisa dan sebagainya yang tertuang dalam AMDAL serta ketentuannya, ini mestinya harus dilakukan PT Thorchon bukan sosialisasi dan pemberian CSR nya," sambung Politisi Partai Gerindra ini.
Saat ini, Pahlivi juga menilai, bahwa pembangunan PLTN di Bangka Belitung tidaklah mendesak.
"Apakah Bangka Belitung sudah urgensi menggunakan PLTN? bapak-bapak dari Pemprov dan Kabupaten, Pemerintah pusat kan ada ruang koordinasi, bapak-bapak pemegang otoritas pertanyakan urgensi pembangunan PLTN ini. Sementara PLTU makin berkembang," tegasnya lagi.
Lebih jauh, Pahlivi juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menilai kehadiran PT Thorcon hanya dari sisi bisnis, karena tidak menutup kemungkinan sebuah perusahaan swasta bisa menyalahi kewenangan jika hanya mengejar keuntungan.
"Perusahaan negara aja ketika ingin sesuatu yang harusnya memperhatikan juga kepentingan rakyat bisa menyalahi kewenangan, bagaimana dengan perusahaan swasta yang bisnis semata,  kita bukan benci dengan investasi, sekali lagi. Makanya komitmennya, AMDAL harus ada, apakah perusahaan ini betul-betul berkomitmen menerapkan hukum Internasional maupun hukum Indonesia, karna PLTN juga secara Internasional banyak negara yang tidak mendukung," beber Ketua Fraksi Gerindra DPRD Babel ini.
Oleh karna itu, Ia juga berharap, segala sesuatu yang ingin dibangun di Babel haruslah tetap mempertimbangkan aspek sosial dan masyarakat.
Sementara itu, CEO PT Thorcon Indonesia, Dhita Ashari, menegaskan penyusunan dokumen AMDAL memang menjadi target perusahaan ke depan. Namun menurut Dhita, sebelum AMDAL disusun, sejumlah tahapan kajian dan izin tapak haruslah dipenuhi lebih dulu.
"Memang itu kedepan target kami, untuk mendapatkan AMDAL, tapi sebelum ke AMDAL ada tahapan-tahapan dan kajian-kajian yang harus kami lakukan itu secara bertahap," ungkapnya.

Dhita menambahkan, PT Thorcon akan tetap mematuhi regulasi yang berlaku dan memastikan lokasi pembangunan tidak berada di kawasan konservasi yang dilarang.
"Thorchon juga tidak akan melanggar regulasi yang ada Bapak/Ibu, kita tetap membangun sesuai regulasi yang berlaku. Terkait regulasi tata ruang itu pun sudah kita cek sebelumnya, memang betul itu ada konservasi tetapi itu lokasi yang tidak kami gunakan," ucapnya.
Kedepannya, kata Dhita, PT Thorcon siap membuka ruang diskusi dan berjanji akan lebih transparan dengan membuka data-data kajian, termasuk kajian ekologi dan demografi.
(JK)