PANGKALPINANG,BERITACMM.COM -- Setiap perusahaan tambang di Indonesia wajib menyetorkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Kebijakan ini diatur ketat oleh Kementerian ESDM sebagai bentuk jaminan pemulihan lingkungan, di mana dana disetor dalam bentuk deposito berjangka.
Tak terkecuali PT Koba Tin, perusahaan penambangan timah tertua dan terbesar di Indonesia yang sempat beroperasi di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kep Bangka Belitung ini telah menyetorkan dana jaminan pasca tambangnya. Bahkan, sebelum perusahaan tersebut tutup pada 2013 lalu.
Anggota DPRD Provinsi Kep Bangka Belitung daerah pemilihan Bangka Tengah, Pahlivi Syahrun, mengungkapkan bahwa PT Koba Tin diketahui telah menyiapkan dana pasca tambang sebesar 16,7 juta USD pada tahun 2010 lalu.
Berdasarkan informasi yang ia terima, dana pasca tambang tersebut masih tersisa 8,2 juta USD, yang apabila dikonversikan dalam kurs saat ini kurang lebih mencapai Rp 120 miliar dan belum dicairkan hingga saat ini.
Kondisi ini tentu menimbulkan tanda tanya, terlebih penggunaan dana yang telah dicairkan sebelumnya juga belum diketahui secara jelas peruntukkannya. Maka dari itu, ia mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk dapat melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana tersebut yang hingga kini dinilai belum transparan.
"Pertanyaan uangnya sudah digunakan itu auditnya seperti apa? Ini siapa saja yang menggunakan? nah ini perlu kita meminta aparat penegak hukum atau pihak yang memiliki kewenangan mengaudit ini, karna uang yang sudah digunakan paling tidak diatas Rp150 miliar, ini untuk apa saja?," tegas Pahlivi.
"Ini mohon dapat di audit dengan benar dan hasil auditnya disampaikan kepada publik gitu. Paling tidak akses untuk audit ini diberikan kepada masyarakat Bangka Tengah dan Bangka Selatan, karna masyarakat menginginkan hal itu," sambungnya.
Dalam konteks ini, Pahlivi juga berharap Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat berperan aktif sebagai jembatan penyelesaian persoalan tersebut.
"Kita berharap tidak ada bahasa Dinas ESDM ini bukan kewenangan kami, tapi itu ada kewajiban karna itu daerah tambang yang menjadi wilayah pertambangan di Bangka Belitung, masak kita gak ada tanggung jawab untuk itu, dan sebelum 2018 pertambangan itu masih kewajibannya provinsi.Walaupun PT Koba Tin kontrak karya langsung ke pusat, tapi kewajiban pengawasannya ada di provinsi loh," tegasnya lagi.
Ia juga menekankan pentingnya pengawalan serius dari Pemprov Babel, mengingat dana tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian masyarakat.
"Oleh karna itu kita berharap, pihak Pemprov Babel betul-betul mengawal karna uang ini ada, dan bisa diprogram kan untuk CSR, untuk menggerakkan UMKM, untuk menggerakan pertanian skala kecil dan sejumlah hal yang bisa membantu masyarakat. Apalagi dua tahun terakhir ini kita kesulitan mencari dana untuk menggerakan ekonomi masyarakat," tambah Politisi Gerindra ini.
Lebih lanjut, Pahlivi juga menegaskan bahwa dana pascatambang tidak boleh digunakan untuk membayar hutang PT Koba Tin, kecuali kewajiban kepada mitra kerja yang menjalankan reklamasi.
"Dana pasca tambang bukan untuk membayar hutang PT Koba Tin kepada mitra apapun itu, kecuali mitra-nya reklamasi dalam konteks melaksanakan reklamasi pasca tambang. Jangan nanti ada pihak tertentu kemudian  memfasilitasi untuk membayar hutang PT Koba Tin," tukasnya.
Di akhir pernyataannya, Pahlivi juga mengapresiasi langkah Aliansi Lingkar Tambang Kota Koba yang terus mendorong transparansi dana pascatambang.
"Saya mengapresiasi upaya gigih masyarakat Lingkar Tambang yang bertanya kepada aparat penegak hukum, kemudian bertanya kepada pihak-pihak yang lain di kementerian ESDM. Karna saya yakin mereka juga melihat kondisi ekonomi masyarakat yang memburuk. tentu dengan adanya dana pasca tambang tersebut sebesar Rp 120 miliar diharapkan bisa diprogramkan dan bisa membantu masyarakat ekonomi bawah," pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Lingkar Tambang Kota Koba berharap penegakan hukum terkait dugaan penyalahgunaan dana pascatambang PT Koba Tin dapat segera rampung, Rabu (4/2/2026).
Harapan tersebut disampaikan agar tanggung jawab pascatambang dapat kembali dilanjutkan dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar wilayah tambang.
Perwakilan Aliansi Lingkar Tambang Kota Koba, Syahrial Rosidi, menegaskan pihaknya terus mendorong percepatan penyelesaian proses tersebut.
"Karena peruntukan dana pasca tambang itu selain dia untuk kegiatan reklamasi dan pemulihan lingkungan, ada juga kegiatan sosial ekonomi. Dalam kegiatan sosial ekonomi itu ada kegiatan program Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan," ujar Syahrial.
"Nah, program CSR inilah yang bisa membantu masyarakat, terutama pelaku-pelaku UMKM," tambahnya.
Syahrial menjelaskan, berdasarkan surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM nomor T-909/KM.04/SDB.P/2024 tertanggal 1 September 2024, dana jaminan pascatambang PT Koba Tin masih tersisa sekitar 8 juta US Dollar.
Ia berharap, dengan selesainya proses pemeriksaan, kegiatan pascatambang PT Koba Tin dapat kembali dilanjutkan karena dana tersebut masih tersedia.
"Maka harapan kita dengan selesainya nanti pemeriksaan, semoga kegiatan pasca tambang PT Koba Tin ini bisa segera dilanjutkan. Karena, berdasarkan informasi yang kita dapatkan juga dari Kementerian ESDM, dana pascatambang ini masih ada," terangnya.
Syahrial juga memaparkan, sisa dana tersebut merujuk pada rincian laporan resmi Kementerian ESDM tahun 2024 mengenai realisasi pencairan dana pascatambang PT Koba Tin.
"Dari laporan terakhir yang kita terima itu disebutkan tanggal 1 September 2024, bahwa dana pasca tambang PT Koba Tin itu yang sudah total pencairannya sebesar 52,12 persen, dari 16.700 US Dollar. Sehingga tersisa dana pasca tambang pada saat ini masih 8 juta US Dollar," kata dia.
(JK)
Berita
Post
Pahlivi Dorong APH Audit Dana Pasca Tambang PT Koba Tin, Upaya Gigih Aliansi Lingkar Tambang Menuai Apresiasi