Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Pahlivi: Gudang di Kawasan Merbuk Melanggar Aturan dan Harus Ditertibkan!


PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pahlivi Syahrun, menegaskan bahwa pendirian gudang di kawasan Merbuk, Kabupaten Bangka Tengah, telah mengangkangi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tata ruang wilayah.

Tak hanya itu, Pahlivi juga menyoroti sikap Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang dinilainya lalai dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pemilik dan penguasa kawasan tersebut. Hal ini disampaikan Pahlivi menyusul berdirinya sebuah gudang di kawasan Merbuk yang kini menuai polemik.

"Tadi sudah dijelaskan, bahwa tanah itu pada dasarnya dalam penguasaan dan peruntukan fungsi ruangnya adalah dikelola dan milik Pemkab Bangka Tengah."

Oleh karena itu, lanjut Pahlivi, apabila terdapat pelanggaran hukum formal dalam pemanfaatan lahan, Pemkab Bangka Tengah merupakan pihak yang paling berhak sekaligus berkewajiban untuk melakukan penindakan.

"Seperti saat ini ada penguasaan lahan untuk Gudang atau hal lainnya," ucapnya.

"Maka Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan melibatkan APH wilayah Bangka Tengah untuk menertibkannya, karena para pihak tersebut menggunakan fungsi ruang yang menyalahi Perda RTRW dan Perbup RDTR Bangka Tengah. Jadi silahkan kita kaji secara hukum fungsi fungsi pemerintah sesuai tingkatan fungsi, kewenangan, hak dan tanggung jawabnya secara komprehensif," tambah Pahlivi.

Selain itu, pemerintah daerah juga dinilai menjadi pihak yang paling berkepentingan dalam menjaga kawasan tersebut agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Seharusnya daerah lah yang paling berkepentingan menjaga dan mengamankan kawasan tersebut, agar Sumber Daya Alam nya tidak diganggu dan diambil pihak pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga PT Timah pun sebagai pihak yang pemanfaat ruang juga merasa nyaman dan aman," tegasnya.

Lebih lanjut, Pahlivi juga menjelaskan bahwa Pemkab Bangka Tengah memiliki kewenangan tertinggi atas kawasan Merbuk karena berstatus sebagai pemilik wilayah. Bahkan, penetapan fungsi ruang sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.

"Berarti kekuasaan dan kewenangan Pemkab Bangka Tengah pada dasarnya lebih tinggi dari pihak manapun dalam menetapkan fungsi lahan dan pemanfaatan ruang yang dimilikinya, karena Pemkab Bangka Tengah adalah penguasa dan sekaligus pemilik wilayahnya," tegasnya lagi.

Ia menambahkan, apabila struktur hukum dan kewenangan tersebut benar-benar dipahami dan dijalankan, maka siapa pun oknum yang mendirikan gudang di kawasan Merbuk seharusnya dapat segera ditindak.

"Kalau kemudian mereka ini mendapat privilage dan semua gue, maka pernyataan diawal tadi, bahwa ini semua adalah diduga hanya drama dan romantika sandiwara. Apalagi nama nama orang yang terlibat, baik dalam jual beli lahan maupun pihak dalam pembangunan gudang tersebut, patut diduga adalah orang yang punya hubungan dekat dengan penguasa dan pengusaha," bebernya.

Bahkan dari informasi yang diterima, lanjut dia, oknum pendiri Gudang di Merbuk adalah pihak-pihak yang melakukan penambangan timah di sekitar Perkantoran Pemkab Bangka Tengah. Dan informasi ini pun sedang ditelusuri kebenarannya.

Terlepas dari itu, kata Pahlivi, hukum haruslah ditegakkan sebagai instrumen penataan dan keadilan sosial, bukan sekadar formalitas administratif.

"Bisa dikatakan pemimpin yang tidak berkemampuan dan tidak beradab. Karna hukum tersebut bertumpu dan bersumbu pada hati nurani, kehilangan hati nurani dalam penegakan hukum, maka akan mematikan peradaban bangsa dan negara," tegasnya.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.