PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Keberadaan sebuah gudang besar yang diduga milik Ac di kawasan Merbuk, Kabupaten Bangka Tengah, menuai sorotan tajam. Gudang yang berdiri di atas lahan luas itu dinilai janggal karena berada di wilayah yang secara hukum masuk dalam kawasan pertambangan.
Sorotan keras pun datang dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pahlivi Syahrun.
Pahlivi menilai, berdirinya gudang tersebut bukan persoalan sepele.
Ia meyakini pemilik gudang bukanlah orang biasa dan menduga ada kepentingan bisnis besar di balik pemanfaatan lahan yang seharusnya memiliki fungsi strategis negara.
"Pertanyaannya kemudian, bagaimana yang bersangkutan ini memiliki lahan tersebut dan memiliki keberanian untuk membangun gudang besar yang jelas-jelas sudah (masuk-red) menjadi IUPK milik PT Timah," ucap Pahlivi, sembari menunjukan ekspresi keheranan.
Ia menegaskan bahwa kawasan Merbuk telah diatur secara tegas dalam regulasi tata ruang daerah dan diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan. Bahkan, pemerintah pusat telah memberikan izin pemanfaatan ruang tersebut kepada PT Timah.
"Dan dalam ruang lingkup Perda dan Perbup dinyatakan bahwa kawasan tersebut sudah diatur dan difungsikan dalam tata ruang Pemkab Bateng sesuai peruntukkannya untuk ruang penambangan. Dan dalam pemanfaatan ruangnya PT Timah yang diserahkan dan diizinkan melakukan penambangan di kawasan tersebut oleh pemerintah pusat," jelas Pahlivi.
Lebih jauh, Pahlivi memaparkan sejarah pengelolaan lahan Merbuk, Kenari, dan Pungguk yang sebelumnya dikelola PT Kobatin. Saat itu, seluruh kewajiban Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) telah diselesaikan sebelum aktivitas penambangan dilakukan.
Dengan berakhirnya kontrak karya PT Kobatin, lahan tersebut secara otomatis kembali menjadi milik negara dan ditetapkan sebagai Wilayah Pencadangan Negara (WPN) karena masih memiliki cadangan timah bernilai ekonomi.
Sementara dalam konteks kepemilikan, Pahlivi menegaskan bahwa kawasan tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Ia menyebutkan dua indikator utama yang memperkuat status tersebut.
"Pertama, bila ada penambangan timah dari kawasan tersebut, dan tercatat dari pemegang IUP, maka akan dihitung royaltinya dan dibagikan kepada pemilik lahan daerah penghasilnya sebesar 40 % (Bangka Tengah) dan 60 % kepada Provinsi dan kabupaten dan kota lainnya di Babel secara proporsional, dan proses pembagian royalti ini sudah pernah terjadi pada masa kawasan tersebut dalam Kontrak Karya (IUP) PT Koba Tin. Selain royalti yang diterima daerah, dalam sistem negara yang sudah diatur dan ditetapkan, ada juga pendapatan daerah dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan ini pun sudah pernah dinikmati Pemkab Bangka Tengah, melalui Dana Transfer ke daerah. Sekarang ini IUPK PT. Timah di lokasi Merbuk, Kenari dan Pungguk itu seluas 250 Ha, dikalikan saja Rp. 1.000.000 per hektar, jadi ada PNBP nya sebesar Rp. 250.000.000 pertahun dan dibagikan pula ke daerah," jelasnya.
"Indikator Kedua, dapat kita cek dalam produk hukum formil Perda RTRW dan Perbup RDTR Pemkab Bangka Tengah, apakah kawasan tersebut (Merbuk, Kenari, dan Pungguk) masuk dalam penetapan lahan dan fungsi ruangnya dalam Perda maupun Perbup nya, kalo ada berarti itu lah bentuk formal pengakuan Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah (Bupati dan DPRD Bateng) penguasaan dan kepemilikan atas wilayah tersebut," tambah Pahlivi.
Ia menambahkan pula, secara formal pengakuan atas wilayah tersebut tidak hanya datang dari pemerintah daerah, tetapi juga dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, baik melalui pembagian royalti maupun persetujuan produk hukum tata ruang.
"Maka ini semakin jelas menandakan hak Pemkab Bangka Tengah diakui secara hukum atas wilayah tersebut. Secara Yuridis Formal bahwa Pemerintahan Bangka Tengah memiliki hak untuk menetapkan kawasan tersebut menjadi wilayah Ruang Pertambangan dalam Perda RTRW-nya, dan merencanakan secara detail peruntukan lahan tersebut setelah penambangan selesai dilakukan melalui Perbup RDTR oleh Bupati Bangka Tengah," ungkapnya.
Pahlivi pun mengingatkan bahwa pengakuan hukum tersebut sekaligus memunculkan kewajiban pemerintah daerah untuk menjaga dan mengawasi pemanfaatan ruang agar tidak menyimpang dari aturan.
"Maka secara Hukum Formal, Bupati dan DPRD memiliki kewajiban pula untuk menjaga lahan/wilayah tersebut dari pemanfaatan fungsi dan ruangnya di luar ketetapan yang ada dalam Perda RTRW dan Perbup RDTR. Bila ada yang melakukan tindakan yang menyalahi hal tersebut, maka dianggap melakukan pelanggaran hukum formal," pungkas Politisi Dapil Bangka Tengah ini.
(JK)
Berita
Post
Pahlivi Soroti Keberadaan Gudang Dikawasan Merbuk, Pemda Dinilai Lalai Menjaga Tanggung Jawab