Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Pahlivi Syahrun : PT Timah Jangan Gegabah!

PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Batu Beriga DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Pahlivi Syahrun mengingatkan PT Timah Tbk untuk dapat menahan diri untuk melakukan eksplorasi pertambangan di Laut Batu Beriga.

Hal ini disampaikan Pahlevi, usai kembali mencuatnya penolakan masyarakat Desa Batu Beriga atas tambang laut, yang rencananya akan dilakukan PT Timah Tbk dalam waktu dekat ini.

Disamping itu, kata Pahlivi, selama ini PT Timah juga masih jauh dari ketaatan aturan-aturan penambangan, baik tata cara menambang maupun reklamasi yang sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang positif.

"Makanya didalam Pansus kemarin kami merekomendasikan kepada PT Timah agar tidak memaksakan diri untuk menambang bila tidak ada persetujuan dari masyarakat dan itu seiring sejalan dengan apa yang termuat dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diterbitkan oleh KKP," tegas Politisi Partai Gerindra ini.

Lanjut Pahlivi, adanya aktivitas pertambangan di Laut Batu Beriga juga akan mengancam kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki laut tersebut dan mengancam perekonomian masyarakat disana. Untuk itu, PT Timah diingatkan agar tidak gegabah dalam menentukan langkah.

"Ingat Pak Presiden Pak Prabowo sudah mengingatkan setiap kegiatan apapun agar memperhatikan kepentingan rakyat jangan merusak kehidupan rakyat," tegasnya.

"Ini pesan Pak Presiden jika kegiatan sudah jelas-jelas akan merusak kehidupan rakyat merusak potensi ekonomi rakyat baik jangka pendek maupun panjang itu perlu pertimbangan dan analisa yang mendalam. Sekali lagi kami katakan, kami harapkan PT Timah jangan gegabah untuk menambang di perairan Laut Batu Beriga," sambung dia.

Sementara ketika disinggung mengenai izin PKKPRL yang telah dimiliki PT Timah, dijelaskan Pahlivi, bahwa dirinya tidaklah membantah hal itu. Namun, dalam pemanfaatan ruang laut juga ada hal-hal lain yang harus dipenuhi, salah satunya tidak menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat ketika ingin mengimplementasikan IUP yang dimiliki.

"Didalam PKKPRL itu disebutkan ketika PT Timah mengimplementasikan IUP-nya untuk di eksploitasi maka harus terhindar dari konflik sosial dengan masyarakat. Maknanya apa? secara tersirat izin PKKPRL itu meminta PT Timah berkoordinasi dengan masyarakat yang ruang lautnya juga dipakai bersama. Kalo belum ada kesepakatan gimana? Karna di dalam PKKPRL itu jelas kok tidak ada konflik sosial di dalam pemanfaatan ruang laut itu, lah kalo ada konflik masyarakat menolak, gak bisa," tegas Pahlivi, lagi.

"Secara hukum, PKKPRL itu belum bisa diterapkan karna ketentuan yang ada didalamnya belum bisa di akomodir PT Timah, masyarakat masih menolak, tugas PT timah berdiskusi dengan masyarakat," tuturnya.

PT Timah Dinilai Belum Bisa Menunjukan Keberhasilan Program Reklamasi

Panorama keindahan dan kekayaan laut Batu Beriga memang tidak bisa dipungkiri. Oleh karna itu, Anggota DPRD Babel Pahlivi Syahrun menilai, bahwa kekayaan laut Batu Beriga tak bisa disamakan dengan timah, sehingga sangat disayangkan apabila rusak akibat aktivitas pertambangan.

Selain itu, PT Timah juga belum bisa menunjukan keberhasilan dari program reklamasi pasca tambang, maka tak heran jika aktivitas pertambangan di laut Batu Beriga mendapat penolakan dari berbagai pihak, khususnya para nelayan.

"Kami khawatir PT Timah ini dalam konteks reklamasi lautnya belum ada yang bisa ditunjukan keberhasilannya, sedangkan kerusakan laut yang sudah ditambang oleh PT Timah di berbagai tempat menunjukan penurunan tajam sumber daya laut mereka, sehingga potensi laut yang awalnya besar menjadi hilang, tidak ada sama sekali," beber dia.

"Lalu dimana (kerusakan itu)? di perairan Belinyu, perairan Jebus, perairan Sungailiat, Sukadamai, perairan Permis, ini IUP PT Timah yang sedang digarap tapi program reklamasinya belum jalan, kami sudah melihat, gak ada (keberhasilan reklamasi-red)," tegas Pahlivi.

Pahlivi juga memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah, untuk dapat bersama-sama menjaga potensi kekayaan di laut Batu Beriga.

Dengan cara, mengusulkan perubahan status kawasan di laut Batu Beriga, yang semulanya masuk dalam zona pertambangan menjadi zona tangkap nelayan dan pariwisata sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Babel.

"Bersuratlah Bupati-nya kepada Pemprov Babel mengusulkan supaya zona tambang yang ada di perairan itu (laut Batu Beriga -Red) dikeluarkan dari kawasan zona tambang. Sehingga nanti ada revisi RZWP3K aspirasi dari Pemkab Bateng kita masukan untuk direvisi, mengeluarkan kawasan perairan Batu Beriga dari zona tambang sehingga itu betul-betul menjadi kawasan wisata dan kawasan penangkapan ikan," imbuh dia.

Sementara itu, pihak PT Timah Tbk dan Pemkab Bangka Tengah masih diupayakan untuk konfirmasi.

(Jek)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.