Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Pajak Fiber Optik Masuk Perda PDRD, Babel Kejar Target APBD Rp2,5 Triliun pada 2027

PANGKALPINANG,BERITACMM.COM -- DPRD Provinsi Kep Bangka Belitung (Babel) bersama Pemerintah Provinsi Kep Babel, saat ini terus membahas perubahan atas Perda PDRB (Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

‎Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan aturan tarif dan objek pungutan agar sejalan dengan kondisi ekonomi terkini, memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memberikan kepastian hukum.

‎Salah satu poin yang disesuaikan dalam pembahasan Perda PDRB ini adalah memasukan aturan tarif dan objek pungutan di sektor fiber optik, sehingga dapat membuka potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru bagi Babel.

‎Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kep Babel, Himmah Olivia, mendorong pemerintah provinsi untuk dapat segera menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai fiber optik ketika Perda Perubahan PDRB ini telah diketok palu.

‎Menurutnya, potensi penerimaan dari sektor fiber optik cukup besar dan diharapkan dapat mendukung target APBD Babel yang diproyeksikan mencapai Rp2,5 triliun pada 2027.

‎‎"Perda ini segera dibikin Pergub-nya biar segera bisa direalisasikan. Karna kita memasang target APBD kita Rp2,5 Triliun, kami sangat berharap dari Perda ini," kata Himmah, saat diwawancarai Kamis (13/08) seusai rapat.

‎Himmah menjelaskan, keberadaan Pergub nantinya akan menjadi landasan teknis bagi Pemprov Babel untuk mulai merealisasikan pemungutan pajak dari sektor fiber optik.

‎"Ditahun sebelumnya Perda ini sudah ada tetapi tidak mencantumkan tentang fiber optik, sekarang kita cantumkan ada harga, tinggal Pergub-nya, begitu ada Pergub-nya bisa dieksekusi, bisa dilaksanakan," ungkap Himmah.

‎Ia menegaskan, DPRD Babel akan ikut mengawal proses penyusunan Pergub tersebut agar aturan yang telah ditetapkan melalui Perda tidak berhenti sebatas regulasi, tetapi benar-benar memberikan kontribusi terhadap PAD.

‎"Kami akan panggil OPD datang ke kami, kami minta progresnya, karna sesuai perintahnya yang namanya Perda setelah diundangkan harus ada Pergub maksimal 6 bulan," imbuhnya.

‎Himmah juga mengingatkan Pemprov Babel agar tidak kembali mengulang persoalan serupa seperti Perda terkait sawit yang hingga bertahun-tahun belum memiliki Pergub sebagai aturan pelaksana.

‎"Jangan sampai keboblosan kaia kemaren Perda Sawit, sudah ada 8 tahun tapi sampai hari ini belum ada sama sekali Pergub-nya, sehingga tidak bisa dilaksanakan," tegasnya.

‎Dengan masuknya sektor fiber optik dalam aturan tersebut, DPRD berharap potensi penerimaan baru ini dapat segera direalisasikan setelah seluruh tahapan regulasi selesai.

‎(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.