PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- Panitia Khusus (Pansus) Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendorong revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Regulasi yang telah berlaku hampir sembilan tahun itu dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan aturan dan dinamika industri sawit.
Ketua Pansus, Pahlivi Syahrun, mengatakan revisi perda tersebut tidak hanya menyasar penataan perkebunan kelapa sawit, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan sertifikasi kebun, pabrik pengolahan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), kewajiban plasma, hingga perizinan usaha.
"Karna regulasi yang diatur sekarang itu sangat komprehensif. Bukan hanya mengatur kebun, termasuk bagaimana kebun itu harus bersertifikasi, bagaimana pabrik CPO harus bersertifikasi ISPO namanya, kemudian ada RSPO kemudian ada ketentuan plasma yang diperketat, kemudian izin juga istilahnya udah berubah, karna ada regulasi yang mengatur dalam PP 28 tahun 2025 turunan dari UU Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 yang sebelumnya UU 11 tahun 2020," ungkap Pahlivi, Jumat (09/10/2026).
Untuk menyusun revisi tersebut, Pansus telah memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Babel. Di antaranya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), hingga Biro Hukum.
Pemanggilan itu dilakukan untuk menghimpun daftar inventarisasi masalah sebagai bahan evaluasi terhadap ketentuan dalam perda yang berlaku saat ini.
Pansus juga membangun komunikasi dan koordinasi dengan kementerian serta sejumlah lembaga dan pemangku kepentingan. Pihak yang dilibatkan antara lain Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Planologi, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), hingga Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO).
Menurut Pahlivi, pelibatan berbagai pihak tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi revisi, mulai dari materi hingga rumusan pasal dan ayat. Langkah itu sekaligus untuk memastikan aturan yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta tidak merugikan daerah maupun petani.
"Sehingga kita berharap revisi Perda ini tidak bertentangan dengan aturan diatasnya, memberikan peluang dan ruang kepada daerah, kemudian menjamin produktivitas petani kita," ujar Pahlivi.
Disamping itu, Pahlivi menegaskan, revisi perda juga perlu mempertimbangkan peran strategis perkebunan kelapa sawit terhadap perekonomian masyarakat dan daerah.
Ia menyebutkan, nilai tukar petani (NTP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada September 2026 mencapai 168,94. Menurutnya, sektor perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap capaian tersebut.
Kenaikan NTP itu, kata dia, menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat petani. Selain itu, sektor pertanian juga menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bangka Belitung.
Karena itu, Pahlivi meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap keberlanjutan industri sawit, termasuk melalui regulasi yang mampu menjaga produktivitas petani sekaligus memberikan ruang bagi daerah.
"Artinya kita berharap dengan Revisi Perda ini produktivitas petani kita secara keberlanjutan terjamin, kita berharap Pemda proaktif, karna untuk produktivitas industri sawit ini sebagai penyumbang PDRB terbesar kedua artinya ini harus dilihat jangan disepelekan. Kemudian Pemerintah Pusat juga harus care/peduli juga karna ekspor sawit itu terjadi karna ada industri perkebunan sawit dan CPO di daerah gak mungkin tanam sawit ini di Jakarta, jadi pemerintah pusat harus memberi ruang kepada daerah dan petani di daerah," imbuhnya.
(JK)