PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) belum dapat difinalisasi. Salah satu poin krusial yang masih mengganjal adalah penentuan tarif perizinan tertentu atas pengelolaan pertambangan rakyat atau IPERA.
Hal tersebut terungkap dalam rapat finalisasi yang digelar Pansus PDRB DPRD Provinsi Kepulauan Babel bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, pada Kamis (13/8/2026).
Rapat yang dipimpin Rina Tarol tersebut dihadiri sejumlah anggota Pansus, di antaranya Dody Kusdian, Himmah Olivia, Sardi, Narulita Sari, Me Hoa, Dr Zarril dan Sesilia Rizki.
Meski pembahasan berlangsung lancar, konkret dan tanpa hambatan berarti, Perda tersebut belum dapat di finalisasi lantaran masih terdapat pembahasan yang harus diselesaikan, khususnya terkait formula penentuan tarif IPERA.
Penentuan tarif IPERA menjadi salah satu bagian penting karena haruslah memiliki dasar hukum yang jelas, apalagi nantinya dana tersebut akan digunakan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya yang timbul dari kegiatan pertambangan rakyat, termasuk pengelolaan lingkungan pascatambang.
Namun, penentuan tarif tersebut ternyata diketahui masih harus bergantung pada Harga Patokan Mineral (HPM) komoditas timah yang saat ini belum jua diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Sebagai informasi, HPM tersebut diperlukan sebagai salah satu acuan resmi dalam perhitungan tarif IPERA. Setelah kepastian mengenai HPM timah diperoleh, barulah tarif IPERA dapat ditentukan dan dimasukkan dalam Perda.
Pimpinan rapat, Rina Tarol, mengatakan pihaknya bersama OPD terkait terus mendorong agar persoalan HPM komoditas timah segera mendapatkan kepastian dari Kementerian ESDM.
"Sampai hari ini Dinas ESDM masih dalam kajian hukum karena pada dasarnya tidak boleh ada perdagangan konsentrat timah kecuali berbentuk logam. Kami akan bersurat khusus ke Kementerian ESDM untuk mendapat jawaban terkait apa yang harus kita lakukan dalam penentuan harga IPERA ini," kata Rina, diwawancarai Berita CMM seusai rapat.
Menurut Rina, kepastian dari Kementerian ESDM menjadi kunci agar pembahasan tarif IPERA tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Ia menegaskan, apabila persoalan tersebut telah mendapatkan titik terang, Pansus akan sesegera mungkin menuntaskan pembahasan Perda.
"Kita akan selesaikan segera, Insya Allah akhir bulan ini sudah ada jawaban dari Kementerian ESDM dan kami akan segera ketok (finalisasi-red)," ungkap Srikandi Partai Golkar ini.
Rina juga membantah adanya upaya legislatif untuk menghambat penerbitan Perda, khususnya terkait pertambangan rakyat hingga tarif IPERA. Menurutnya, kehati-hatian justru diperlukan agar tarif yang ditetapkan memiliki dasar hukum yang kuat.
Ia berharap kepastian mengenai dasar hukum dalam penentuan tarif IPERA ini nantinya dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat yang akan menjalankan aktivitas pertambangan rakyat, sekaligus memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan.
"Ini yang kita tunggu karena kita yakin Pemprov sudah berkoordinasi dengan kementerian. Kita tunggu lah semoga semua akhir bulan ini clear sehingga bisa beraktivitas segera IPR ini," pungkasnya.
(JK)