Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Para Pemuka Agama Ngadu Ke Maryam, Sesalkan Dana Insentif Tahun 2024 Tak Kunjung Dicairkan 

BANGKA,BERITACMM.COM

Para Pemuka Agama (PA) di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) nampaknya harus menelan pil pahit usai hak mereka berupa dana insentif sepanjang tahun 2024, tak kunjung dicairkan oleh pemerintah daerah. 

Demikian hal ini diketahui usai Pemuka Agama di Kabupaten Bangka yang diwakilkan oleh H Asbani 'mengadu' kepada Anggota DPRD Provinsi Babel Maryam, Senin (03/02/2025) malam.

"Yang kami pahami bahwa anggaran DABA dari provinsi sudah dianggarkan, diketok palu di Oktober 2023, untuk realisasikan sebenarnya di 2024," ungkap Asbani.

Ditambah lagi  H.Asbani, pada bulan mei 2024 pihaknya juga sudah diminta untuk membuat laporan kerja agar percairan dana insentif dapat segera diajukan dan permintaan itu pun sudah dituruti pihaknya dengan melampirkan laporan kerja sedari Januari 2024 - Juni 2024.

Namun sayangnya kenyataan berkata lain dan hingga tahun 2025 ini pun dana insentif yang diharapkan itu tak kunjung juga dicairkan. 

"Bulan Mei 2024 kami dikumpulkan di Balai Kabupaten Bangka untuk menerima informasi bahwa insentif untuk PA akan dicairkan di bulan Juni, untuk itu kata mereka silakan dibuat laporan kerja per Januari-Juni, sudah kami buatlah. Asumsi kami kalo sudah dibuatkan (laporan kerja-red) dana insentif itu akan segera dicairkan, tapi kenyataannya tidak," jelas dia, dengan nada sedih

Setelah beberapa waktu menunggu, lanjut Asbani, pada November 2024 barulah ada informasi dari pihak Bakuda Babel bahwa dana insentif itu tak bisa dicairkan.

Menurut mereka, hal tersebut sangatlah aneh. Mengingat, pemberitahuan dimaksud baru disampaikan di penghujung tahun, padahal anggaran yang seharusnya diterima pada tahun 2024 itu telah disahkan pada tahun 2023 lalu.Dan kegiatan serta tugas tugas yang diberikan kepada PA sudah dijalankan sejak Januari 2024.

"Tau-tau bulan November ada informasi dana itu ditiadakan karna masalah keuangan, yang memberitahukan ini kesra Bangka, dan kesra Bangka menyampaikan ini atas informasi Bakuda Provinsi Babel. Jadi kami merasa ini kurang adil dan tidak bijak" imbuh Asbani.

Asbani juga berharap, Maryam dapat mengawal penuh persoalan ini hingga nantinya hak-hak mereka dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah.

"Harapan kami ya karna itu hak kami, dan sudah diketok palu mestinya dipertanyakan dikemanakan itu (dana insentif-red), ya jadi kami harap itu bisa dicairkan meski terlambat," harapnya.

Mendengar kenyataan ini, Anggota DPRD Babel Maryam mengaku sangat sedih. Disamping itu, dirinya juga merasa perlu ditelusuri kembali prosedur penghapusan Anggaran DABA Ke kabupaten/ kota apabila para Pemuka Agama ini sudah melakukan aktivitas seperti yang di tentukan. 

Maka dari itu, dirinya menegaskan, akan menyampaikan permasalahan ini ke pemerintah daerah, agar tidak ada masyarakat yang merasa terzholimi dengan kebijakan yang dilakukan. 

"Kita berharap ini akan segera ditindaklanjuti, karna ini menyangkut hak masyarakat, apalagi anggaran sudah diketok palu oleh pemerintah," kata dia.

Dirinya juga menyampaikan, permasalahan ini harus segera ditindaklanjuti dan tidak berlarut-larut lagi. Karna menurut Maryam, apa yang telah terjadi terkesan mengabaikan hak seseorang yang sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai surat tugas yang diterima.

"Memang disampaikan pemerintah bahwa meskipun tidak seberapa akan diberikan insentif sebagai tanda penghargaan jasa, sehingga masyarakat khususnya para Pemuka Agama (PA) dapat kembali mendapatkan hak-haknya," kata Maryam.

"Jangan menunggu lama lagi, anggaran yang prioritas ini karena menyangkut hak orang lain, dan sudah seharusnya diselesaikan. Jangan sampai kita ini zholim kepada masyarakat kita. ini menjadi kewajiban daerah, saya juga melihatkan membaca surat pemberitahuan pencoretan anggaran itu tertanggal 08 November 2024 miris sekali, bagaimana bagi mereka yang sudah berkegiatan itu," tegas Srikandi Partai Demokrat ini.

Pada kesempatan itu, Maryam juga menyampaikan permohonan maaf kepada para semua Petugas Agama yang hak-haknya menjadi tertunda dan berharap ada solusi yang disiapkan serta ada upaya awal pihak Pemerintah Provinsi Babel untuk mengundang minimal perwakilan para Pemuka Agama tersebut untuk bersilaturahmi, dan mendinginkan perasaan para tokoh-tokoh Agama (muslim dan non muslim-red) tersebut.

Sementara itu, pihak terkait hingga saat ini masih diupayakan untuk dikonfirmasi mengenai permasalahan yang menyangkut

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.