Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Ekonomi Bisnis Post

Pascaterbit Perpres 79/2026, PT Timah Gandeng Polda-Kejaksaan Perkuat Pengamanan Aset dan Tata Kelola

PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- PT TIMAH (Persero) Tbk memperkuat tata kelola dan kepastian hukum kegiatan usahanya di Kepulauan Bangka Belitung. Dalam dua hari berturut-turut, perusahaan menjalin kerja sama dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung (Polda Babel) serta Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung dan Kejaksaan Negeri se-wilayah Bangka Belitung.

‎Langkah tersebut dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama yang mencakup pengamanan dan penertiban aset hingga penanganan persoalan hukum perdata dan tata usaha negara.

‎Kerja sama dengan Polda Babel diteken pada Rabu (23/9) di Graha Timah, Pangkalpinang. Perjanjian tersebut ditandatangani Direktur Utama PT TIMAH Restu Widiyantoro bersama Kapolda Babel Irjen Pol Dr. Viktor Theodorus Sihombing.

‎Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi bantuan pengamanan, penertiban aset, serta penegakan hukum dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

‎Restu mengatakan kerja sama tersebut merupakan kelanjutan dari sinergi yang sebelumnya telah berjalan. Ke depan, kerja sama akan ditindaklanjuti, salah satunya melalui bimbingan teknis Sistem Manajemen Pengamanan.

‎“Alhamdulillah PKS dan turunannya bisa dimulai. Sebelumnya sudah dilakukan, ini merupakan bagian dari perpanjangan. Kami merasakan bahwa PT TIMAH membutuhkan dukungan dalam menjalankan peningkatan tata kelola operasional perusahaan,” kata Restu.

‎Sementara itu, Kapolda Babel Viktor Theodorus Sihombing menegaskan seluruh pelaksanaan kerja sama harus tetap berada dalam koridor hukum.

‎‎“Kerja sama ini sesuai judulnya, membantu pengamanan, penertiban aset dan penegakan hukum. Seluruh pelaksanaan tugas harus tetap mengacu pada peraturan dan asas yang berlaku,” katanya.

‎Sehari berselang, Kamis (24/9), PT TIMAH kembali memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum. Kali ini, kerja sama dilakukan bersama Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung dan Kejaksaan Negeri se-wilayah Bangka Belitung.

‎Kerja sama tersebut mencakup bidang perdata dan tata usaha negara serta optimalisasi pemulihan aset. Kesepakatan ini sekaligus meneruskan kerja sama yang telah ditandatangani sebelumnya pada 19 Maret 2024.

‎Melalui kerja sama tersebut, PT TIMAH dapat mengajukan pendapat hukum, pendampingan hukum, dan audit hukum dalam lingkup perdata dan tata usaha negara. Penanganan persoalan aset juga dilakukan sesuai dengan ketentuan dan lingkup perjanjian yang disepakati.

‎“Bagi PT TIMAH, kerja sama ini memiliki arti strategis dalam memperkuat tata kelola, memberikan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha, serta mendukung penyelesaian berbagai persoalan hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Restu dalam sambutannya pada acara penandatanganan dengan Kejaksaan.

‎Restu menegaskan, kerja sama dengan Kejaksaan merupakan bagian dari praktik tata kelola yang lazim diterapkan badan usaha milik negara.

‎‎"Fungsi Jaksa Pengacara Negara membantu perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Kerja sama ini kami lanjutkan sebagai bagian dari peningkatan tata kelola perusahaan," ujarnya.

‎Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Riono Budisantoso menekankan pentingnya tindak lanjut konkret dari kerja sama tersebut.

‎“Kami berharap kerja sama ini ditindaklanjuti dengan koordinasi intensif, komunikasi yang terbuka, dan aksi nyata di lapangan,” ujarnya.

‎Riono juga meminta jajaran Jaksa Pengacara Negara dan bidang pemulihan aset tetap menjaga integritas, profesionalisme, serta independensi dalam menjalankan tugas.

‎Perkuat Tata Kelola Pascaterbit Perpres 79/2026

‎Rangkaian kerja sama dengan Polda Babel dan Kejaksaan tersebut menjadi bagian dari upaya PT TIMAH memperkuat tata kelola perusahaan di tengah penataan sektor pertambangan timah di Bangka Belitung.

‎Kedua kerja sama tersebut merupakan bentuk perpanjangan sinergi yang berlangsung sejak kepemimpinan Restu Widiyantoro di PT TIMAH. Hubungan kerja sama tersebut juga ditandai dengan telah didirikannya Griya Bhayangkari dan Griya Adhyaksa di kantor pusat PT TIMAH di Pangkalpinang.

‎Penguatan tata kelola ini juga dilakukan setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2026 tentang Percepatan Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Timah di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

‎Dalam kerangka Perpres tersebut, PT TIMAH akan melanjutkan penataan kemitraan, penguatan kepatuhan, pencatatan asal-usul material, serta pengelolaan aset melalui proses yang dapat diperiksa dan dievaluasi.

‎Meski mendapat dukungan melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum, keputusan usaha dan pelaksanaan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab PT TIMAH.

‎sumber : PT Timah

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.