Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Pembangunan Pabrik CPO di Desa Nangka Dikeluhkan Warga, Klaim Tak Pernah Diajak Sosialisasi


BANGKASELATAN, BERITACMM.COM -- Kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rina Tarol, di Desa Nangka, Kabupaten Bangka Selatan, memunculkan berbagai keluhan warga. Mulai dari kerusakan akses jalan kebun hingga aktivitas perusahaan kelapa sawit yang disebut berjalan tanpa sosialisasi kepada masyarakat.

Suasana reses sempat memanas ketika warga menyampaikan keresahan mereka terkait dampak aktivitas perusahaan sawit di wilayah desa. Salah satu persoalan yang paling disorot yakni kondisi jalan menuju kebun warga yang rusak dan disebut tidak pernah mendapat perhatian dari pihak perusahaan.

"Jalan itu akses utama kami ke kebun. Sudah rusak, tapi tidak ada bantuan dari pihak perusahaan," kata Rido, salah satu perwakilan warga.

Tak hanya soal infrastruktur, warga juga mengaku sejak awal tidak pernah dilibatkan ataupun diberikan penjelasan terkait aktivitas perusahaan yang kini beroperasi di desa mereka.

"Kami tidak pernah diajak bicara sejak awal. Tiba-tiba aktivitas sudah berjalan," ungkap warga lainnya.

Selain persoalan sawit, warga turut menyinggung dugaan ketimpangan penyaluran bantuan sosial serta sulitnya akses terhadap sejumlah program pemerintah.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Rina Tarol meminta masyarakat menempuh jalur resmi agar persoalan dapat dibahas secara terbuka bersama pihak terkait.

"Silakan buat surat resmi ke DPRD Babel. Kita bisa gelar rapat dengar pendapat dan memanggil pihak perusahaan. Semua harus diselesaikan secara prosedural," ujar Rina.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil langkah di luar ketentuan hukum dalam menyikapi persoalan yang ada.

Menurut Rina, setiap perusahaan wajib melalui tahapan perizinan yang jelas, mulai dari izin lokasi di tingkat kabupaten, operasional di provinsi hingga persetujuan lingkungan hidup. Sosialisasi kepada masyarakat, kata dia, juga menjadi bagian penting sebelum izin diterbitkan.

Dalam reses tersebut, Rina turut memaparkan sejumlah program bantuan pemerintah provinsi yang dapat dimanfaatkan masyarakat, khususnya petani kecil dan pelaku UMKM.

"Program ini terbuka, mulai dari bantuan bibit, sertifikat halal, hingga BPJS bagi pelaku usaha. Tapi harus diajukan melalui proposal. Kami prioritaskan (bibit sawit) masyarakat kecil bukan miliki lahan 10h," ujar Rina.

Ia menegaskan bantuan bibit pertanian diprioritaskan bagi masyarakat dengan skala usaha kecil agar bantuan lebih merata dan tepat sasaran.

Sementara itu, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Babel juga memaparkan berbagai program bantuan yang disiapkan untuk masyarakat Desa Nangka.

Dinas Pertanian dan Pangan menyampaikan rencana bantuan bibit sawit sekitar 45 batang per pengusul, termasuk bibit padi, cokelat dan lada. Bantuan peternakan seperti sapi juga tersedia secara gratis, meski bantuan alat pertanian saat ini masih terbatas.

Dinas Sosial/PMD Pemprov Babel menawarkan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebesar Rp20 juta untuk 34 penerima serta bantuan usaha ekonomi produktif Rp5 juta bagi warga kurang mampu. Pengajuan proposal dibuka hingga 21 Mei 2026.

Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Babel menghadirkan program sertifikasi halal gratis, fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga dukungan pemasaran produk ke retail modern. Pemerintah juga akan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pelaku UMKM.

Di sisi lain, Dinas Perindustrian menyiapkan operasi pasar murah di 24 titik, layanan perlindungan konsumen, serta bantuan desain dan cetak kemasan produk UMKM secara gratis. (**)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.