BANGKASELATAN,BERITACMM.COM -- Warga Desa Nangka, Kabupaten Bangka Selatan memanfaatkan momen reses Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Rina Tarol, untuk mengadukan dampak pembangunan pabrik kelapa sawit atau crued palm oil (CPO) yang disebut memicu kerusakan jalan menuju kebun warga.
Meski tidak menolak investasi, warga menilai kehadiran perusahaan belum dibarengi komunikasi dan tanggung jawab yang jelas, terutama terkait kerusakan akses jalan akibat aktivitas kendaraan proyek.
Keluhan itu disampaikan warga dalam forum reses yang berlangsung di Balai Desa Nangka, Sabtu (16/5/2025). Mereka mengaku persoalan tersebut telah berlangsung berbulan-bulan tanpa penyelesaian yang pasti.
Bahkan, warga terpaksa memperbaiki jalan secara swadaya karena akses tersebut menjadi jalur utama menuju kebun.
"Jalan itu kami perbaiki sendiri. Tidak ada bantuan dari perusahaan. Padahal itu akses yang kami miliki," ujar Rido, warga Desa Nangka yang juga anggota Apdesi.
Warga lainnya, Adimas menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak keberadaan pabrik sawit. Namun, mereka menyayangkan minimnya sosialisasi sejak awal perusahaan masuk ke desa.
"Bukan kami tidak setuju, tapi kami tidak pernah diajak bicara sejak awal," katanya.
Sorotan juga datang dari Yadi, warga setempat, yang mempertanyakan transparansi kesepakatan antara pemerintah desa dan perusahaan. Menurutnya, jalan tersebut bukan sekadar infrastruktur, tetapi akses vital bagi aktivitas ekonomi dan perkebunan warga.
Akibat kerusakan jalan, aktivitas masyarakat disebut terganggu. Bahkan, warga mengaku sempat dipermasalahkan saat melakukan perbaikan jalan yang mereka anggap sebagai aset bersama.
ΓÇ£Kami mau ke kebun jadi susah. Jalan itu sudah lama ada, tapi kami yang memperbaiki malah dipermasalahkan,ΓÇ¥ ujar Yadi.
Ketua BPD Desa Nangka, Wawan, mengimbau masyarakat tetap menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak melakukan tindakan anarkis.
Menanggapi aduan warga, Rina Tarol meminta masyarakat menempuh jalur resmi melalui DPRD Provinsi Bangka Belitung dengan mengajukan surat permohonan rapat dengar pendapat (RDP).
ΓÇ£Kami bisa memanggil pihak perusahaan. Ajukan surat resmi, nanti kita dudukkan bersama untuk mencari solusi,ΓÇ¥ ujarnya.
Rina juga menegaskan bahwa proses perizinan usaha harus melibatkan masyarakat, terutama jika berkaitan dengan penggunaan lahan dan akses yang bersinggungan langsung dengan kepentingan warga.
Sementara itu, perwakilan dinas terkait dari Provinsi Bangka Belitung menjelaskan bahwa perusahaan masih berada pada tahap pembangunan dan belum mengantongi izin operasional dari pemerintah provinsi.
Selain membahas persoalan jalan rusak, kegiatan reses juga diisi penyampaian sejumlah program pemerintah, mulai dari bantuan pertanian, program sosial hingga dukungan bagi pelaku UMKM.
Hingga berita ini diturunkan, Redaksi Beritacmm.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait, baik Kepala Desa Nangka maupun pihak perusahaan pabrik kelapa sawit.
(JK)
Berita
Post
Pembangunan Pabrik CPO Picu Kerusakan Jalan : Warga Diminta Bersurat, DPRD Siap Panggil Pihak Perusahaan