PANGKALPINANG,BERITACMM.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkal Pinang mempercepat pengembangan SuperApp PKP Smart dengan menyiapkan integrasi layanan e-Sampah. Langkah ini diarahkan untuk mempermudah masyarakat membayar retribusi sampah sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
Wali Kota Pangkal Pinang, Prof. Saparudin, menegaskan bahwa digitalisasi layanan melalui PKP Smart menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk memastikan setiap pembayaran masyarakat tercatat dan masuk ke kas daerah.
“Setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat baik berupa retribusi atau pajak harusnya langsung masuk ke rekening daerah. Sehingga secara bertahap kita mengurangi kebocoran dan kelalaian dalam kepatuhan dalam membayar retribusi dan pajak ini,” ujar Saparudin, Senin (26/10/2026).
Pengembangan layanan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Super Aplikasi Pemerintah Kota Pangkalpinang SMART yang dipimpin Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Syarli Nopriansyah. Rapat berlangsung di Ruang SRC Kantor Wali Kota dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan para camat.
Dalam rapat tersebut, penambahan kanal pembayaran retribusi sampah menjadi salah satu agenda yang dibahas. Sebelumnya, PKP Smart telah mengintegrasikan layanan retribusi parkir berlangganan dan pembayaran tagihan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Melalui integrasi e-Sampah, Pemkot Pangkal Pinang mendorong agar akses pembayaran retribusi semakin mudah dijangkau masyarakat. Pemerintah juga menekankan pentingnya pemerataan layanan digital agar kendala pembayaran tidak berujung pada persoalan kebersihan lingkungan.
“(Layanan) Ini harus sampai ke seluruh masyarakat Pangkal Pinang. Jangan sampai masyarakat kita tidak terlayani, sehingga mereka membuang sampah secara sembarangan,” ujarnya.
Integrasi e-Sampah diharapkan menjadi bagian dari penguatan layanan publik berbasis digital, sekaligus mendukung penataan administrasi penerimaan retribusi daerah. Dengan akses pembayaran yang lebih mudah dan sistem pencatatan yang terintegrasi, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kepatuhan masyarakat serta mendorong pengelolaan pendapatan yang lebih terbuka dan akuntabel.