Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Pemkot Pangkalpinang Akan Segera Inventarisasi IUP PT Timah


PANGKALPINANG, BERITACMM.COM Pemerintah Kota Pangkalpinang akan segera menginventarisasi seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah yang bermasalah maupun yang sudah tidak lagi dimanfaatkan di wilayah Kota Pangkalpinang.

Langkah tersebut ditegaskan Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin, dalam rapat pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang digelar di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (10/6/2026).

Rapat dipimpin langsung Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani dan dihadiri perwakilan Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM, para bupati dan wali kota se-Babel, serta organisasi perangkat daerah terkait.


Dalam forum itu, Saparudin mengungkapkan terdapat sekitar 703 hektare IUP PT Timah yang bermasalah. Namun, luasan tersebut masih mencakup wilayah Kabupaten Bangka Tengah sehingga Pemerintah Kota Pangkalpinang akan menghitung ulang area yang benar-benar berada dalam batas administrasi kota.

"Tapi itu bergabung dengan Bangka Tengah Pak, nanti kami akan ukur yang punya Pangkalpinang berdasarkan batas-batas Kota Pangkalpinang, nanti akan kami sampaikan ke Pak Gubernur," kata Udin.

Disamping itu, Ia juga menyoroti aktivitas pertambangan timah di kawasan Pantai Pasir Padi. Menurutnya, lokasi wisata tersebut sebenarnya tidaklah termasuk dalam wilayah IUP PT Timah.

"Kami punya satu Pantai Pasir Padi pak, sebenarnya IUP Timah itu tidak masuk di Pasir Padi pak, tapi ponton-ponton itu keluar dari IUP itu Pak," ucapnya.


Kota Pangkalpinang sendiri telah ditetapkan sebagai kawasan zero tambang melalui Peraturan Daerah tentang RTRW yang melarang aktivitas pertambangan di wilayah administratif kota demi menjaga lingkungan dan tata ruang.

Oleh karena itu, menurutnya, keberadaan IUP PT Timah di Pangkalpinang perlu dihapuskan. Selain menimbulkan persepsi bahwa wilayah tersebut masih bisa ditambang, pemerintah kota juga harus mengeluarkan anggaran besar setiap tahun untuk menangani aktivitas tambang ilegal.

"Yang perlu menjdi pemikiran kita bersama, ketika ada suatu IUP dikawasan seperti Pangkalpinang, masyarakat itu menganggap bahwa itu bisa ditambang, sehingga mereka secara ilegal tetap menambang. Kami di Pangkalpinang itu setiap tahun hampir ratusan juta pak membayar satgas untuk mengurus tambang ilegal," pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Babel Hidayat Arsani menyatakan pihaknya akan mengajak PT Timah duduk bersama guna mencari solusi atas persoalan IUP yang bermasalah.

"Terkait IUP bermasalah kita duduk bersama dengan PT Timah, bagaimana solusinya, jadi ada win-win solution," ucapnya.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.