Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Pemkot Pangkalpinang Bakal Perketat Aturan KTR, Rokok dan Vape Tak Lagi Bebas Disejumlah Kawasan Publik

PANGKALPINANG,BERITACMM.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang berencana memperketat aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan memasukkan rokok elektronik atau vape dalam revisi Peraturan Daerah (Perda). Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan sanksi administratif berupa denda bagi pelanggar serta mendorong penghapusan iklan rokok di tempat umum.

Langkah tersebut mengemuka dalam kegiatan advokasi penguatan implementasi Kawasan Tanpa Rokok yang digelar bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan perwakilan World Health Organization (WHO) di SRC Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (17/11/2026).

Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, mengatakan daerah tersebut sebenarnya telah memiliki regulasi tentang KTR. Namun, implementasinya di lapangan dinilai belum maksimal sehingga diperlukan penguatan aturan dan pengawasan.

“Jadi kita itu sudah ada KTR, tetapi penegakannya belum maksimal. Di sinilah Kemenkes dan WHO memberikan advokasi kepada kita untuk penegakan dan pengawasan kawasan tanpa rokok,” ujar Dessy.

Menurutnya, terdapat tujuh kawasan yang harus menjadi perhatian dalam penerapan KTR, yakni fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum dan tempat lain yang telah ditetapkan.

Selain penegakan aturan, Dessy menyoroti masih banyaknya iklan rokok yang ditemukan di tempat umum di Pangkalpinang. Padahal, sejumlah daerah lain telah membatasi bahkan menghilangkan iklan rokok di wilayahnya.

“Kita berharap iklan-iklan rokok di tempat umum ini bisa dihilangkan. Karena di kota dan kabupaten lain sudah banyak yang meminimalkan, bahkan tidak ada lagi iklan rokok,” katanya.

Pemkot Pangkalpinang juga berencana memperluas cakupan pengaturan KTR dengan menyamakan ketentuan penggunaan vape dengan rokok konvensional. Dengan demikian, larangan merokok di kawasan tertentu nantinya juga berlaku bagi pengguna rokok elektronik.

“Kita nanti rencananya akan membuat perda baru yang mengakomodasi supaya vape itu disamakan dengan rokok. Jadi rokok dilarang, vape juga dilarang,” tegasnya.

Dessy menjelaskan, penguatan regulasi tersebut juga akan disertai pengaturan sanksi yang lebih tegas. Jika sebelumnya Perda KTR belum mengatur sanksi secara tegas, dalam regulasi baru pemerintah berencana memasukkan sanksi administratif berupa denda bagi penyelenggara atau pengelola tempat maupun individu yang melanggar.

Ia berharap revisi regulasi tersebut nantinya diikuti pengawasan yang lebih optimal. Masyarakat juga perlu mendapatkan pemahaman mengenai lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan larangan merokok.

Menurut Dessy, penerapan KTR bukan semata-mata membatasi kebiasaan perokok, melainkan melindungi hak masyarakat yang tidak merokok agar tidak terpapar asap rokok.

“Merokok itu tidak boleh merugikan orang lain yang tidak merokok. Jadi semua punya hak untuk menikmati lingkungan yang sehat. Kita harus sama-sama saling menghargai,” ujarnya.

Ia menilai perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu alasan penting penguatan aturan tersebut. Sebab, kelompok ini termasuk yang rentan menjadi korban paparan asap rokok dari orang lain.

“Yang dirugikan dari aktivitas merokok ini kebanyakan perempuan dan anak. Kita juga punya komitmen sebagai kota ramah anak. Ini salah satu kontribusi pemerintah kota untuk memberikan perlindungan,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Kesehatan dalam pemaparannya menekankan bahwa penguatan Perda KTR Pangkalpinang harus diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kemenkes mengungkapkan, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, jumlah perokok aktif di Indonesia diperkirakan mencapai 70 juta orang. Perhatian khusus juga tertuju pada tingginya paparan rokok di kalangan usia muda.

Dalam pemaparannya disebutkan, proporsi perokok pada kelompok usia 15–19 tahun mencapai 56,5 persen, sedangkan kelompok usia 10–14 tahun sebesar 18 persen.

Kondisi tersebut dinilai menjadi peringatan serius, termasuk bagi Pangkalpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pendidikan.

Kemenkes juga menyoroti sejumlah persoalan dalam implementasi KTR di Pangkalpinang. Di antaranya belum optimalnya penegakan sanksi, belum jelasnya penyediaan area khusus merokok, belum terakomodasinya pengaturan rokok elektronik, serta masih maraknya iklan, promosi, dan sponsor rokok.

Karena itu, pemerintah daerah didorong memperketat larangan iklan dan promosi rokok, terutama di sekitar fasilitas pendidikan dan tempat ibadah.

Revisi Perda KTR juga diharapkan mampu mengatur lebih tegas penggunaan rokok elektronik, penyediaan tempat khusus merokok sesuai ketentuan, serta mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi.

Melalui penguatan regulasi tersebut, Pemkot Pangkalpinang diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat sekaligus melindungi anak-anak dan generasi muda dari paparan rokok maupun pengaruh promosi industri tembakau.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.