Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Pemkot Pangkalpinang Kaji Gaji Jukir pada 2027

PANGKALPINANG, BERITACMM.COM – Pemerintah Kota Pangkalpinang belum menetapkan skema permanen parkir berlangganan yang akan diuji coba selama tiga bulan. Hasil evaluasi pelaksanaan di lapangan bakal menjadi penentu arah kebijakan parkir pada 2027, termasuk menyangkut pola penggajian juru parkir (jukir).

‎Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Pangkalpinang, Budiyanto, mengatakan masa uji coba diperlukan untuk melihat secara langsung efektivitas penerapan parkir berlangganan, mulai dari kondisi di lapangan hingga pola pengelolaan dan keberlangsungan pekerjaan para jukir.

‎Menurutnya, pemerintah masih membahas sejumlah opsi untuk memastikan kebijakan tersebut dapat berjalan tanpa mengabaikan nasib jukir yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas parkir.

‎Salah satu opsi yang menjadi pembahasan adalah perubahan pola pengupahan jukir, dari sistem yang selama ini berjalan menuju mekanisme penggajian.

‎“Masih dalam pembahasan di tim anggaran, wacana-wacana seperti itu. Makanya kita lihat dulu seperti apa kondisi di lapangan selama tiga bulan ini,” ujar Budiyanto, Rabu (30/9/2026).

‎Dalam pembahasan tersebut, Pemkot Pangkalpinang mewacanakan penerapan sistem penggajian jukir mulai 2027. Skema ini diarahkan untuk memberikan kepastian penghasilan sekaligus meningkatkan kesejahteraan jukir di tengah rencana penerapan parkir berlangganan secara permanen.

‎Meski demikian, mekanisme penggajian, termasuk pola pembayaran dan teknis pelaksanaannya, belum diputuskan. Pemerintah masih perlu melihat hasil uji coba selama tiga bulan sebelum menentukan skema yang akan diterapkan.

‎Evaluasi tersebut menjadi tahap penting bagi Pemkot Pangkalpinang untuk mengukur kesiapan penerapan kebijakan parkir berlangganan sekaligus merumuskan sistem pengelolaan yang lebih terarah.

‎Dengan demikian, keputusan mengenai pola permanen parkir berlangganan dan penggajian jukir pada 2027 masih menunggu hasil evaluasi serta pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah daerah.

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.