PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Pemerintah Kota Pangkalpinang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesekian kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada Senin (26/05/2025). 
Kepala BPK Perwakilan Babel, Flora Anita Diassari, menyampaikan bahwa opini WTP diberikan kepada Pemkot Pangkalpinang karena telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan dan memiliki tingkat kepatuhan tinggi terhadap peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, Flora tetap mengingatkan adanya beberapa catatan, terutama terkait kekurangan volume pada pekerjaan fisik seperti gedung, jalan, irigasi, dan jaringan.
ΓÇ£Ini perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan kelebihan pembayaran dan kerugian negara. Kami minta pengawasan di lapangan diperkuat,ΓÇ¥ katanya.
Flora juga mengingatkan bahwa seluruh temuan hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti paling lambat 60 hari sejak diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29UU No. 15 Tahun 2004.

Sebagai informasi, Pada kesempatan ini, Pemkot Pangkalpinang juga secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Penyerahan LKPD berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung lantai 2 dan dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang dan Ketua DPRD Kota Pangkalpinang.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go menyampaikan bahwa pencapaian opini WTP ini merupakan buah dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

"Opini WTP ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus menjaga kepercayaan publik. Kami akan lebih teliti dan bertanggung jawab dalam setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran," kata Mie Go.
Senada, Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Herza menegaskan pentingnya laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
"Laporan keuangan ini bukan hanya rutinitas, tapi wujud keterbukaan pemerintah kepada rakyat. DPRD akan terus mengawal dan memastikan bahwa belanja daerah betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkasnya.
(JK)